Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat digelar serentak, Senin (18/4) hari ini. Sebanyak 98.585 siswa se Sulsel akan mengikuti ujian yang digelar tiga hari kedepan.
Siswa diimbau untuk tidak mempercayai adanya oknum yang menawarkan kunci jawaban soal UN.Sementara,guru pengawas dituntut mewaspadai praktik perjokian selama ujian berlangsung. Untuk hari pertama, mata pelajaran yang diujiankan yakni Bahasa Indonesia dan Biologi (Jurusan IPA), Bahasa Indonesia dan Sosiologi untuk Jurusan IPS, serta Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia untuk Jurusan Bahasa.
Di Makassar, Dinas Pendidikan (Disdik) sudah menyiapkan trik khusus mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan adanya oknum tertentu yang menjadi joki UN di setiap ruangan. Ketua Panitia UN Kota Makassar, Ismunandar mengatakan, semua tempat yang menjadi lokasi ujian,harus steril.Siapapun yang ingin masuk,wajib mengenakan id card khusus yang sudah dibuat panitia.
“Begitupun peserta UN,mereka tidak diperkenankan sama sekali masuk ke ruangan, kalau tidak memiliki kartu ujian. Ini dimaksudkan, demi menghindari adanya oknum tertentu yang ingin menjadi joki,” tandas Ismunandar, kepada SINDO,kemarin. Untuk Kota Makassar,UN akan diikuti 20.125 siswa. Sementara, untuk mengamankan jalannya UN, Disdik menurunkan pengawas sebanyak 1.012 guru.
Ismunandar mengungkapkan, peserta yang ingin masuk di ruangan,wajib diperiksa identitasnya, termasuk foto di kartu ujian. Sebab, berdasar pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, tidak sedikit ada oknum yang ingin berbuat curang. “Di dalam ruangan nanti itu ada lima paket soal yang tidak sama. Jadi, bila ada isu ada nomor jawaban beredar sebelum ujian, saya pastikan tidak benar. Makanya, jangan percaya kalau ada hal-hal seperti ini,” imbau dia. Terkait, Ismunandar optimis mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.
Isu Kunci Jawaban Menyesatkan
Ketua Panitia UN Sulsel Abdullah Jabbar secara tegas mengatakan, banyaknya isu yang berkembang tentang beredarnya kunci jawaban tersebut adalah menyesatkan.Olehnya itu, dia meminta kepada siswa agar tidak terpengaruh dengan isu tersebut. “Siswa diharap tidak mempercayai SMS kunci jawaban UN. Itu dilakukan orang-orang iseng dan sengaja merusak konsentrasi siswa.
Para siswa harus yakin dan percaya diri, karena yang diujiankan ini adalah mata pelajaran yang dipelajari mulai dari kelas I hingga III,”pungkasnya kemarin. “Kita sudah siap melaksanakan UN. Semuanya sudah melalui standar operasional (SOP). Inspektorat Jenderal Kemendiknas juga sudah empat hari lalu berada di Makassar untuk memantau UN,”katanya saat dihubungi SINDO.
Dia juga mewanti-wanti kepada para guru,kepala sekolah, serta pengawas untuk tidak membantu siswanya selama berjalannya UN. Kepada mereka yang terbukti berbuat curang, maka akan diberikan sanksi keras dari Kemendiknas. Demikian catatan online Belajar Ngeblog tentang Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
Pemkot Surabaya dan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mulai membersihkan bangunan liar (bangli) dan sampah di Jembatan Petekan. Ini dilakukan untuk melancarkan arus sungai yang tersumbat. Langkah ini dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Pemilik bangli yang ada di areal jembatan itu, termasuk yang berada tepat di bawah jembatan baru hanya bisa melonggo saat petugas ketentraman dan ketertiban (Trantib) Satpol PP membongkar paksa beberapa bangli. Penertiban ini akan dilakukan secara maraton mulai Selasa (4/1) hingga Minggu (16/1) mendatang atau sekitar dua pekan. Bangli dan sampah dinilai memberikan andil besar akan mandegnya arus sungai di kaki jembatan itu. Apalagi sekitar Agustus 2010 lalu,bagian jembatan ada yang ambruk karena termakan umur. “Akibatnya aliran sungai jadi terganggu.Makanya kami bersihkan,” ujar Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Kecamatan Semampir, M Ilyas,kemarin.
Penertiban dari personel Satpol PP itu relatif tak ada perlawanan dari beberapa penghuni bangli. Meski terlihat tak rela, namun mereka ikut mengangkuti barangbarang dan memindahkannya keluar areal jembatan.Sedangkan selain penertiban,beberapa warga juga ikut membantu membersihkan tanamanliaryangbanyaktumbuhdi sekitaraliransungaiyangtersumbat itu. ”Setelah semuanya selesai, maka komponen besi yang ambruk akan disimpan.Setelah itu,rencananya sekitar jembatan akan dibuat taman dan air mancur,”kata dia. Menurut dia, jembatan petekan mempunyai nilai historis tinggi. Karena itu, jembatan itu peninggalan Belanda itu akan dijadikan cagar budaya. ”Bangunan ini memang cagar budaya,dan agar terawat maka harus diperbaiki dan dipercantik sekitarnya,”ucap Ilyas.
Kasi Pengawasan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Surabaya, Yudi Widargo mengungkapkan, jembatan itu memang sudah tak berfungsi lagi sejak 1993 lalu. Sebagai pengganti, maka Departemen PU membangun dua jembatan baru disisinya. Namun, sebagian jembatan lalu ambruk sehingga mengganggu aliran sungai disana. ”Terutama kalau musim hujan, debit air di sebelah selatan jadi tinggi sehingga arus sungai naik karena terhambat ini,”ujarnya. Terkait pengangkatan komponen besi jembatan, pihaknya akan menggunakan satu unit backhoe. Ini sekaligus juga dimanfaatkan mengeruk lumpur di dasar sungai dengan lebar sekitar 20 meter itu. ”Jembatan ini akan dibongkar sebagian saja,karena sisanya akan digunakan sebagai cagar budaya.
Proses pembongkaran dan pengerukan memang memakan waktu lama,”katanya. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Surabaya,Wiwiek Widayati menambahkan jika fokus utama adalah normalisasi aliran sungai Kalimas dulu. Baru setelah itu, pihaknya akan membenahi sekitar jembatan untuk monumen cagar budaya. ”Kami menggarap normalisasi aliran sungai dulu,” terangnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan setuju jika kepala pemerintahan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin dan diurus selain oleh Sultan. Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut tetap memandang posisi Sultan Yogyakarta sebagai kepala daerah yang secara tradisi memegang kekuasaan penuh terhadap rakyat Yogyakarta.
"Barangkali dicarikan satu format yang tepat. Misalnya, kepala daerah itu memang tetap identik dengan Sultan sebagai raja, tetapi pengaturan kesehariannya dilakukan dengan mekanisme yang lain sehingga memberikan kesempatan dan peluang yang luas bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dari proses pemerintahan di daerah itu," ujar Akbar saat menghadiri acara ulang tahun The Habibie Center di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Terkait soal figur yang akan mengatur Yogyakarta secara pemerintahan, Akbar menilai sosok tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari Sultan sebagai kepala daerah. Tak hanya itu, sebaiknya proses pengangkatan kepala pemerintahan tersebut juga seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dengan cara dipilih langsung oleh warga.
"Orang yang akan mengelola pemerintahan itu harus mendapat restu dari Sultan. Proses penetapannya juga secara demokratis. Tentu tinggal diatur nanti bagaimana pengaturan tugas kepala daerah, yang notabene Sultan, dengan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Sebagai pelaksana tugas sehari-hari, kepala pemerintahan itu mendapat arahan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau Sultan," jelas Akbar. Demikian catatan online Belajar Ngeblog tentang Akbar Tanjung menyatakan setuju.