Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim membongkar sindikat peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) dengan menangkap dua kurir narkoba.
"Awalnya, petugas menangkap Candra Andriana (26), warga Bekasi, Jakarta di kawasan Jl Cipta Menanggal Surabaya di dekat sebuah minimarket," kata Direktur Direskoba Polda Jatim Kombes Pol Jan de Fretes di Surabaya, Sabtu.
Setelah digeledah, ditemukan sabu-sabu seberat 40,8 gram senilai Rp82 juta.Tersangka mendapatkan sabu-sabu itu dari seseorang yang menghuni di dalam LP Bandung dan LP Cirebon.
"Seorang pelaku kita tetapkan sebagai DPO dengan inisial RY dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak LP setempat," ujarnya.
Selain itu, pihak Ditreskoba Polda Jatim juga menangkap kurir lainnya yakni Nur Wahyudi (32), warga Sedati, Sidoarjo di Jalan Lama Bandara dengan barang bukti satu paket sabu-sabu seberat 5,8 gram.
"Setelah tertangkap, kita kembangkan di rumah pelaku dan berhasil ditemukan sabu-sabu seberat 66,4 gram dalam kondisi masih basah disimpan diatas lemari," kata de Fretes.
Ia menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan di ketahui bahwa sabu-sabu itu didapatkan dari seseorang yang ada di LP Pamekasan, Madura.
"Sudah kita tetapkan sebagai DPO dengan insial MY, kita juga terus berkoordinasi dengan pihak LP dan pihak LP sangat koorperatif," katanya.
Modus dari peredaran sabu-sabu dari LP ini dengan cara mengirim melalui paket yang ditujukan kepada kurir yang dipercaya, kemudian sang kurir akan mengantar ke pemesan.
TOP 1 Oli sintetik mobil-motor Indonesia ~> Sejumlah tokoh Sumut menilai rencana pendirian rumah aspirasi DPR belum menjadi kebutuhan. Sebab, tanpa sarana itu pun setiap anggota Dewan bisa menyerap aspirasi dari berbagai media.
Wakil Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Afifuddin Lubis mengungkapkan ketidak setujuannya dengan pendirian rumah aspirasi.Dia menegaskan, ada atau tidaknya rumah aspirasi tidak dapat dijadikan alasan anggota Dewan kesulitan menyerap aspirasi rakyat. “Kalaupun banyak yang tidak tahu, itu disebabkan ketidakmautahuan anggota DPR terhadap aspirasi rakyat, bukan karena tidak ada rumah aspirasi,” kata mantan Sekda Kota Medan itu kepada wartawan ketika menanggapi rencana anggota DPR untuk mendirikan rumah aspirasi di daerah.
Afifuddin menegaskan, jika anggota DPR ingin mencari dan menampung aspirasi, mereka cukup mencarinya di surat kabar atau media online yang cukup banyak belakangan ini. Sekretaris Aljamiyatul Washliyah Sumut Yulizar Parlagutan Lubis juga memberikan penilaian sama. Menurutnya, sudah cukup banyak aspirasi masyarakat Sumut yang diajukan langsung, baik saat anggota Dewan ke daerah maupun disampaikan langsung ke pusat.
Namun tetap saja kepedulian untuk Sumut belum terlihat, seperti dalam pembangunan Bandara Kualanamu. ”Jadi persoalannya bukan di rumah aspirasi, tapi kemauan anggota Dewan dalam memperjuangkan apa yang dibutuhkan di daerah,”katanya.
Warga dua kelurahan di kawasan Caringin mengeluhkan tidak mengalirnya air PDAM hampir selama delapan bulan terakhir.Ironisnya, meski tidak setetes air mengalir,sebagian besar warga masih ditagih iuran setiap bulannya.
Karena itu,warga dua kelurahan di RT 05/03 Kelurahan Margahayu Utama,dan Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, berunjuk rasa dengan menggelar berbagai poster.Mereka menuntut agar PDAM bertanggung jawab atas pelayanan dan tagihan kepada warga. Ketua RT 05/03 Gang Lumbung 1 Dalam, Kelurahan Margahayu Utara Anda, 58, menyebutkan bahwa hampir ratusan warganya tidak mendapatkan air bersih dari PDAM, tetapi setiap bulannya mereka tetap dikenakan tagihan.
“Rata-rata mereka ditarif beragam mulai belasan ribu hingga puluhanribu, tapiairnya tidakmengalir setetes pun,”ungkap Anda. Warga lainnya,Imas Kurnaesih, 62, mengaku bahwa warga sudah melaporkan tidak mengalirnya air bersih ini ke PDAM. Pihak PDAM pun berjanji akan langsung mengurusnya. “Iya, mereka (PDAM) menjanjikan air akan mengalir, itu juga dua hari sekali dari pukul 02.00 WIB hingga pukul 04.00,tapi itu pun tidak ngocor.
Kita terpaksa menunggu air sampai begadang hingga subuh,eh enggak ngocor,”papar Imas. Sementara untuk mengatasi kebutuhan air, sebagian warga membeli air dalam jeriken.“Kalau beli satu roda harganya Rp5.000, tapi kalau mendorong sendiri yah hanya Rp1.500.Itu per harinya,bila dikalikan satu bulan, ya lumayan berat untuk kami,”ujar Imas. Warga lainnya, Gugum, 30, mengaku kecewa dengan pelayanan PDAMyangsudahmerugikanwarga.
“Mereka (PDAM) hanya janji-janji kosong semata. Banyak petugas pencatat meteran yang datang,tapi saat ditanyakan mengenai masalah tidak mengalirnya air ini, mereka tidak bisa menjawab,”ujar Gugum. Gugum mengaku dalam waktu dekatakankembalimendatangiKantor PDAM Tirtawening Kota Bandung di Jalan Badaksinga untuk mempertanyakan masalah air bersih yang sering tidak mengalir.“Kami berhak komplain dengan pelayanan PDAM.
Sering kali kita komplain melalui telepon,tapi oleh hanya ditanggapi dingin. Untuk itu, kami berencana mempertanyakan langsung dengan datang ke sana,”ungkapnya. Gugum pun meminta PDAM tidak menarik tagihan jika air terus tidak mengalir. “Kalau memang tidak mengalir, ya sudah dilepas saja pipanya, jangan disambungkan lagi agar tagihan tidak terus. Tapi bila memang mau diperbaiki, yaperbaiki,”tandasnya.
Sementara itu, Humas PDAM Tirtawening Kota Bandung Melyana mengatakan bahwa sumber air di Kelurahan Margahayu Utama dan Babakan Ciparay dari sumur bor artesis. Saat ini bor artesis itu mengalami kerusakan menyeluruh, sehingga air bersih tidak mengalir. “Untuk itu, antisipasi sementara pihak PDAM akan menugaskan bagian distribusi air untuk selanjutnya koordinasi dengan RT dan RW. Kita akan kirim air tangki,” ungkap ketika dihubungi wartawan kemarin.
Dia menambahkan, pengiriman air tangki tidak dipungut biaya sedikit pun.Pengiriman air itu pun setelah petugas mengecek langsung ke lokasi mengenai kebutuhan air warga. Saat disinggung mengenai tagihan yang selalu dibebankan kepada warga tetapi airnya tidak mengalir,Melly menegaskan bahwa warga tidak usah membayar. Pihaknya pun berjanji akan secepatnya menangani masalah tersebut.“ Mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani dan air bisa kembali mengalir normal,”ungkapnya. Demikian catatan online grandong tentang Warga dua kelurahan.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta.
DPD menginginkan hal itu agar aspirasi seluruh daerah, khususnya Yogyakarta dalam menyikapi RUUK, dapat dipenuhi. “Kalau hanya memberikan pandangan dan pendapat mini (di Komisi II), berarti itu tidak ikut membahas,” ujar anggota Komite I DPD I Wayan Sudirta di Gedung DPD Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, DPD ingin terlibat dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Kerja DPR antara lain untuk melakukan uji kesasihan saat mendengarkan pendapat kalangan perguruan tinggi (PT).
Sebab, lanjut dia, DPD telah meminta pendapat 23 PT, hasilnya semua mendukung pengangkatan Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan.
Selain itu, kata Wayan, DPD ingin menjaring seluruh informasi menyangkut Yogyakarta yang mungkin luput oleh DPR maupun Pemerintah. “Jadi yang dimaksud ikut membahas, ya sampai 1 menit sebelum ketuk palu,” imbuh Wayan.
Meski begitu, dia yakin bahwa fraksi-fraksi DPR kan memberikan pendapat mendukung penetapan. “Jadi alangkah lebih baik fraksi-fraksi di DPR juga didukung oleh DPD,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, DPD telah merampungkan RUUK DIY yang isinya mendukung opsi penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY. RUUK itu telah disampaikan kepada DPR untuk menjadi bahan pertimbangan.
Sedangkan DPR melalui Panja Komisi II baru pada tahap menjadwalkan agenda tahapan pembahasan RUUK yang sudah disampaikan Pemerintah pada Desember tahun lalu. Demikian catatan online grandong tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, kemarin.menyepakati,anggaran Pilkada Sulbar 2011 sebesar Rp57 miliar.
Sebesar Rp35 miliar lebih dari anggaran tersebut untuk honor anggota KPU, PPK,KPPS,dan PPS. Sisanya, untuk mendanai logistik pilkada. Sebelumnya, pembahasan anggaran Pilkada Gubernur Sulbar 2011,kemarin,berlangsung sangat alot.Anggaran yang diajukan KPU Sulbar sebesar Rp85 miliar ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar. Ketua KPU Sulbar Nahar Nasada mengungkapkan, pembahasan anggaran Pilkada Gubernur Sulbar 2011 tahap awal sempat dead lock.
Anggaran yang dilaporkan Banggar eksekutif ternyata berubah,tanpa koordinasi. “Angka itu tiba-tiba berubah dari jumlah yang kami usulkan, menjadi Rp42 miliar. Jelas kami tidak bertanggung jawab dan keluar ruang sidang.Karena legislatif juga ngotot membahas sesuai anggaran yang diusulkan,”kata Nahar kemarin. Menurutnya, angka Rp42 miliar itu kemudian, dikonsultasikan ke Depdagri. Nahar mengaku tidak mengetahui dasar pengajuan pertimbangan itu.
Dia juga tidak menghadiri rapat terakhir karena dinilai sudah tidak penting lagi. “Saya tidak hadir karena sudah memberi keterangan pada rapat Banggar. Saya selalu mengatakan bahwa melaksanakan Pemilu itu berdasarkan aturan perundangundangan, bukan estimasi, kirakira, apalagi plagiat habis dengan daerah lain,”jelasnya. Waktu persiapan Pemilu yang diatur undang-undang, selama sembilan bulan.
Kemudian dikawinkan dengan anggaran. Sementara legislatif hanya meminta enam bulan dengan anggaran Rp42 miliar. “Diseluruh Indonesia tidak ada persiapan yang hanya enam bulan. Ini bukan keinginan saya, tapi undang-undang. KPU hanya menjalankan regulasi.Tidak ada niat kami untuk membengkakkan anggaran atau mengulur waktu untuk mendapatkan keuntungan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, provinsi lain dengan jumlah penduduk lebih besar, tapi mampu menggelar Pemilu dengan anggaran yang hampir sama dengan Sulbar.Misalnya,Sulawesi Utara (Sulut) yang hanya menggunakan anggaran sebesar Rp56 miliar. Menurut Nahar,hal itu bisa terjadi. Sebab sebelumnya KPU Sulut mengajukan Rp100 miliar. Sisa anggaran dikembalikan ke kas negara. Jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh pada anggaran Pilkada, sebab hanya menyangkut surat suara.
Sementara yang paling krusial adalah honor penyelenggara. “Kita juga begitu. Anggaran Rp57 miliar barangkali bisa dipakai sampai Rp50 miliar, sisanya dikembalikan.Tapi saya tegaskan bahwa honor penyelenggara itu mutlak sebesar Rp35 miliar lebih. Itu mulai dari KPU kabupaten sampai jenjang terkecil. Itu jelas aturannya,” rinci Nahar. Dia menjelaskan, sebagai pertimbangan adalah, pilkada terakhir di Mamuju yang menelan anggaran sebesar Rp13 miliar,Matra Rp11 miliar, dan Majene Rp10 miliar.
Jika diestimasi dengan lo-gika, rata-rata Rp10 miliar dikalikan lima kabupaten. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah yang sama untuk anggaran provinsi. Hingga saat ini,KPU Sulbar belum berani memastikan anggaran yang akan diterima. Sebab DPRD Sulbar mewacanakan tetap Rp42 miliar yang dianggarkana dalam APBD pokok.Kekurangannya diambil dari APBD perubahan.Usulan itu tetap saja diragukan, sebab masih bersifat tentatif.