Perayaan Idul Adha 1432 Hijriyah merupakan momentum membangun kembali karakter bangsa yang mulai memudar," kata Ustadz Prof Dr H Masrukhi pada khutbah shalat Idul Adha di Lapang Merdeka Kota Pangkalpinang. Momentum Idul Adha sangat tepat untuk merenungkan kembali pembangunan karakter bangsa, yang tidak lepas dari keteladanan yang diberikan Nabi Ibrahim AS, yang memiliki nilai-nilai luhur yang hakiki," ujarnya di Pangkalpinang, Ahad.
Ia menjelaskan, sosok Nabi Ibrahim AS adalah manusia yang menunjukan keikhlasan dan ketaatan yang tulus dalam menerima perintah Allah SWT. Kesabaran dikedepankan, manakala perintah Allah itu dirasakannya bertentangan dengan fikiran dan keinginannya. Kesalehan Nabi Ibrahim ini ternyata juga diimbangi dengan kesalehan keluarganya, isteri dan anaknya Ismail AS, ketika perintah berat dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang sedang menginjak remaja.
"Bagaimana pendapatmu wahai anak ku?" tanya Ibrahim kepada Ismail dan Ismail pun dengan tegar menjawab, "Lakukan apa yang diperintahkan Allah, ayah ku. Insya-Allah engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar," kata Ismail. Menurut dia, karakter lebih dekat pada perspektif psikologis yang berkaitan dengan aspek kepribadian, akhlak atau budi pekerti, watak yang membedakan seseorang dengan orang lainnya.
Ia menjelaskan, ketika bangsa yang besar ini yang bertatanan kehidupan sebagai Pancasilais dan agamais mengalami keterpurukan pada berbagai bidang kehidupan karena realita yang diciptakan masyarakat. Saat ini, seakan bangsa ini sedang menggali lubang kuburnya sendiri, untuk secara cepat atau lambat akan terperosok ke dalamnya," ujarnya. Ia mengatakan, seakan bangsa ini telah meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah dicanangkan `the fonding fathers` republik ini, seperti prilaku-prilaku santun, toleransi, solidaritas, kepedulian sosial, gotong royong sebagai atribut `good citizenship`, tergantikan oleh budaya kekerasan.
"Saat ini, yang tampak ke permukaan adalah kecurigaan, egoisme, anarkisme dan lainnya, sehingga masyarakat mudah sekali terprovokasi untuk berbuat brutal dan anarkis yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri secara luas," ujarnya. Menurut dia, runtuhnya karakter bangsa ini, bahkan telah diketahui secara luas dunia internasional. Saat ini, dunia internasional mulai memandang rendah bangsa ini, diukur dari tingkat transparansi penyelenggaraan negara, sistem peradilan dan penghormatan terhadap hak properti intelektual," ujarnya.
Enam TKI (tenaga kerja Indonesia) bermasalah yang berada dalam perlindungan shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir, dipulangkan ke Tanah Air pada 1 November lalu.
Mereka adalah gelombang pertama dari 21 TKI informal di shelter KBRI Cairo. Mereka akan dipulangkan setelah penyelesaian berbagai permasalahan, baik terkait dokumen keimigrasian maupun permasalahan tuntutan hak-hak mereka terhadap majikan.
Ali Andika Wardhana, Sekretaris III Protokol dan Konsuler dalam keterangan persnya, Jumat (4/11/2011), mengatakan bahwa pemulangan para TKI informal bermasalah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah RI, dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Hal itu berlaku juga bagi mereka yang bekerja di Mesir, yang bukan merupakan negara tujuan pengiriman tenaga kerja informal Indonesia.
Ali Andika berpesan kepada para TKI informal, agar menjadikan pengalaman di Mesir sebagai bahan evaluasi, khususnya apabila masih ada yang berkeinginan untuk kembali bekerja di luar negeri.
Para calon TKI dipesankan agar tidak termakan iming-iming oknum pengerah tenaga kerja ilegal, yang menjanjikan kemudahan prosedur dan berbagai janji manis dalam persiapan bekerja di luar negeri.
Secara khusus diingatkan kembali bahwa Mesir bukan negara yang dapat dijadikan tempat tujuan bekerja bagi para calon TKI informal. Sampai saat ini Mesir masih menerapkan aturan perundang-undangan, yang tidak memperbolehkan tenaga kerja asing di Mesir pada sektor informal, khususnya sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT). Hal ini pada akhirnya berdampak pada lemahnya posisi tenaga kerja asing sektor informal di mata hukum.
Kementerian Perumahan Rakyat sudah berganti kepemimpinan, namun secara umum kinerja kementerian hingga Oktober 2011 masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Dalam hal ini, program 1.000 tower (menara) yang sampai saat ini menyisakan kebingungan di pihak konsumen dan pengembang. Sebab, saat memasuki 2009-2011, hampir tidak ada lagi pembangunan proyek rusunami (rumah susun sederhana milik) yang baru," kata pengamat properti, Ali Tranghanda di Jakarta, Kamis 3 November 2011.
Ali menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum, prioritas pembangunan, dan arah yang jelas bagi program pembangunan 1.000 menara. Belum adanya prioritas yang jelas, menyebabkan pembangunan rusunami menjadi sporadis mengikuti kemajuan pengembang dan dalam perjalanannya banyak pengembang rusunami yang menjual unit-unitnya lebih tinggi dari patokan harga rusunami subsidi, sehingga mengakibatkan program salah sasaran," kata Ali.
Kemudian, terkait fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), menurut Ali, program tersebut merupakan terobosan yang baik secara konsep dan teori, tapi masih lemah di lapangan. Mekanisme di lapangan terkait dengan NPWP dan SPT, juga jaminan Askrindo belum jelas, sehingga menghambat realisasi FLPP. Realisasi FLPP yang masih rendah mengharuskan menteri Perumahan Rakyat bekerja keras untuk dapat menyosialisasikan dan mempercepat tercapainya target yang ada," ujar Ali.
Selanjutnya, program rumah murah, bagi Ali, juga baik secara konsep. Namun, tanpa adanya kerja sama antara BUMN dan pemerintah daerah, dapat dipastikan program tidak akan berjalan. "Maka perlu pengaturan dan koordinasi yang lebih baik antara Kemenpera dan BUMN serta Pemda terkait dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan," kata dia.
Meskipun, Ali melanjutkan, telah banyak kota dan kabupaten yang menandatangani nota kesepahaman (MoU), perencanaan tata ruang yang belum terlaksana menjadi kendala di beberapa daerah. Sementara itu, program swadaya dan peremajaan lingkungan kumuh, menurut Ali, juga belum berjalan sebagaimana mestinya. "Diperkirakan, malah semakin bertambahnya lingkungan kumuh," ujar Ali.
Kepala Bidang (Kabid) Haji, Wakaf, dan Zakat Kemenag Sumsel Udin Djuhan mengatakan, hingga hari keenam, tercatat 2.149 calon jamaah haji embarkasi Palembang sudah berada Madinah, Arab Saudi. Calhaj yang tiba di Madinah terbagi dalam enam kelompok terbang (kloter) dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II yang diberangkatkan mulai 2–8 Oktober. Saat ini para jamaah tengah melakukan rangkaian ibadah Arbain, yaitu mengerjakan salat wajib sebanyak 40 waktu secara berjamaah berturutturut selama delapan hari. “Nantinya setelah mereka melakukan ibadah Arbain selama 8–9 hari di Madinah, pada 10 Oktober diperkirakan mereka langsung berangkat menuju Mekkah untuk melaksanakan tawaf umrah sambil menunggu hari puncak, yaitu wukuf di Arafah pada 5 November,” katanya kemarin.
Secara teknis, berdasarkan jadwal kegiatan calhaj, tahun ini seluruh gelombang pertama (kloter yang berangkat dari 2–15 Oktober) diberangkatkan ke Madinah terlebih dahulu.Kemudian pada 10 Oktober, mereka diberangkatkan menuju Mekkah. Sedangkan, gelombang kedua, yaitu 16–29 Oktober, seluruh calhaj terbang ke Madinah, selanjutnya berangkat ke Mekkah tanpa melakukan rangkaian ibadah Arbain sepeti yang dilakukan calhaj gelombang satu. “Nanti untuk yang gelombang dua mereka akan melakukan Arbainsetelahdariwukufdi Arafah.
Sedangkan, untuk gelombang pertama dari Mekkah langsung ke Madinah dan dilanjutkan perjalanan pulang menuju Palembang, ungkapnya. Kasubbag Humas Kanwil Kemenag Sumsel SaefudinLatief mengatakan, dari 355 calhaj yang akan diberangkatkan pada 8–10 Oktober yang tergabung dalam kloter VI dari embarkasi Palembang, tercatat dua jamaah mengundurkan diri dengan alasan keluarga, yaitu calhaj manifest nomor 231 atas nama Masdar Fahrurozi Kosim bin Fahrurozi, 45, dan calhaj manifest nomor 232 atas nama Mulyani Kosim Nawang, 44,binti Kosim yang keduanya warga Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Namun, meski sudah mengutarakan secara lisan tidak berangkat haji tahun ini, PPIH masih memberikan fasilitas serta menyiapkan kursi kosong jika mereka berubah pikiran dan akhirnya memutuskan berangkat. Kita tetap menunggu mereka hingga batas akhir kloter terakhir. Namun, jika tetap tidak melakukan pemberangkatan hajinya pada tahun ini, mereka akan masuk ke waiting list haji tahun berikutnya. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Udin Djuhan.
Sekelompok teroris dengan senjata api otomatis menyerang Balai Kota Makassar,sekitar pukul 09.00 Wita, kemarin. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang tengah berkantor, dijadikan sandera. Saat yang bersamaan,di lokasi yang berbeda kelompok teroris lain juga menguasai Gedung Perkantoran Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman,dan menyandera pimpinan perusahaan tersebut. Teroris juga menguasai salah satu pulau di perairan Makassar, yakni Pulau Lae-lae. Komando Daerah (Kodam) VII/Wirabuana kemudian menerjunkan 630 personel Batalion Infanteri 700/Raider untuk menumpas dan merebut kembali fasilitas vital yang dikuasai teroris.
Selang beberapa saat kemudian,pasukan pemukul TNI ini menyergap kelompok teroris yang telah mengusai Balai Kota dan Menara Bosowa. Hanya dalam hitungan lima menit,pasukan baret hijau ini berhasil menyelamatkan wali kota yang disandera.Letusan senjata api beberapa kali terdengar. Skenario penyanderaan dan penumpasan teroris ini menjadi bagian simulasi yang digelar Batalion Infanteri 700/Raider, kemarin.
Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana Kolonel Infanteri Dwi Wahyudi mengatakan, kendati ancaman teror di kota ini tidak terlalu mengkhawatirkan,harus diantisipasi lebih dini. Kejadian bom bunuh diri di Solo, Jawa Tengah, menjadi pelajaran berharga bagi aparat keamanan di daerah ini agar lebih meningkatkan kewaspadaan.
”Simulasi ini digelar guna meningkatkan kemampuan personel,Batalion Infanteri 700/ Raider. Kita semua mempunyai sikap penangkalan, dalam arti kejadian di luar diantisipasi di tempat kita (Makassar) agar tidak kecolongan,” ujarnya seusai simulasi,kemarin.
TNI sebagai alat negara bertanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu siap menjaga keselamatan negara.“Diminta atau tidak diminta, TNI akan mengamankan,”tutur dia seusai simulasi. Komandan Yonif 700 Rider Mayor Infanteri Fabriel Butung Sikumbang menambahkan, simulasi ini melibatkan 630 personel atau satu batalion yang disebar di tiga titik yang berbeda.
Dalam simulasi ini,20 teroris di kantor wali kota, 20 di Menara Bosowa, dan 15 di Pulau Laelae, berhasil ditumpas dalam atraksi yang berlangsung sekitar 30 menit. “Penyelamatan sandera paling lama hanya 5 menit. Harus cepat karena penyelamatan sandera menyangkut nyawa orang,”ujar dia.
Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin merespons positif simulasi yang dilakukan anggota TNI.Menurut dia, semua pihak harus bersamasama mengantisipasi segala kemungkinan ancaman teror di kota ini.“Butuh dukungan masyarakat dalam menumpas gerakan radikal dan ancaman teror. Jangan hanya mengandalkan aparat keamanan.Kita harus membantu aparat keamanan,”tandas Ilham. Demikian catatan online Dolpin yang berjudul Sekelompok teroris dengan senjata api otomatis menyerang Balai Kota Makassar.