Ketua DPRD Toraja Utara Sri Krisma Pirade meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Toraja Utara membeberkan nama-nama sembilan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.
“Sebaiknya identitas oknum CPNS yang diduga menggunakan ijazah palsu itu dibeberkan ke publik.Ini agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” imbaunya kemarin. Sembilan CPNS Toraja Utara hasil seleksi 2010 diduga memalsukan ijazah. Seluruh CPNS tersebut merupakan formasi tenaga guru.Saat mendaftarkan diri, mereka menyetor ijazah yang diterbitkan Universitas Negeri Makassar (UNM).
Indikasi pemalsuan ijazah ini disampaikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) ke BKD Toraja Utara. Kepala BKD Toraja Utara Yosephina S Pali mengatakan, pihaknya masih terus menelusuri dugaan pemalsuan ijazah sembilan oknum CPNS tersebut. BKD berjanji akan menggugurkan seluruh CPNS itu apabila terbukti memlasukan ijazah.
Sementara itu, Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja mengaku belum menerima laporan dugaan penggunaan ijazah palsu sembilan CPNS itu. “Sejauh ini kami belum menerima laporan,”ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tana TorajaAKP Suprianto kemarin. Demikian informasi dari Ayo Ngeblog tentang Ketua DPRD Toraja Utara Sri Krisma Pirade.
Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, membantah tudingan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bahwa Satgas turut mengatur kepergian tersangka kasus pajak Gayus HP Tambunan ke Bali.
"Saya pikir itu informasi yang diterima tidak akurat. Tentu saja Satgas bagian dari pemberantasan mafia hukum yang dibentuk Presiden. Ya, kami komitmen dengan tugas itu saja," katanya kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Ketika ditanya alasan Golkar sehingga menuding Satgas turut mengatur kasus Gayus, Denny enggan berkomentar. "Saya tidak ingin masuk wilayah politik. Kalau pertanyaan kenapa, itu sudah politik. Kami arahkan semua energi kami pada aksi-aksi penegakan hukum saja," katanya.
Denny mengaku telah berbicara dengan Ical pada Minggu (28/11/2010). "Kami bertemu, ngobrol, menyamakan pandangan bahwa kasus Gayus ini memang baiknya tidak keluar dari koridor penegakan hukum. Komitmen itu yang saya tegaskan. Yah, kita sama-sama ingin kasus Gayus tuntas," katanya.
Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia yang menjadi kata pembuka dalam postingan ini. Pemerintah perlu menata ulang format penanggulangan bencana. Selama ini, format yang sudah dilakukan pemerintah dinilai masih lamban, perlu adanya kesadaran yang muncul dari masyarakat untuk awas diri terhadap kondisi alam sekitar tanpa harus menunggu perintah atau tanda bahaya.
Demikian diungkapkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Kamis (28/10/2010) di sela-sela acara Visi Indonesia 2033, di Wisma Antara, Jakarta.
"Contohlah Jepang, mereka itu hampir setiap harinya terguncang gempa, tapi masyarakatnya itu sadar dan paham cara menyelamatkan diri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah," ungkap Idrus kepada wartawan.
Menurutnya, yang ada di Indonesia selama ini tergantung pada perintah pejabat terkait. "Misalnya baru akan bergerak kalau ada peringatan, lalu kalau sudah bencana untuk penanggulangan masih lagu harus nunggu pejabat terkait datang ke lokasi untuk menurunkan perintah. Format ini akan memakan waktu lama, perlu dirubah ke cara yang lebih ideal dan cepat," ucap Idrus.
Selain perlunya perubahan format mekanisme penanggulan bencana yang cepat, Idrus juga menyoroti kecilnya anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana meski Indonesia diketahui sangat rawan akan bencana alam. Anggaran untuk pos bencana, menurut Idrus, perlu ditingkatkan. "Kalau sudah disetujui DPR untuk ditingkatkan, pengelolaan dan pengawasan terhadap dana tersebut harus benar-benar ditujukan untuk keperluan bencana," sebut Idrus.
Adapun pada 2009, total anggaran cadangan APBN yang digunakan untuk bencana sebesar Rp 3 triliun. Begitu pula pada 2010, anggaran dana bencana Rp 3 triliun. Akan tetapi, anggaran ini kemudian semakin menipis dengan begitu banyaknya bencana alam yang terjadi dalam waktu yang berdekatan seperti di Wasior, Mentawai, dan Merapi. Akibat menipisnya anggaran pemerintah ini, DPR akhirnya menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 miliar untuk korban di daerah-daerah tersebut.