WALI Kota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan, pihaknya akan lebih serius dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah SEA Games. Persiapan yang dilakukan yaitu mulai infrastruktur hingga penataan kota dengan memperbanyak ruang hijau. Menurut Eddy, untuk perwajahan Kota Palembang, akan dipercantik dari semua aspek, terutama di bidang pertamanan dan lampu jalan. Khususnya, wilayah di sepanjang Jalan Kolonel H Barlian dan Jalan Sudirman yang menuju Jakabaring. “Untuk program penghijauan tersebut, diharapkan pemilik lahan atau rumah toko (ruko) di sepanjang jalan dari bandara hingga kawasan Jakabaring untuk memperindah lingkungannya.
Tanamlah tanaman berwarna atau tambahkan pot-pot bunga di pelataran ruko masing-masing,” ungkap Eddy belum lama ini. Untuk sosialisasi lebih lanjut, Eddy meminta pihak kecamatan menginstruksikan hal tersebut kepada seluruh pemilik ruko. Dengan demikian, ruko yang terlihat gersang dapat terlihat asri. Selain penghijauan dan penyebaran potpot bunga di area sepanjang jalan protokol tersebut, pemilik ruko diminta untuk mengecat rukonya sehingga terlihat cantik dan indah.
“Hal tersebut kita lakukan karena kita ingin menjadi tuan rumah SEA Games yang baik, di samping perbaikan taman dan lampu jalan memang sedang kita kerjakan,”ujarnya. Eddy menegaskan, surat edaran (SE) terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sudah diberikan hingga dua kali. Dengan begitu, pihak camat, lurah, hingga rukun tetangga (RT) di wilayah tersebut dapat memperketat warga pemilik lahan dan ruko untuk berpartisipasi dalam memperindah kota jelang SEA Games ini.
“Diharapkan juga warga dapat memperbaiki tampak muka bangunannya biar tidak terlihat kumuh dan tidak rapi. Bila kurang cat, silakan akan kita bantu,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang Taufik Syaroni mengatakan, beragam program sedang dilakukan, di antaranya membangun taman di lokasi bekas pelebaran jalan. Wilayah tersebut dinilai menyisakan gundukan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk ditata menjadi taman.
“Saat ini ada 200 titik taman yang tersebar di kota ini dan mungkin ada penambahan jumlah. Namun, hal ini memerlukan survei dan evaluasi agar tidak mengganggu badan jalan. Adapun yang sedang dikerjakan saat ini pem-bangunan taman di persimpangan radial,” ungkap Taufik. Selain itu, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (DPJPP) juga melakukan pengawasan kota dengan CCTV (closed-circuit television/ kamera keamanan) untuk mengontrol keberadaan fasilitas umum serta kondisi lalu lintas, khususnya saat SEA Games berlangsung.
CCTV diarahkan salah satunya ke kawasan Bundaran Air Mancur. Kawasan tersebut adalah pusat perlintasan yang banyak memiliki fasilitas umum yang perlu dipantau agar jangan sampai dirusak atau dicuri orang seperti fasilitas lampu air mancur dan lampu hias jalan. “Harapan kita agar masyarakat dapat menjaga fasilitas yang sudah ada untuk memberikan kesan yang bagus ke pada para tamu SEA Games nanti,”tukasnya. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul WALI Kota Palembang Eddy Santana Putra.
Sementara itu, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), terutama yang beroperasi di area Kota Palembang, siap menghijaukan kawasan yang akan dilalui para tamu SEA Games. Namun, untuk merealisasikan itu, semua tentunya harus mengikuti semua prosedur berlaku. Pada prinsipnya kami sangat mendukung terlaksananya SEA Games XXVI November nanti. Kalau untuk penanaman bibit pohon atau kembang dengan pot dan sejenisnya, itu semua tergantung permintaan pemerintah. Jika memang diperlukan kami siap kapan pun diminta, ujar Direktur Utama PT Semen Baturaja (SB) Pamudji Rahardjo melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Humas PT SB M Muammar Syahreza kemarin.
Prosedur yang dimaksudkannya adalah pemerintah, baik kota maupun provinsi,dapat mengajukan surat permohonan resmi ke PT SB.Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti manajemen dengan melihat anggaran yang ada. Jika memang mencukupi dan tersedia, tidak menutup kemungkinan Semen Baturaja juga ikut andil menghijaukan jalan sepanjang Jalan Kolonel H Barlian,”katanya.
Menurut dia, PT SB juga memiliki program penanaman pohon. Penanaman bibit pohon rutin setiap tahun dilakukan bersama sejumlah BUMN lainnya dan bekerja sama dengan pemerintah dan instansi lainnya. Dalam setahun, pihaknya merealisasikan penanaman bibit pohon, meliputi mahoni, bambu jepang, dan jenis lainnya hingga 3.000 bibit yang ditanam di sekitar pabrik atau perusahaan hingga daerah yang disepakati bersama. Assistant Manager External Relation Unit Pemasaran PT Pertamina (Persero) Sumbagsel Roberth MV Dumatubun juga menyatakan dukungannya agar kawasan di Palembang dihijaukan kembali.
“Pada dasarnya kami mendukung penuh event SEA Games itu. Jika memang pemerintah membutuhkan kembang atau bunga untuk menghijaukan jalan itu, kami siapsiap saja,”ujarnya. Kendati waktu pelaksanaan SEA Games satu bulan lagi, pihaknya tetap akan berusaha menindaklanjuti permohonan pemerintah tersebut ke Pertamina pusat.Namun,dia pesimistis, pihaknya dapat membantu.
“Memang waktu yang ada sekarang ini agak mepet. Seharusnya dari awal pemerintah mengajak semua BUMN untuk membicarakan penghijauan. Jangan setelah satu bulan mendekati pelaksanaan SEA Games baru mulai memikirkan penghijauan Jalan Kol H Barlian itu. Ya, pemerintah diharapkan dapat memahami hal itu,”katanya. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Siap menghijaukan kawasan yang akan dilalui para tamu SEA Games.
Sekitar 32 hari lagi, Sumsel dan Kota Palembang akan kedatangan ratusan tamu dari mancanegara, yang akan mengikuti atau menyaksikan perhelatan SEA Games. Namun, tak seperti tuan rumah yang menyambut tamu, pemerintah tampaknya belum banyak mendandani kotanya. Hingga hari ini penampilan wajah jalanan di kota Palembang masih seperti biasa. Tidak tampak bahwa akan ada event besar dan istimewa di sana. Bahkan, sepanjang jalan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jalan Kolonel H Barlian terlihat masih gersang.
Yang terlihat malah gundukan tanah merah bekas urukan tanah pelebaran jalan yang berserakan. Padahal, jalanan ini ibarat gerbang masuk utama Kota Palembang bagi mereka yang datang menggunakan pesawat terbang. Suasana di kawasan ini akan memengaruhi pandangan orang mengenai kota yang disebut sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya ini. Jika dari awal sudah disuguhkan kondisi yang gersang dan kotor, bukan tidak mungkin para tamu akan memberikan cap sebagai kota yang jorok dan gersang pada Kota Palembang.
Piala Adipura yang sudah diraih lima kali berturut- turut pun tidak akan ada artinya lagi jika stigma ini sudah melekat. Kondisi tak jauh berbeda juga terpampang di sepanjang jalan yang bakal menjadi rute para peserta SEA Games,yakni dari hotel tempat mereka menginap hingga venues tempat para duta olahraga bertanding. Di kawasan kampus POM IX misalnya, terlihat masih banyak sisa material, seperti pecahan batu yang berserakan. Di lokasi tersebut memang saat ini masih ada pengerjaan rehabilitasi Kolam Renang Lumban Tirta dan venue tenis ruangan (indoor), serta underground mal, yang katanya masih terkait SEA Games.
Pemkot Palembang sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu berupaya melakukan usaha untuk mempercantik kotanya, semisal dengan memperbaiki jalan dan trotoar serta membangun taman. Wali kota juga sudah menginstruksikan dan mengajak masyarakat berpartisipasi mendukung SEA Games dengan mengecat ulang seluruh bangunan yang berada di pinggir jalan utama Sudirman. Namun, hingga kini usaha tersebut seakan belum terlihat hasilnya dengan maksimal.
Menurut pengamatan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri) K Muhammad Sobri, penataan Kota Palembang belum maksimal dikerjakan, terutama untuk keperluan yang detail. “Kalau yang umum sudah memang, misalnya pelebaran jalan. Tapi kalau yang detail, seperti kerapian trotoar dan penanaman kembang, belum tampak sama sekali. Jadi memang belum kelihatan sambutannya sebagai tuan rumah,” katanya kepada SINDOkemarin.
Dilihat dari kondisi Kota Palembang yang tidak sebesar ibu kota, hal itu,menurutnya,memang perlu dimaklumi sebagai sesuatu yang wajar.Sebab, tak bisa dipungkiri perkembangan pembangunan di Kota Pempek ini belum sepesat kota-kota besar lain, seperti Bandung atau Surabaya. Namun, karena pemerintah provinsi sudah menyanggupi, seharusnya upaya yang dilakukan juga bisa lebih maksimal. Jadi, penyelenggaraan ini tidak berujung menjadi sesuatu yang memalukan bagi tuan rumah.
“Memang penyelenggaraan SEA Games di luar ibu kota negara merupakan sejarah bagi Palembang dan Sumsel. Namun, kalau terlalu dipaksakan juga tidak akan bagus hasilnya,” kata dia. Walaupun sisa waktu tinggal sedikit, penataan Kota Palembang tidak mustahil dilakukan. Namun,jika berharap akan mendapatkan bantuan dana dari berbagai perusahaan besar di Sumsel nilainya sudah sangat tidak mungkin. Karena sebagian besar bantuan perusahaan sudah terserap untuk pembangunan venue. Sementara, pekerjaan rumah yang belum selesai masih sangat banyak sekali.
Pernyataan yang hampir senada salah seorang warga yang juga pelaku usaha di bidang tekstil, Tria Gunawan. Menurutnya, persiapan penyambutan tamu SEA Games memang belum begitu terasa. Namun, masih ada waktu satu bulan lagi untuk melakukannya. “Kalau dilihat dari taman kota, dan jalanan belum kelihatan ya. Buktinya taman masih banyak yang gersang, terus rumputnya juga tidak rapi dan disiram. Jadi kelihatan sekali belum maksimal,” tuturnya. Walaupun sempat merasa khawatir, dia tetap optimistis pemerintah memberi perhatian serius soal penataan ini, meskipun pengerjaannya baru saja dimulai.
“Pemerintah juga pastinya gak mau malu kan. Jadi kita percayakan saja, toh penataannya sudah mulai dilakukan. Semoga saja waktunya masih cukup,” ujar wanita yang pernah meraih penghargaan bergengsi Kalpataru tersebut. Baik Sobri maupun Tria sepakat, saat ini pemerintah harus segera melakukan penghijauan dan menata kota. Tak ada kata terlambat selama semua pihak bekerja sama dipastikan Kota Palembang akan terlihat lebih asri sebelum SEA Games berlangsung. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Mengikuti atau menyaksikan perhelatan SEA Games.
Kepala Bidang (Kabid) Haji, Wakaf, dan Zakat Kemenag Sumsel Udin Djuhan mengatakan, hingga hari keenam, tercatat 2.149 calon jamaah haji embarkasi Palembang sudah berada Madinah, Arab Saudi. Calhaj yang tiba di Madinah terbagi dalam enam kelompok terbang (kloter) dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II yang diberangkatkan mulai 2–8 Oktober. Saat ini para jamaah tengah melakukan rangkaian ibadah Arbain, yaitu mengerjakan salat wajib sebanyak 40 waktu secara berjamaah berturutturut selama delapan hari. “Nantinya setelah mereka melakukan ibadah Arbain selama 8–9 hari di Madinah, pada 10 Oktober diperkirakan mereka langsung berangkat menuju Mekkah untuk melaksanakan tawaf umrah sambil menunggu hari puncak, yaitu wukuf di Arafah pada 5 November,” katanya kemarin.
Secara teknis, berdasarkan jadwal kegiatan calhaj, tahun ini seluruh gelombang pertama (kloter yang berangkat dari 2–15 Oktober) diberangkatkan ke Madinah terlebih dahulu.Kemudian pada 10 Oktober, mereka diberangkatkan menuju Mekkah. Sedangkan, gelombang kedua, yaitu 16–29 Oktober, seluruh calhaj terbang ke Madinah, selanjutnya berangkat ke Mekkah tanpa melakukan rangkaian ibadah Arbain sepeti yang dilakukan calhaj gelombang satu. “Nanti untuk yang gelombang dua mereka akan melakukan Arbainsetelahdariwukufdi Arafah.
Sedangkan, untuk gelombang pertama dari Mekkah langsung ke Madinah dan dilanjutkan perjalanan pulang menuju Palembang, ungkapnya. Kasubbag Humas Kanwil Kemenag Sumsel SaefudinLatief mengatakan, dari 355 calhaj yang akan diberangkatkan pada 8–10 Oktober yang tergabung dalam kloter VI dari embarkasi Palembang, tercatat dua jamaah mengundurkan diri dengan alasan keluarga, yaitu calhaj manifest nomor 231 atas nama Masdar Fahrurozi Kosim bin Fahrurozi, 45, dan calhaj manifest nomor 232 atas nama Mulyani Kosim Nawang, 44,binti Kosim yang keduanya warga Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Namun, meski sudah mengutarakan secara lisan tidak berangkat haji tahun ini, PPIH masih memberikan fasilitas serta menyiapkan kursi kosong jika mereka berubah pikiran dan akhirnya memutuskan berangkat. Kita tetap menunggu mereka hingga batas akhir kloter terakhir. Namun, jika tetap tidak melakukan pemberangkatan hajinya pada tahun ini, mereka akan masuk ke waiting list haji tahun berikutnya. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Udin Djuhan.
Anggota Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menyatakan, kondisi objektif pengadilan selama tiga dekade menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan keputusan pengadilan. Sekalipun, terhadap keputusan yang memenangkan atau mengalahkan salah satu pihak, membebaskan, atau menghukum terdakwa yang dilakukan dalam proses pengadilan yang adil oleh hakim-hakim yang memiliki kehormatan dan martabat diri. “Keadaan ini kita sadari sebagai masalah terbesar dalam negara hukum, tetapi upaya yang dilakukan tidak sebesar keadaan dan keprihatinan yang kita miliki.
Langkah-langkah hukum dan politik yang dilakukan negara tidak secara terencana, tetapi sporadis dan reaktif,”katanya pada Seminar Nasional Hukum dan Keadilan Membahas Testimoni Antasari Azhar di Aula Zainal Abidin, Fakultas Hukum (FH), Universitas Sriwijaya (Unsri) Bukit, Palembang,kemarin. Seminar juga dihadiri kuasa hukum Antasari Azhar, Maqdir Ismail, dan Dekan FH Unsri Prof Dr Amzulian Rifai. Menurut Suparman, lingkup masalah yang menghancurkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak saja datang dari pribadi-pribadi hakim yang melakukan tindakan tercela, tetapi juga muncul dalam putusannya yang tidak terhormat dan profesional.
Padahal, hakim merupakan jabatan negara dengan kewenangan besar yang diberi mandat untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan. “Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan. Independensi bukan pemberian hukum atau negara, tetapi otomatis melekat semenjak seseorang menjadi hakim. Independensi juga merupakan paradigma,sikap, etos, dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan nonfisik hakim sebagai wakil Tuhan memiliki legalitas moral, sosial, dan spiritual,”ungkapnya.
Suparman menegaskan, salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim,yaitu perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam tugas yudisialnya maupun dalam keseharian. Dalam kaitannya dengan kasus Antasari, disampaikannya,KY menerima banyak laporan yang serupa dengan laporan kuasa hukum Antansari anatra lain hakim tidak profesional.
“Untuk memastikan benar tidaknya laporan, KY melakukan langkah-langkah,membaca dan mencermati substansi laporan pelapor,meminta tambahan keterangan dari pelapor, membaca dan mencermati putusan PN,membaca dan mencermati berita acara sidang,memeriksa pihak-pihak yang dapat membuat terang sesuatu temuan,” ungkapnya. Dia menambahkan, dari rangkaian langkah-langkah di atas, KY berkesimpulan dalam pleno bahwa terdapat pelanggaran KE dan PPH oleh majelis hakim.
Atas dasar itu KY mengusulkan kepada MA, agar ketiga hakim yang menangani persidangan Antasari dijatuhkan sanksi enam bulan nonpalu. Maqdir Ismail, kuasa hukum Antasari Azhar, mengemukakan, buku Testimoni Antasari Azhar untuk Keadilan Hukum menggambarkan penegakan hukum harus lepas dari sistem kekuasaan pemerintah dan independen.Tetapi kenyataannya, misalnya, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, bukan lembaga negara.
“Apa yang dipikirkan Antasari dalam testimoninya, keinginan untuk menjadikan lembaga kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bukan sebagai alat penegak kekuasaan.Tidak jarang, sulit membedakan apakah kejaksaan itu sebagai law enforcement atau law determination, sebab secara fakta kegiatan institusi penegak hukum itu bukan hanya sebagai pelaksana undangundang (UU) atau sebagai pembuat keputusan yang hendak dilaksanakan,”paparnya.
Dia mencontohkan, dalam perkara pidana dengan perannya yang sangat dominan,dapat disaksikan bahwa kedudukan kejaksaan bukan hanya sebagai lembaga pelaksana hukuman, melainkan faktor yang sangat memengaruhi dan memutuskan hasil keputusan pengadilan, mengingat kejaksaan sebagai segmen penting dalam sistem hukum. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Anggota Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki.