Majelis hakim dalam persidangan Gayus H Tambunan meminta jaksa penuntut umum atau JPU untuk menghadirkan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan sebagai saksi dalam persidangan 24 Oktober 2010. Keduanya akan dimintai keterangan terkait peran dan tugas mereka pada waktu pemeriksaan Gayus untuk dugaan pencucian uang dan korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang.
"Untuk sidang berikut pada Rabu tanggal 24 dari permohonan yang diajukan, akan coba diperiksa Fadil Regan dan Cirus Sinaga," ujar Ketua Majelis Hakim Albertina Ho dalam persidangan dengan Gayus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/11/2010).
Majelis hakim juga meminta JPU menghadirkan saksi dari pihak Bank BCA. Saksi dari BCA tersebut akan dimintai keterangan dan bukti dokumen yang berkaitan dengan pemblokiran rekening BCA Gayus juga tabungan Gayus yang disita.
"Karena menurut terdakwa (Gayus) rekening tabungannya hanya Rp 16-Rp 17 juta, sementara saksi ada ratusan juta. Dan jangan lupa diberitahu bahwa dokumen berhubungan dengan deposito Gayus di BCA, juga surat-surat antara BCA dan Bareskrim," pinta Albertina kepada JPU.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Gayus yang diwakili Adnan Buyung Nasution meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan sejumlah saksi tambahan dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, pengusaha, dan Ditjen Pajak. Beberapa saksi yang diminta Adnan untuk diajukan, antara lain Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi, mantan Kabareskrim Susno Duadji, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, perwakilan Grup Bakrie, Deni Adrian, serta Fadil Regan dan Cirus Sinaga. Demikian catatan online Dolpin tentang Majelis Hakim.
Perusahaan Daerah (Perusda) Gowa akan menindak dan memberi sanksi para pengecer yang memainkan harga pupuk saat memasuki musim tanam rendengan tahun 2010-2011.
Sanksi juga dilakukan jika pengecer menaikkan harga secara sepihak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). ‘’Sudah ada aturan bila mendistribusikan pupuk bersubsidi mulai dari pengangkutan hingga ke tingkat pengecer.Yang pasti,tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi di semua wilayah Kabupaten Gowa,’’ujar Direktur Utama Perusda Gowa Wakito,kemarin.
Wakitoberharapkepadatigadistributor memberikan porsi pupuk sesuai dengan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani. Dia juga meminta agar distributor memasok dengan memperhatikan jenis pupuk yang dibutuhkan agar lebih bermanfaat. ‘’Tidak sama kebutuhan jenis pupuk petani yang ada di dataran tinggi dengan petani yang ada di dataran rendah karena jenis tanamannya juga berbeda. Di dataran tinggi lebih banyak ditanam sayuran dan umbi-umbian sedangkan di dataran rendah adalah padi dan palawija,’’katanya.
Sementara itu, dari rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh Asisten II Pemkab Gowa Chaerul Mattotorang meminta agar permasalahan pendistribusian pupuk yang kerap terjadi tahun lalu tidak dapat terulang pada tahun ini.Menurutnya, pada musim tanam sebelumnya ditemukan sejumlah keterlambatan penyaluran pupuk dan kenaikan harga pupuk secara sepihak hingga melebihi eceran tertinggi (HET).
“Yang pasti,permasalahan yang ditemukan di lapangan pada musim tanam lalu, tidak terjadi lagi pada musim tanam rendengan tahun ini,’’ujar Chaerul Mattotorang. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Gowa meminta kepada sejumlah cabang dinas untuk melakukan pendataan kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten Gowa. Hal tersebut dilakukan untuk agar distribusi pupuk disejumlah daerah di Gowa dapat lebih maksimal. Dalam waktu dekat ini, pupuk itu akan mulai didistribusikan.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Gowa Asriawan Umar mengatakan, pendataan itu dilakukan karena kebutuhan pupuk diwilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Gowa sangat berbeda.Menurutnya jenis pupuk yang ada di kedua wilayah itu disesuaikan dengan jenis tanaman dan tanahnya. Asriawan juga meminta semua warga, termasuk kepolisian dan TNI untuk setiap saat memantau pendistribusian pupuk.
Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tinggal dan memantau langsung perkembangan Gunung Merapi di Yogyakarta, mendapat respon positif dari pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr Ari Junaedi.
Menurut Ari, keputusan Presiden SBY memimpin langsung penanganan bencana letusan Gunung Merapi sudah tepat. Apalagi intensitas letusan Gunung Merapi kian membahayakan warga di sekitar lereng Merapi.
"Belum ada kata terlambat bagi SBY untuk memimpin langsung dan berada di tengah-tengah warga. Jika Wasior dan Mentawai, saya melihat SBY gagap. Namun untuk Merapi, saya salut untuk SBY," ujar Ari Junaedi kepada Tribunnews.com, Jumat (5/11/200) yang baru saja kembali dari Yogyakarta ubtuk memantau langsung kondisi penanganan pengungsian letusan Gunung Merapi.
Sikap Presiden yang akan tinggal beberapa hari di Yogyakarta dan memimipin langsung penanganan pengungsi Merapi, menurutnya adalah sikap Presiden yang didasari belajar dari berbagai macam kritikan masyarakat terhadap penanganan bencana di Wasior dan Mentawai. Langkah SBY untuk penanganan bencana Merapi yang tidak bisa diprediksi, sungguh lah tepat.
"Jika SBY berada di lokasi, aparat yang tidak bekerja akan merasa malu. Namun, itu saja tidak cukup kalau tidak didukung jajaran kabinetnya. Selama ini terbukti, dalam banyak kasus penanganan bencana tidak tuntas tertangani karena berbelitnya birokrasi," ujar Ari.
Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan laporan evaluasi kabinet rutin dua bulanan sudah disiapkan.
"Draftnya, kami baru bundel hari ini," kata Kuntoro kepada wartawan, Rabu 3 November 2010. Kuntoro mengatakan evaluasi kabinet itu akan sampai ke Presiden hari ini.
Namun, dia tidak mau menjelaskan hasil evaluasi dan berapa menteri yang menerima rapor merah. "Kalau belum lapor Presiden saya tidak boleh ngomong," ucapnya.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menerima laporan rutin dua bulanan UKP4 tentang evaluasi kabinet itu.
"Saya belum lihat, saya belum terima. Kalau ke Presiden saya belum tahu," kata Dipo Alam usai Rapat tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wakil Presiden.
Dipo menambahkan, UKP4 memang bisa melaporkan langsung ke Presiden. Tapi hingga sekarang Dipo Alam mengatakan laporan evaluasi kabinet belum terlihat di Istana Kepresidenan.
Peringatan setahun Pemerintahan SBY-Boediono, 20 Oktober lalu, sempat diwarnai isu perombakan kabinet atau reshuffle. Belum diketahui apakah evaluasi ini pun akan berakhir dengan reshuffle atau tidak.