artikel tentang pajak & akuntansi oleh yayangnino artikel-artikel ini dibuat oleh Nany Ariany, SE (mudah2an ntar lg dpt Msi) silakan aja mau dicopy paste mau diapa kek yg ptg berguna buat anda

Nov
11
2009
PPN DTP

Analisa Efektivitas Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Baku dan Barang Intemediari dalam Rangka Stimulus Ekonomi

 

Seperti yang diberitakan di media massa, Ditjen Pajak memprotes kebijakan pemerintah yang berinisiatif untuk memberikan insentif pajak berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dimana mekanismenya (yang diatur dalam peraturan Dirjen Pajak) seperti pemberlakuan tarif 0% pada ekspor (zero rating). Dari 17 sektor yang usaha yang mendapat insentif, Ditjen Pajak hanya menyetujui 3 subsektor usaha yang mendapat insentif PPN DTP yaitu minyak goreng, panas bumi dan bahan bakar nabati karena merupakan barang jadi dan bukan bahan baku. Adapun 14 subsektor lainnya yang direncanakan mendapatkan insentif PPN DTP adalah bahan baku baja; mesin peralatan untuk EPC (engineering procurement construction) pembangunan PLTU 10.000 MW; mesin mini pembuat es untuk perikanan; mesin gudang pendingin untuk perikanan; dan kain untuk industri pakaian jadi; kulit, sol, komponen karet untuk industri alas kaki; bahan baku komponen kapal; bahan baku untuk industri karoseri; bahan baku perak untuk industri kerajinan; komponen dan bahan baku untuk gerbong KA; bahan baku dan peralatan untuk produksi film; dan crum rubber; rotan untuk industri mebel; dan pakan ikan/udang. Dirjen Pajak juga menyatakan bahwa mekanisme pemberian PPN DTP pada bahan baku berpotensi merusak integritas aparat pajak karena ada peluang untuk negosiasi dengan pengusaha dimana sulit untuk membedakan penggunaannya untuk industri yang mana, apakah untuk industri yang ditargetkan pemerintah atau tidak. [1]

Walaupun dalam teori secara umum, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini dapat mengganggu netralitas dan menyebabkan biaya administrasi yang tinggi terutama dalam hal restitusi namun Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinasi Perekonomian Eddy Putra Irawadi mengatakan stimulus senilai Rp 12,5 triliun itu layak diterapkan karena bisa menahan pemutusan hubungan kerja di 31 subsektor usaha yang berjumlah 5,1 juta orang.[2] Dengan adanya subsidi pajak, diharapkan sektor usaha tersebut dapat menekan ongkos produksinya dan selamat dari kebangkrutan. Kebijakan ini juga dianggap lebih aman dan mudah dikontrol karena tidak adanya uang yang dikeluarkan dari pemerintah seperti dalam subsidi langsung.  

Namun bagaimanakah efektivitas kebijakan ini bila dilihat dari teori ahli perpajakan mengenai VAT (value added tax) terutama dalam memenuhi tujuannya sebagai stimulus ekonomi. Bagaimana pula bila  efeknya terhadap netralitas pasar? Apakah kebijakan administrasi PPN Ditanggung Pemerintah yang ada sudah dapat menutup potensi penyelewengan pajak?  

Joseph E Stiglizt[3] menjelaskan lima kriteria dari sistem perpajakan yang baik, (1) Efisiensi ekonomi (pajak tidak boleh menganggu alokasi sumberdaya); (2) Kesederhanaan administrasi; (3) Fleksibilitas (sistem dapat merespon perubahan dengan cepat); (4) Tanggung jawab politik (pajak yang dibayar dapat dievaluasi penggunaannya); (5) Keadilan (besar pajak tergantung pada keadaan ekonomi wajib pajak dan adanya perlakuan yang sama bila wajib pajak dalam keadaan yang sama).

Karena PPN merupakan pajak terhadap objek bukan subjek, sistem perpajakan PPN lebih menekankan pada efisiensi daripada keadilan. Karena kompleksitasnya yang tinggi karena diterapkan pada multiple stage, sistem PPN juga menuntut kesederhanaan administrasi dan fleksibilitas yang tinggi untuk menekan cost of compliance dan resiko penyelewengan pajak.

Ben Terra (1988)[4] menyatakan netralitas internal mencakup: (1) Netralitas legal; VAT harus sesuai dengan karakter legalnya dimana VAT adalah "general tax on consumption" atas pengeluaran individual sehingga harus ada relasi antara pengeluaran konsumen dengan beban pajak maka seharusnya tarif VAT sama untuk produk yang sama (identik); (2) Netralitas kompetisi; VAT tidak boleh menganggu kompetisi, semua pengusaha harus mengemban beban pajak yang sama; (3) Netralitas ekonomi; VAT tidak boleh menganggu alokasi bisnis, netralitas ini dijamin dengan tarif tunggal dan seragam.

Maka secara umum, tarif berbeda atas pengenaan PPN dapat menganggu netralitas ekonomi. Dan adanya subsidi PPN pada sektor tertentu dapat menganggu netralitas kompetisi.

Alan A. Tait (1988)[5] menerangkan  dua metode pengecualian pengenaan VAT yaitu ”exemption” dan ”zero rating”. Exempt trader dikeluarkan dari sistem VAT dan diperlakukan sebagai konsumen akhir sedangkan zero rated trader boleh mengklaim semua VAT atas input usahanya dan tidak mengenakan VAT pada ouputnya sehingga harga barang yang dijualnya bebas dari VAT. Oleh karena itu bila negara pemerintah ingin benar-benar membebaskan konsumen dari beban pajak maka kebijakan ”zero rating” yang harus dipilih karena pada kebijakan ”exemption” masih terdapat beban pajak berupa VAT atas input yang tidak bisa dikreditkan.

Seperti yang dijabarkan oleh Ben Terra, perlakuan berbeda atas tarif ataupun pembebasan VAT dapat menganggu netralitas internal. Akan tetapi, A. Tait[6] memberi justifikasi untuk pengecualian VAT tersebut bila: (1) didesain untuk menaikkan progresivitas VAT pada produk lain; (2) diperuntukkan untuk barang dan jasa yang sifatnya merit (barang pribadi yang juga memiliki sifat barang publik) menurut Musgrave sehingga pantas untuk bebas dari pajak; (3) diperuntukkan untuk barang dan jasa yang sulit untuk dipajaki.

Sejalan dengan pendapat A. Tait atas justifikasi pengeculaian VAT untuk barang merit, Article 28(2) Sixth Directive menekankan bahwa “zero rating” harus untuk “for the benefit of final consumer” sehingga barang intemediari tidak seharusnya dikenakan “zero rating” karena keuntungan ke konsumen akhir terlalu jauh (indirect). Namun, David Williams[7] menyatakan bahwa “zero rating” atas penyerahan dalam negeri tidak tepat karena ini sama saja dengan mensubsidi suatu transaksi namun menimbulkan problem atas restitusi VAT input karena itu beliau menganjurkan kebijakan subsidi langsung jauh lebih baik.

Dalam UU PPN No 18 tahun 2000, tidak dijelaskan mengenai mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)  yang ada hanyalah mekanisme PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut (Pasal 16B) dimana berdasarkan penjelasannya mekanisme untuk PPN yang dibebaskan sama dengan "exemption" sedangkan mekanisme PPN tidak dipungut sama dengan "zero rating". Namun bila melihat PER-03/PJ/2009 dan SE - 02/PJ/2009 yang menerangkan mekanisme  PPN DTP atas penyerahan minyak goreng sawit dalam negeri dimana PPN yang terutang atas penyerahan tersebut tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dan PPN masukan yang dibayar oleh PKP dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan PPN yang ditanggung oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit tidak dapat dikreditkan maka dapat dilihat bahwa mekanismenya sama dengan PPN yang tidak dipungut ataupun “zero rating”.  Hal ini karena tidak adanya PPN keluaran yang terutang namun PPN masukannya dapat dikreditkan. Hanya saja tarif PPN keluarannya secara formal bukan 0% melainkan tetap 10% namun tidak disetorkan pada kas negara.

Tujuan PPN Ditanggung Pemerintah  menurut PMK 231/PMK.011/2008  (PPN yang ditanggung oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit) dan PMK 10/PMK.011/2008 (PPN dan Bea Masuk ditanggung pemerintah atas penyerahan gandum/terigu) adalah untuk menstabilkan harga pangan pokok dan meringankan beban masyarakat. Hal ini sesuai dengan justifikasi A. Tait untuk membebaskan barang yang bersifat merit dari pajak. Namun tidak dengan PPN Ditanggung Pemerintah untuk bahan baku atau barang intemediari seperti baja, perak, mesin-mesin, kain, kulit, sol,  komponen karet, dll yang direncanakan akan dberikan stimulus fiskal oleh Menkeu pada tahun 2009[8]. Karena seharusnya manfaat pembebasan pajak ini harus sedekat mungkin dengan konsumen akhir (masyarakat), bila manfaat diberikan pada produsen maka harga penjualan dapat naik lagi bila terdapat kenaikan atau inefisiensi upah buruh ataupun overhead. Adapun efek progresivitasnya terhadap PPN pada produk lain juga tidak kuat hubungannya, karena demand konsumen tergantung pada harga penjualan yang juga mencakup upah buruh, overhead dan profit margin yang diinginkan produsen.

Apabila barang yang dibebaskan pajak adalah bahan baku maka akan merusak netralitas internal baik netralitas kompetisi maupun ekonomis. Karena produsen akan cenderung lebih memilih berinvestasi pada industri yang bahan bakunya bebas pajak.

Dari sisi administrasi pajak, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berpotensi menimbulkan biaya restitusi yang besar terutama bila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan penyerahan lain selain penyerahan yang dikenakan PPN DTP. Seperti yang diketahui, sistem restitusi PPN mengharuskan biaya dan waktu yang lama untuk pemeriksaan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 17 ayat 1 menyebutkan harus diadakan pemeriksaan sebelum menerbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar). SE-03/PJ.02/2007 menyebutkan, “Dari hasil kompilasi laporan kanwil DJP seluruh Indonesia diketahui bahwa terdapat 7.801 permohonan restitusi PPN yang diterima KPP sebelum tanggal 15 Agustus 2006 yang ketetapan Pajaknya belum terbit. Sampai dengan tanggal 30 April 2007 masih terdapat 3.035 permohonan yang belum diselesaikan (39,13% dari total tunggakan)”. Bila restitusi PPN banyak yang tertunggak maka PPN masukan yang belum bisa dikreditkan berpotensi dibebankan oleh PKP pada harga penjualan, sehingga tujuan pemerintah untuk membebaskan harga penjualan dari beban PPN tidak tercapai.

Untuk PPN DTP yang dikenakan pada bahan baku, potensi penyelewengan sangat besar karena sulit untuk membedakan penggunaannya untuk industri yang mana, apakah untuk industri yang ditargetkan pemerintah atau tidak. Misalnya untuk mesin mini pembuat es untuk perikanan, sulit untuk menentukan apakah mesin mini pembuat es itu diperuntukkan untuk perikanan, restauran ataupun supermarket. Ketidakjelasan ini berpotensi pada kolusi antara wajib pajak dengan aparatur pajak.

Untuk sektor industri yang terancam kebangkrutan, PPN DTP atas bahan baku tidak terlalu banyak menolong karena yang terpenting bagi pengusaha yang terkena dampak krisis global adalah bagaimana mendapat dana operasional bila cash flow  tidak mencukupi akibat turunnya pendapatan sehingga subsidi langsung seperti pinjaman lunak ataupun hibah lebih efektif meringankan beban pengusaha.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PPN Ditanggung Pemerintah sebaiknya tidak dikenakan pada bahan baku atau barang intemediari karena efeknya kepada konsumen akhir terlalu jauh dan dapat menganggu netralitas alokasi sumber daya. Walaupun secara gamblang, pihak pemerintah beranggapan bahwa mekanisme PPN DTP lebih aman dan mudah dikontrol daripada subsidi langsung namun nyatanya subsidi langsung lebih tepat sasaran dan tidak memerlukan administrasi yang kompleks.

Sebaiknya pula, Pemerintah membuat kebijakan pajak secara jelas dan tidak ambigu agar tidak timbul celah kolusi antara Wajib Pajak dengan Aparatur Pajak. Apabila ingin menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan “zero rating” pada penyerahan dalam negeri untuk tujuan stimulasi ekonomi, maka harus dibangun kualitas sistem IT untuk mempermudah pemeriksaan terutama untuk restitusi PPN.

 

REFERENSI

 

A.Tait, Alan. 1988. Value Added Tax: International Practice and Problems  International Monetary Fund, Washington DC.

 

Terra, Ben.1988. Sales Taxation: The Case of value Added Tax in the European Community. Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston.

 

Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting. International Monetary Fund, Washington DC.

 

Sidik, Machfud. 2007. A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations. Lessons From Indonesia’s Experience”. Ripelge, Jakarta.

 

Harian Kompas, 10 Januari 2009. Stimulus Fiskal Merusak Aparat



[1] Harian Kompas, 10 Januari 2009. Stimulus Fiskal Merusak Aparat

[2] ibid

[3] Sidik, Machfud. A New Prespective of Intergivermental Transaction: Lesson’s From Indonesia’s Experience (Jakarta, 2007), hal 358-359

[4] Terra, Ben. Sales Taxation: The Case of value Added Tax in the European Community. (Boston, 1988)  hal 15-17

[5] A.Tait, Alan. Value Added Tax: International Practice and Problems (Washington DC, 1988)  hal 49

[6] Ibid; hal 56

[7] Thuronyi, Victor. Tax Law Design and Drafting (Washington DC, 1996)  hal 216-217

[8] Harian Kompas, 10 Januari 2009. Stimulus Fiskal Merusak Aparat

Views: 1870
Posting: 11-Nov-2009 08:20:52 WIB by yayangnino
Category: Ppn
Tools: Print
Your Comment:
Anda harus login bila ingin mengisi komentar