Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bone Taswin Arifin melarang para siswa SMAyangakanmengikutiUjian Nasional (UN), hari ini, membawa telepon seluler (ponsel).
Menurut Taswin, alat komunikasi tersebut dapat membuat siswa tak konsentrasi dalam mengerjakan soal-soal UN.“Kami mengharapkan tingkat kelulusannya bisa di atas 98%, seperti tahun lalu,”ungkap Taswin. Dia menjelaskan,kelulusan tidak bisa mencapai 100% sebab kemungkinan ada beberapa siswa yang tak mengikuti ujian akibat menikah, atau putus sekolah.
Mengenai jumlah pengawas yang disiapkan, jumlahnya 76 orang (masing-masing sekolah dua orang), dan 39 orang dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Sementara, jumlah siswa SMA/ MA/SMKyangikutUNtahunini sekitar 1.161 orang. Disinggung tentang pungutan Rp100.000 kepada siswa di SMK Negeri 1 Watampone, Taswin menegaskan,hal itu yang menentukan pihak sekolah, karena sudah otonom.
Pungutan tersebut disepakati Komite Sekolah dan para orang tua siswa dalam sebuah rapat di sekolah tersebut. Apalagi di SMK ada ujian praktik kejuruan.“ Kanpemerintah tidak bisa menanggung semuanya, sehingga butuh partisipasi dari orang tua siswa, ”ujarnya. Sementara itu,Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Wajo bekerja sama dengan Ranu Prima College, dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar try out UN untuk siswa kelas 3 SMA/SMK/ MA di Gedung KNPI Wajo akhir pekan lalu.
“Try out ini diharapkan mampu memberi kesiapan bagi peserta baik mental maupun psikologis dalam menghadapi UN pada hari senin yang akan datang.kegiatan ini akan menjadi program rutin KNPI Wajo dan kami berharap ini akan lebih besar lagi ke depannya yang mampu melibatkan semua SMA,SMK,Aliyah sederajat se- Kabupaten Wajo,” kata Ketua KNPI Wajo Baso Rahmanuddin.
Di Enrekang, sebanyak 2.361 siswa SMA/MA/SMK siap mengikuti UN. Perinciannya, siswa SMA sebanyak 1.682, SMK 657 dan Madrasah Aliyah (MA) 392 siswa.Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Enrekang Arfah Rauf mengatakan, seluruh soal UN telah tiba di Enrekang sejak Rabu (13/4). Demikian catatan online Pejuang Seo tentang Taswin Arifin.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Andan Topan menilai, yang menjadi sebab utama berkembangnya korupsi di Indonesia adalah persaingan politik yang tidak sehat. Khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
"Sebab musababnya adalah politik. Politiknya nggak sehat, korupsinya berkembang, terutama Pilkada, korupsi Pilkada itu besar sekali," ujar Adnan dalam diskusi "Komitmen Pemberantasan Korupsi" di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah, menurut Adnan belum dapat menyentuh partai politik untuk direformasi. "Padahal kalau partainya direform, saya kira itu cara memberantas korupsi yang ampuh," katanya.
Selain masalah perpolitikan, korupsi di Indonesia lanjut Adnan juga berkembang pesat karena para penegak hukumnya banyak terlibat skandal. KPK yang diharapkan dapat menyentuh para penegak hukum, justru tampak enggan.
"KPK agak sensi ditanya korupsi penegak hukum, nggak mau sentuh wilayah itu," tambahnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan pengamatan ICW, terdapat tren penurunan lama hukuman terhadap para koruptor sepanjang 2009-2010. Pengadilan tindak pidana korupsi yang semula rata-rata menjatuhkan vonis koruptor selama empat tahun penjara, seolah memperpendek masa hukuman para koruptor menjadi sekitaran dua tahun penjara.
"Apalagi di pengadilan umum dalam 2009 trennya hanya 2-3 bulan," kata Adnan. Dari segi aset recovery atau pemulihan aset, tahun ini juga terdapat penurunan jumlah aset yang dikembalikan. KPK saja, kata Adnan, hanya mampu mengembalikan Rp 142 miliar aset. Padahal biaya operasional yang dianggarkan untuk KPK mencapai Rp 250 miliar.
"Ini namanya rugi bandar," imbuhnya. Demikian juga dengan Kejaksaan Agung. Menurut Adnan, Kejaksaan Agung mengklaim telah menyelamatkan harga negara senilai Rp 4,9 triliun. Padahal menurut data Badan Pemeriksa Keuangan hanya sekitar Rp 500 juta yang disetorkan.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Maros menargetkan masuk dua besar peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 mendatang. Target tersebut merupakan salah satu amanat dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 PKS yang berlangsung di Hotel Transit Maros,yang berakhir kemarin. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel Akmal Pasluddin mengaku optimistis target itu dapat tercapai.“PKS Maros Insya Allah dapat menjadi dua besar pada Pemilu 2014 mendatang. Paling rendah menjadi nomor dua, “ungkap Akmal. Dalam Musda PKS Maros ke-2, Akmal melantik pengurus DPD PKS Maros periode 2010-2015 .Terpilih Ketua DPD Hafid Amri, Sekretaris Umum Alwi Sultan, Bendahara Muh Sirih, dan Ketua Bidang Kaderisasi Oman Sudirman. Dan dukungan untuk BlackBurry Products...
Pembukaan Musda PKS dihadiri dan dibuka oleh Bupati Maros Hatta Rahman.Selain Bupati,pembukaan Musda juga dihadiri oleh pimpinan partai politik lain. Terkait mekanisme pemilihan ketua DPD PKS yang berbeda dengan partai lain karena tanpa melalui pemilihan terbuka, ketua bidang kaderisasi DPW PKS Sulsel Muh Yusuf mengklaim cara PKS memilih ketua DPD merupakan cara yang paling demokratis.Pasalnya mekanisme ini kata Yusuf menghindarkan sesama kader terjadi saling melukai akibat tidak terpilih sebagai ketua.
“Di PKS, suksesi tidak akan membawa luka dan dendam bagi sesama kader,”,”ungkap Yusuf. Akmal Pasluddin, dalam orasi politiknya menegaskan, PKS adalah partai terbuka untuk semua. PKS harus bekerja sama bupati terpilih sehingga Maros yang menjadi tulang punggung Makassar dapat menjadi daerah yang maju. Musda PKS 24 kabupaten se-Sulsel ditargetkan rampung Desember.