Dolpin Belajar Ngeblog

Aug
23
2010
Indonesia Jadi Tong Sampah Produk Tak Jelas

Adanya anggapan di konsumen kelas menengah atas bahwa produk impor pasti lebih baik dari produk lokal ditambah dengan tingginya nilai gengsi barang impor di mata mereka, ternyata dimanfaatkan betul oleh importir dan pedagang nakal. Misalnya, berapa banyak produk pangan impor tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) alias ilegal dan beredar di pasar swalayan menengah maupun besar di Indonesia? Berapa banyak barang yang diperjualbelikan dengan label bahasa asing ?

Patut diduga para importir dan pedagang yang umumnya pemilik pasar swalayan dengan sengaja memperdagangkan barang impor ilegal tersebut di gerai-gerai mereka. Dengan sadar dan sengaja mereka menyiasati berbagai aturan yang berlaku. Mereka patut diduga juga menggunakan pengaruh pihak tertentu demi memenangkan pertarungan bisnis pasar swalayan yang saat ini tumbuh pesat di Indonesia.

Masih ingatkah kita ketika banyak pangan impor ilegal yang tercemar melamin karena menggunakan bahan baku susu dari China ? Dan kemudian Pemerintah kesulitan untuk mencari siapa importirnya. Sementara industri yang memproduksi barang sejenis di Indonesia tidak mau bertanggung jawab karena itu memang bukan produk mereka yang terdaftar di BPOM, tetapi produk perusahaan tersebut yang ada di luar negeri. Begitu pula untuk produk-produk lain, seperti pewangi mobil, alat perkakas rumah tangga, obat, kosmetik, cat dan sebagainya. Selain tidak terdaftar, label mereka juga tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Selain membahayakan kesehatan manusia, membunuh industri lokal, memperkaya segelintir importir dan pedagang nakal, Indonesia menjadi tempat sampah untuk produk tak jelas. Mungkin karena melihat kondisi dilapangan seperti itu, maka Menteri Perdagangan belum lama ini telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010 mendatang.

Pertanyaannya beranikah Pemerintah melakukan penegakan hukumnya melalui penertiban secara menyeluruh dan terpadu, khususnya di pasar swalayan ?

Implikasi Kepmendag No. 22 tahun 2010

Terbitnya Kepmendag ini tidak akan berimplikasi apa-apa jika memang Pemerintah tidak mau serius dan berani melakukan pengawasan dan membiarkan bangsa ini menjadi tong sampah. Apa inti dari isi Kepmendag No. 22 tahun 2010 ini ? Intinya Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk  diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan menteri ini wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia."

Semua keterangan tentang produk yang diperjualbelikan harus dicantumkan dalam kesatuan label dan berbahasa Indonesia. Tidak boleh lagi menggunakan bahasa asing dan menggunakan stiker yang terpisah dari label seperti yang selama ini berlaku. Sebelum barang diedarkan, contoh label harus didaftarkan ke Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Izin penggunaan label akan keluar dalam waktu paling lama 5 hari kerja.

Pantauan saya mengunjungi beberapa pasar swalayan yang biasa menjual barang impor, seperti Kem Chicks, Ranch Market, Fresh, Food Hall, ACE Hardware dan lain-lain masih menemukan banyak barang tidak terdaftar importirnya alias ilegal, dijual di tempat-tempat tersebut. Padahal kunjungan ini sudah yang kesekian kali dan setiap saya menemukan barang aneh tersebut selalu saya SMS pejabat yang paling berwenang di BPOM maupun di Kementerian Perdagangan. Namun barang ilegal tersebut masih saja dijual secara terbuka.

Produk ilegal yang banyak diperjual belikan di beberapa pasar swalayan umumnya  adalah produk pangan, seperti biskuit, permen coklat, minyak untuk salad, permen, makanan kaleng, berbagai jenis keripik dan lain-lain. Sedangkan non pangan, seperti pengharum interior mobil, bahan kimia perawatan mobil, cat, peralatan elektronik dan sebagainya juga banyak. Tidak ada stiker siapa dan di mana importirnya serta nomor izin edarnya, dan sebagaionya.

Namun dalam kunjungan ke lapangan tersebut, saya juga menemukan swalayan yang taat pada aturan dengan sama sekali tidak menjual produk atau barang ilegal. Artinya kalau mereka menjual barang impor, barang tersebut  mempunyai  stiker resmi yang menandakan bahwa barang tersebut sudah terdaftar di BPOM atau Kementerian Perdagangan, sehingga jelas nama dan alamat importirnya serta kode izinnya meskipun produknya masih menggunakan bahasa asing.

Namun terhitung sejak 18 (delapan belas) bulan dari tanggal 1 September 2010 mendatang, semua keterangan tentang produk tersebut harus dicantumkan dalam kesatuan label dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh lagi menggunakan stiker terlepas dari label seperti yang selama ini berlaku. Mampukah Negara melindungi rakyatnya dan menciptakan dunia usaha yang adil dan wajar bagi semua pelaku usaha dengan melaksanakan Kepmendag No. 22 tahun 2010 ini ?

Kemampuan Negara Melindungi Rakyatnya dari Produk Ilegal

Maraknya produk impor ilegal masuk dan dipasarkan di Indonesia harus dicegah tanpa harus menuai tuduhan bahwa Indonesia menghalangi pasar bebas. Pengenaan standar SNI atau penerapan label berbahasa Indonesia merupakan perlakuan yang biasa dilakukan di banyak negara sebagai non trade or tariff barrier.

Jadi wahai aparat Pemerintah yang berwenang, segeralah tertibkan pasar kita dengan cara-cara yang baik dan elegan. Jangan ada lagi aparat yang berwenang justru memanfaatkan Kepmendag ini untuk main mata dengan pedagang atau importir. Ciptakan dunia bisnis yang adil (fair business practices) bagi semua pemangku kepentingan. Kalau tidak, maka swalayan yang patuh akan ikut menjadi tidak patuh supaya memperoleh keuntungan yang sebanding dengan yang melanggar.

Hukum harus ditegakkan. Tanpa penegakan hukum yang tegas berarti negara tidak mampu melindungi rakyatnya yang mengkonsumsi barang ilegal yang tak jelas kualitas, kandungan isinya serta nilai kegunaan dibandingkan dengan harganya. Kalau ini yang terjadi, maka semakin rusaklah iklim binis di Indonesia. Siapa yang kuat dan licik, akan memenangkan pasar dan dalam jangka panjang jelas merugikan bangsa ini.

Bentuk pelecehan oleh pemasok dan pedagang barang ilegal pada kewenangan negara untuk mengatur kehidupan bangsanya juga  harus diakhiri. Aparat pengawas dari BPOM dan Kementerian Perdagang  harus sanggup dan berani mengambil tindakan pada pasar swalayan, yang saat ini patut diduga dikelola oleh pemilik modal besar dan  mantan penguasa negeri ini.

Jika kewenangan negara saja masih bisa diintervensi oleh oknum tertentu, artinya pejabat negara termasuk Presiden tidak mempunyai daya untuk melindungi rakyatnya dari serangan produk-produk ilegal yang merugikan. Lalu buat apa ada peraturan, ada gubernur, ada kabinet, ada Kapolri dan bahkan ada Presiden kalau peredaran produk ilegal masih terus marak di Indonesia.

Views: 430
Posting: 23-Aug-2010 21:51:48 WIB by sapu-jagat
Category: News
Tools: Print
1 Responses to "Indonesia Jadi Tong Sampah Produk Tak Jelas"
ctt - 16-Jan-2011 10:26:26 WIB
Your Comment:
Anda harus login bila ingin mengisi komentar
Blog Category