Catatan Online Sekedar catatan online saja

Nov
05
2011
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah cacat filosofis

Komisi Yudisial menilai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah cacat filosofis.

Selain dibentuk secara sporadis tanpa ada penguatan kelembagaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah memang tak sejalan dengan semangat awal putusan judicial review Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim, Suparman Marzuki, di Jakarta, Jumat (4/11/2011), mengungkapkan, pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah tanpa dipersiapkan secara matang.

"Pembentukannya cacat filosofis, dan dilakukan secara sporadis. Bukan bagaimana memperkuat institusi Pengadilan Tipikor, tetapi malah dibentuk secara massal tanpa persiapan matang," kata Suparman kepada media di Jakarta, Jumat (4/11/2011) malam.

Menurut Suparman, KY saat ini sedang meneliti efektivitas keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah. "Kami sedang teliti Pengadilan Tipikor daerah, berdasarkan pada kekhawatiran yang sudah terjadi, soal banyak putusan bebas. Kami sedang berpikir bagaimana mengawasi Pengadilan Tipikor yang sangat banyak itu dengan keterbatasan KY," katanya.

Menurut Suparman, sebelum penelitian KY menggelar survei kecil terhadap sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di daerah. "Dari sana muncul sejumlah keluhan, seperti keterbatasan sarana dan fasilitas. Selain itu ada diskriminasi terhadap hakim adhoc dan pengabaian oleh pengadilan setempat terhadap mereka," katanya.

Suparman mengakui, proses rekrutmen hakim Pengadilan Tipikor di daerah tidak dipersiapkan secara matang, dan menimbulkan kesan hanya mewadahi para pencari kerja. KY lanjut Suparman tak terlibat dalam proses rekrutmen ini.

Terkait soal ide pembubaran Pengadilan Tipikor daerah, Suparman mengatakan, KY akan meminta Mahkamah Agung agar sementara waktu membekukan Pengadilan Tipikor daerah. "Kami akan minta MA, karena mereka punya kewenangan untuk menghentikan dulu Pengadilan Tipikor di daerah," katanya.

Views: 3474
Posting: 5-Nov-2011 02:07:38 WIB by kanghari
Category: Artikel
Tools: Print
Your Comment:
Anda harus login bila ingin mengisi komentar
Blog Category