Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli menegaskan, keputusan terkait pencalonan Gubernur DKI dari Demokrat tergantung pada pilihan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sejauh ini Partai Demokrat (PD) belum tentukan siapa calonnya. Saya sebagai Ketua DPD sudah barang tentu akan menunggu dengan sabar," ujar Nachrowi kepada pers disela-sela penyembelihan hewan kurban DPD PD DKI di Jakarta, Minggu.
Ditegaskannya bahwa keputusan terkait siapa calon Gubernur DKI yang akan diusung Partai Demokrat tergantung pada pilihan yang direstui Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD.
Terkait hal itu, menurut Nachrowi, dirinya tentunya akan sabar menunggu bagaimana keputusan final SBY itu.
"Kita berharap rekomendasi itu akan turun ke kita dan saya siap menjadi orang nomor satu di Jakarta," ujar Nachrowi.
Pada kesempatan itu, Nachrowi juga membantah kalau dirinya terlalu berambisi ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, dirinya siap dicalonkan sebagai orang nomor satu Jakarta karena Musyawarah Daerah PD telah memberikan dukungan resmi padanya.
Selain itu, ia menambahkan, dirinya juga bertekad ingin meningkatkan kesejahteraan dan menata kembali kehidupan di Jakarta yang lebih baik.
"Kadang-kadang orang bilang istilahnya saya `ngotot`. Saya bukan `ngotot`, saya melaksanakan amanat musda PD yang mengamanatkan saya untuk maju. Kalau memang saya tidak melaksanakan berarti saya tidak amanah," katanya.
Direktur Eksekutif INDO Survei & Strategi (ISS) Hendrasmo menilai wacana pengaturan lembaga survei terkait publikasi hasil survei tentang partai politik, politisi, pemilukada, pemilu legisltaif dan pilpres, bertentangan dengan semangat reformasi.
"Upaya mengatur tersebut akan sia-sia, karena bertentangan dengan semangat reformasi dan kebebasan berekspresi," katanya di Jakarta, Minggu.
Hendrasmo mengatakan, yang harus dikendalikan sebenarnya perilaku elite politik di satu sisi, dan konsultan politik di sisi yang lain. "Elite politik tertentu terkadang sering narsis, dan berharap informasi yang menguntungkan pihaknya dipublikasikan untuk diketahui masyarakat," katanya.
Menurut dia, elite politik tertentu yang ingin diketahui orang bahwa mereka menganggap telah bekerja untuk partainya, dan mereka berharap bandwagon effect atau masyarakat akan cenderung mengikuti yang menang.
"Padahal, bandwagon effect tidak terbukti," katanya. Sedangkan, konsultan politik, sebaliknya, selain ingin mempengaruhi opini publik, tidak ingin mengecewakan kliennya.
"Coba lihat, tidak ada publikasi survei yang dilakukan konsultan politik dengan hasil yang dinilai bakal merugikan kliennya. Karena itu, rilis hasil survei yang dilakukan konsultan politik kepada media, tidak pernah netral dari kepentingan," kata Hendrasmo dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Dia mengatakan, lembaga-lembaga survei yang dipercayai independen di luar negeri, mereka tidak akan pernah menjadi konsultan politik sekaligus, seperti MORI di Inggris atau Gallup di Amerika, walaupun mereka merupakan lembaga swasta.
Hendrasmo menegaskan, lembaga survei yang dipercayai independen itu bahwa hasil survei yang dilakukan konsultan biasanya dipergunakan untuk strategi pemenangan klien, tidak untuk dipublikasikan.
Menurut dia, yang dibutuhkan sekarang adalah edukasi politik terus menerus terhadap publik menyangkut informasi politik.
"Jangan sampai publik terus menerus menjadi penonton. Informasi tentang suvei yang ada selama ini tidaklah cukup, misalnya jumlah responden dan metodologi. Potensi bias survei, paling besar justru terjadi saat di luar pengambilan sampelnya," katanya.
"Kalau kredibilitas survei mau dievaluasi, bisa mulai dilihat kuesionernya, susunan pertanyaan, juga bagaimana saat menanyakan kepada responden, dalam kenyataan bisa saja pewawancara agak memaksa responden menjawab pertanyaan yang sebenarnya sulit dijawab," kata Hendrasmo.
Ibarat ancang-ancang, bursa calon pemimpin negara ini sudah ramai dibicarakan walau masih beberapa tahun tersisa bagi kepemimpinan Presiden Susilo Yudhoyono. Karena itulah, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan, partai politik itu baru mengumumkan figur calon presiden menjelang 2014.
"Saat ini baru tahun 2011. Masih terlalu dini untuk mewanacakan calon presiden," kata Urbaningrum di sela kegiatan penyembelihan hewan kurban oleh Partai Demokrat pada Hari Raya Idul Adha 1432 Hijriah, di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kalau ada partai politik lain sudah menyebut-nyebut nama calon presidennya silakan saja, karena hal itu merupakan kebijakan internal masing-masing partai.
Kalau Partai Golkar sudah mulai menyebut nama calon presidennya, kata dia, hal itu merupakan kebijakan internal partai yang bersangkutan.
"Kalau Partai Golkar sudah menyebutkan nama calon presidennya, saya mengucapkan selamat," katanya.
"Saat ini Partai Demokrat memantu pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut," katanya.
Setelah periode pemerintahan akan berakhir pada 2014, kata dia, baru kemudian Partai Demokrat akan menentukan siapa figur yang akan diusung sebagai calon presiden.
Sementara itu, Ketua Departemen Kesejahteraan Rakyat Partai Demokrat, Mohammad Jafar Hafsah, menambahkan, partainya saat ini belum berpikir menetapkan calon presiden. Mereka lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan program pemerintahan Yudhoyono.
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) mengingatkan agar jangan ada kesan rivalitas antara Menkumham dan wakilnya terkait kebijakan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, terorisme dan Narkoba.
"Saya curiga, sudah terjadi rivalitas. Pasalnya, peran wakil menteri sangat dominan untuk memaksakan kebijakan di kementerian itu," tandasnya melalui jejaring komunikasi, Minggu.
Jika ini berlanjut, demikian Bambang Soesatyo, kredibilitas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pasca perombakan terbaru akan tercoreng.
"Ini terjadi akibat kekeliruan mereka terkait kebijakan tentang moratorium remisi bagi terpidana koruptor, teroris dan pengedar narkoba," katanya.
Karena itu, menurutnya, Presiden Susilo Yudhoyono perlu mengkondolidasikan lagi anggota KIB II, agar kekeliruan serupa tidak berulang.
"Kekeliruan yang dilakukan pihak Kemenkumham membangkitkan lagi pertanyaan seputar kualifikasi para menteri anggota KIB II," katanya.
Wisatawan dari Eropa gemar mendatangi lokasi kegempaan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda dari dekat, padahal Pusat Vulkanalogi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melarang mendekat sampai radius dua kilometer.
"Saya sering mengantar turis dari Jerman dan Belanda melihat dari dekat GAK," kata salah seorang warga Cinangka yang suka mengantar turis ke GAK dengan perahu, Wandi, Minggu.
Dia menjelaskan, umumnya wisatawan dari Eropa sangat tertarik dan ingin melihat kegempaan GAK yang pada ratusan tahun silam, induknya pernah meletus.
"Memang saat ini kondisi GAK sedang level III atau Siaga, tapi kalau kami mendekat dan berdiri di bawah gunungnya tidak masalah dan berbahaya," katanya.
Akan tetapi, katanya, sebelum mendekat ke lokasi GAK, dia berkoordinasi terlebih dahulu dengan orang yang mengerti dan memahami kondisi GAK.
"Saya sebelum mengantar turis asing, biasanya menanyakan dulu ke teman saya yang tahu kondisi di GAK. Kalau kata teman saya kondisinya tidak berbahaya maka , wisatawan itu kami bawa, tetapi kalau tidak memungkinkan, maka akan kami tunda," katanya.
Biasanya kata dia, ia mulai berangkat menuju ke GAK dari Pantai Cinangka pukul 11:00 WIB, dan sampai di lokasi GAK satu setengah jam.
"Normalnya perjalanan hanya 90 menit, tapi kalau cuaca buruk bisa lebih dari itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pos Pemantau GAK di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Anton Tripambudi mengatakan, sejak status GAK ditetapkan level III atau Siaga, maka PVMBG melarang nelayan maupun turis mendekat sampai radius dua kilometer.
"Kami masih melarang siapapun untuk mendekat ke lokasi kegempaan dari jarak radius dua kilometer," katanya menambahkan.