Mobil Keluarga Ideal Terbaik Indonesia yang menjadi kata pembuka dalam postingan ini. Pemerintah perlu menata ulang format penanggulangan bencana. Selama ini, format yang sudah dilakukan pemerintah dinilai masih lamban, perlu adanya kesadaran yang muncul dari masyarakat untuk awas diri terhadap kondisi alam sekitar tanpa harus menunggu perintah atau tanda bahaya.
Demikian diungkapkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Kamis (28/10/2010) di sela-sela acara Visi Indonesia 2033, di Wisma Antara, Jakarta.
"Contohlah Jepang, mereka itu hampir setiap harinya terguncang gempa, tapi masyarakatnya itu sadar dan paham cara menyelamatkan diri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah," ungkap Idrus kepada wartawan.
Menurutnya, yang ada di Indonesia selama ini tergantung pada perintah pejabat terkait. "Misalnya baru akan bergerak kalau ada peringatan, lalu kalau sudah bencana untuk penanggulangan masih lagu harus nunggu pejabat terkait datang ke lokasi untuk menurunkan perintah. Format ini akan memakan waktu lama, perlu dirubah ke cara yang lebih ideal dan cepat," ucap Idrus.
Selain perlunya perubahan format mekanisme penanggulan bencana yang cepat, Idrus juga menyoroti kecilnya anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana meski Indonesia diketahui sangat rawan akan bencana alam. Anggaran untuk pos bencana, menurut Idrus, perlu ditingkatkan. "Kalau sudah disetujui DPR untuk ditingkatkan, pengelolaan dan pengawasan terhadap dana tersebut harus benar-benar ditujukan untuk keperluan bencana," sebut Idrus.
Adapun pada 2009, total anggaran cadangan APBN yang digunakan untuk bencana sebesar Rp 3 triliun. Begitu pula pada 2010, anggaran dana bencana Rp 3 triliun. Akan tetapi, anggaran ini kemudian semakin menipis dengan begitu banyaknya bencana alam yang terjadi dalam waktu yang berdekatan seperti di Wasior, Mentawai, dan Merapi. Akibat menipisnya anggaran pemerintah ini, DPR akhirnya menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 miliar untuk korban di daerah-daerah tersebut.