Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta.
DPD menginginkan hal itu agar aspirasi seluruh daerah, khususnya Yogyakarta dalam menyikapi RUUK, dapat dipenuhi. “Kalau hanya memberikan pandangan dan pendapat mini (di Komisi II), berarti itu tidak ikut membahas,” ujar anggota Komite I DPD I Wayan Sudirta di Gedung DPD Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, DPD ingin terlibat dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Kerja DPR antara lain untuk melakukan uji kesasihan saat mendengarkan pendapat kalangan perguruan tinggi (PT).
Sebab, lanjut dia, DPD telah meminta pendapat 23 PT, hasilnya semua mendukung pengangkatan Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan.
Selain itu, kata Wayan, DPD ingin menjaring seluruh informasi menyangkut Yogyakarta yang mungkin luput oleh DPR maupun Pemerintah. “Jadi yang dimaksud ikut membahas, ya sampai 1 menit sebelum ketuk palu,” imbuh Wayan.
Meski begitu, dia yakin bahwa fraksi-fraksi DPR kan memberikan pendapat mendukung penetapan. “Jadi alangkah lebih baik fraksi-fraksi di DPR juga didukung oleh DPD,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, DPD telah merampungkan RUUK DIY yang isinya mendukung opsi penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY. RUUK itu telah disampaikan kepada DPR untuk menjadi bahan pertimbangan.
Sedangkan DPR melalui Panja Komisi II baru pada tahap menjadwalkan agenda tahapan pembahasan RUUK yang sudah disampaikan Pemerintah pada Desember tahun lalu. Demikian catatan online grandong tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, kemarin.menyepakati,anggaran Pilkada Sulbar 2011 sebesar Rp57 miliar.
Sebesar Rp35 miliar lebih dari anggaran tersebut untuk honor anggota KPU, PPK,KPPS,dan PPS. Sisanya, untuk mendanai logistik pilkada. Sebelumnya, pembahasan anggaran Pilkada Gubernur Sulbar 2011,kemarin,berlangsung sangat alot.Anggaran yang diajukan KPU Sulbar sebesar Rp85 miliar ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar. Ketua KPU Sulbar Nahar Nasada mengungkapkan, pembahasan anggaran Pilkada Gubernur Sulbar 2011 tahap awal sempat dead lock.
Anggaran yang dilaporkan Banggar eksekutif ternyata berubah,tanpa koordinasi. “Angka itu tiba-tiba berubah dari jumlah yang kami usulkan, menjadi Rp42 miliar. Jelas kami tidak bertanggung jawab dan keluar ruang sidang.Karena legislatif juga ngotot membahas sesuai anggaran yang diusulkan,”kata Nahar kemarin. Menurutnya, angka Rp42 miliar itu kemudian, dikonsultasikan ke Depdagri. Nahar mengaku tidak mengetahui dasar pengajuan pertimbangan itu.
Dia juga tidak menghadiri rapat terakhir karena dinilai sudah tidak penting lagi. “Saya tidak hadir karena sudah memberi keterangan pada rapat Banggar. Saya selalu mengatakan bahwa melaksanakan Pemilu itu berdasarkan aturan perundangundangan, bukan estimasi, kirakira, apalagi plagiat habis dengan daerah lain,”jelasnya. Waktu persiapan Pemilu yang diatur undang-undang, selama sembilan bulan.
Kemudian dikawinkan dengan anggaran. Sementara legislatif hanya meminta enam bulan dengan anggaran Rp42 miliar. “Diseluruh Indonesia tidak ada persiapan yang hanya enam bulan. Ini bukan keinginan saya, tapi undang-undang. KPU hanya menjalankan regulasi.Tidak ada niat kami untuk membengkakkan anggaran atau mengulur waktu untuk mendapatkan keuntungan,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, provinsi lain dengan jumlah penduduk lebih besar, tapi mampu menggelar Pemilu dengan anggaran yang hampir sama dengan Sulbar.Misalnya,Sulawesi Utara (Sulut) yang hanya menggunakan anggaran sebesar Rp56 miliar. Menurut Nahar,hal itu bisa terjadi. Sebab sebelumnya KPU Sulut mengajukan Rp100 miliar. Sisa anggaran dikembalikan ke kas negara. Jumlah penduduk tidak terlalu berpengaruh pada anggaran Pilkada, sebab hanya menyangkut surat suara.
Sementara yang paling krusial adalah honor penyelenggara. “Kita juga begitu. Anggaran Rp57 miliar barangkali bisa dipakai sampai Rp50 miliar, sisanya dikembalikan.Tapi saya tegaskan bahwa honor penyelenggara itu mutlak sebesar Rp35 miliar lebih. Itu mulai dari KPU kabupaten sampai jenjang terkecil. Itu jelas aturannya,” rinci Nahar. Dia menjelaskan, sebagai pertimbangan adalah, pilkada terakhir di Mamuju yang menelan anggaran sebesar Rp13 miliar,Matra Rp11 miliar, dan Majene Rp10 miliar.
Jika diestimasi dengan lo-gika, rata-rata Rp10 miliar dikalikan lima kabupaten. Kemudian ditambah lagi dengan jumlah yang sama untuk anggaran provinsi. Hingga saat ini,KPU Sulbar belum berani memastikan anggaran yang akan diterima. Sebab DPRD Sulbar mewacanakan tetap Rp42 miliar yang dianggarkana dalam APBD pokok.Kekurangannya diambil dari APBD perubahan.Usulan itu tetap saja diragukan, sebab masih bersifat tentatif.