Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Majene Muh Nadjib Atjo mengharapkan hasil Ujian Nasional (UN) 2011 meningkat dibanding tahun lalu.
Menurut Muh Nadjib Atjo,UN tahun ini harus meningkat, baik kualitas maupun kuantitas kelulusan. Karena itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai harapan itu. Salah satunya, masing-masing sekolah diwajibkan meningkatkan kemampuan siswa termasuk melakukan try out UN.
“Puncak usaha menurut Nadjib yakni kejujuran dalam menjalani ujian nasional. Untuk itu kepada semua siswa dihimbau agar jujur mengerjakan soal demikian pula kepada guru dan pengawas diharapkan kejujurannya,” kata Muh Nadjib Atjo. Disinggung tentang bantuan pemerintah pusat kepada sekolah yang hasil UN-nya terpuruk tahun lalu, Nadjib enggan berkomentar banyak. Menurutnya, kebijakan itu sudah dipikirkan secara matang oleh pusat.
Dia mengaku,ada kekhawatiran sekolah tidak berupaya meningkatkan mutu lulusan UN karena tendensi mendapatkan bantuan. Sekolah yang rendah kelulusannya mendapat bantuan Rp50 juta untuk dana pengembangan mutu. Nadjib menambahkan,bantuan itu sangat positif tujuannya yakni, untuk peningkatan mutu siswa dan tenaga pengajar. “Dalam pertemuan tingkat nasional terungkap ada kekhawatiran seperti itu (tendensi mendapatkan bantuan) sehingga mutu kelulusan diabaikan,” kata Nadjib kemarin.
Sementara itu,Kepala SMA Negeri 2 Mejene Nur Syamsu Salam mengungkapkan,untuk meningkatkan mutu kelulusan siswa, pihaknya tidak hanya memacu kemampuan akademik, tapi juga menggelar acara keagamaan seperti zikir bersama. “Zikir bersama dilakukan untukmeningkatkankonsentrasi siswa dan sekaligus sebagai perlambang penyerahan diri kepada Allah SWT,semoga siswa sukses dalam menghadapi Ujian Nasional,”ungkap Syamsu.
Senada dengan imbauan Kadisdik, Syamsu juga menghimbau siswa jujur dalam mengerjakan soal Ujian Nasional. Dia juga meminta siswa tak tergoda oleh upaya provokatif seperti short message service (SMS) kunci jawaban yang biasannya disebarkan orang tak bertanggung jawab saat UN berlangsung. “Kunci jawaban yang sering dikirim oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak boleh dipercaya karena soal Ujian Nasional terdiri dari 5 paket.
Dengan 5 paket ini pula peserta ujian nasional tidak bisa saling meniru karena soalnya berbedadengantemanyangada di sekitarnya,”tegas Syamsu. Menurut Syamsu, meski ujian nasional bukan penentu utama kelulusan tapi tidak boleh dipandang gampang karena antara tahun lalu dan sekarang (UN) memiliki kerumitan yang berbeda. Demikian catatan online Koplax tentang Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Majene Muh Nadjib Atjo.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lili Wahid, meminta supaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus lebih banyak melihat kembali sejarah dalam menindaklanjuti RUU Yogyakarta. Menurut Lili, masalah Yogyakarta tidak perlu diungkit-ungkit lagi.
"Banyak hal penting
dibanding urusan Yogyakarta. Itu kan jelas karena Yogyakarta memilki
kontribusi yang jelas terhadap negara ini," kata Lili saat ditemui
wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Pernyataan
SBY dalam pidatonya yang mengkritisi bahwa di Indonesia tidak mengenal
sistem monarki, menurut Lili, tentu ada orang-orang yang sengaja
membisikkan kepada SBY untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak pelu,
sehingga menggangu pemerintah. "Yogya itu tidak perlu diutak-atik lah.
SBY harus lebih banyak lihat sejarah lah," ujarnya.
Ia menegaskan
sekali lagi bahwa ada orang-orang dibalik SBY yang sengaja mencuatkan
keistimewaan daerah Yogyakarta. "Tidak usah lah diungkit-ungkit. Tidak
ada yang bisa kalahkan Yogya soal kontribusinya buat negara ini. SBY
didorong-dorong dan dikasih bisikan yang salah," tuturnya.
Sejumlah oknum anggota DPRD Makassar diindikasikan menyalahgunakan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Modusnya, dana SPPD dicairkan namun kemudian tidak berangkat melaksanakan kunjungan kerja. Dan dukungan untuk BlackBerry Products....
Berdasarkan data Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, pelanggaran tersebut banyak terjadi di DPRD Makassar khususnya periode 2009-2014. Penyalahgunaan SPPD tersebut, masuk dalam kategori korupsi dan melanggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 24/2004. Koordinator Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, penyalahgunaan SPPD tersebut sudah jelas masuk dalam tindakan korupsi. Olehnya,Kejari Makassar diminta melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut. “Ada juga anggota Dewan yang menggunakan SPPD kendati tidak terkait dengan kerja kedinasan DPRD.
Penyalahgunaan ini jelas sudah masuk dalam kategori korupsi dan harus ditindaklanjuti Kejari Makassar,”tegasnya,kemarin. Menurutnya,bentuk penyalahgunaan SPPD dilingkup DPRD Makassar antara lain,terdapat oknum anggota Dewan yang mengambil dana SPPD namun tidak berangkat melaksanakan kunjungan kerja. Disamping itu terdapat anggota Dewan yang menggunakan SPPD lebih dari jatah wajar yakni dua kali setahun untuk tingkat komisi. Syamsuddin menyatakan, modus penyalahgunaan SPPD yang dilakukan tersebut beragam, seperti terdapat anggota Dewan yang menitip SPPD kepada staf sekretariat sehingga seolah-olah berangkat namun tetap di Makassar.
Hanya saja,Kopel enggan melansir nama- nama anggota Dewan yang disinyalir melakukan hal tersebut. Disebutkan, dalam anggaran SPPD selain terdapat tiket, juga terdapat uang penginapan, uang transportasi lokal, yang nilainya bervariasi antara Rp7 juta-Rp10 juta per orang.Jika dilakukan berkali- kali dalam setahun,maka jumlahnya sangat besar. Belum lagi efek perjalanan dinas tersebut yang belum tentu memberikan manfaat bagi masyarakat. “Disamping itu ada bentuk markup juga. Seperti perjalanan dinas yang hanya dua hari tapi dibuat seolah-olah sebanyak lima hari, biar uang sakunya juga banyak. Ini belum lagi soal menggunakan SPPD padahal kegiatan tidak terkait dengan kedinasan,” tegasnya kepada Seputar Indonesia.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar Bakhrif Arifuddin menyatakan,BK akan melakukan penelusuran terkait penyalah gunaan SPPD yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPRD Kota Makassar. Langkah pertama yang akan dilakukan menurut dia adalah meminta laporan perjalanan dinas di lingkup Dewan.“BK bisa mendapatkaninformasiterkaithaltersebutke Sekretariat Dewan,”tukas nya.