Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) merekrut relawan tanggap bencana dari 4 kecamatan.Relawan sebanyak 40 orang itu dilatih mengevakuasi korban bencana.
Pelatihan tanggap bencana dilaksanakan di kecamatan Alu pekan kemarin. Dinas BPDB mendatangkan pemateri dari unsur TNI sebanyak 3 orang dan unsur PMI 1 orang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Tanggap Darurat BPBD,A Takrim, mengatakan pelaksanaan pelatihan ditempatkan di KecamatanAlu karena bencana alam dahsyat pernah melanda Kabupaten Polman dua tahun lalu.
“Korban bencana paling banyak di Kecamatan Alu, sehingga kami melaksanakan pelatihan di sana,”kata A Takrim. Peserta pelatihan sebanyak 40 orang berasal dari 4 kecamatan yang dilanda bencana banjir bandang 2 tahun silam. Masing-masing kecamatan direkrut 10 orang relawan. Puncak dari pelatihan mereka dikukuhkan sebagai anggota relawan bersertifikat oleh Bupati Polman Ali Baal Masdar.
Meski diambil dari 4 kecamatan, tapi tugas mereka bukan pada kecamatan masingmasing. Di manapun terjadi bencana di Kabupaten Polman, mereka harus siap diterjunkan. Materi yang diajarkan terbagi dua yakni teori 40% dan outbond 60%. Pada pelatihan outbond, mereka diajarkan mengevakuasi korban dengan melintasi sungai arus deras dan sungai arus sedang menggunakan tali.
BPBD dan beberapa instansi termasuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Polman berkomitmen memprioritaskan relawan bersertifikat ini jika ada pelatihan kesiapsiagaan bencana. ATakrim menegaskan,meski BPBD lahir di Polman berdasarkan Keputusan Bupati bukan melalui peraturan daerah, pemerintah Kabupaten Polman konsisten menjalan program tanggap darurat. Demikian catatan online Yuli Susanti tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang arif dan bijaksana saat melontarkan pernyataan terkait keristimewaan Yogyakarta. Menurutnya, SBY seperti melupakan beragam kasus besar yang menunggu penyelesaian dengan melemparkan wacana tersebut.
"Wacana ini muncul pada waktu yang tidak tepat. Karena masih banyak persoalan bangsa yang lebih penting, kenapa ini disinggung? Saya rasa ini kurang kearifan. Saya tidak mengatakan Presiden tidak arif, tapi kurang kearifan," ujar Buya saat menghadiri penganugerahan Habibie Award di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Buya menilai, jika permasalahan ini terus dibahas, maka hanya akan menimbulkan pro-kontra yang akhirnya akan menguras tenaga. Karenanya, Guru Besar yang pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah tersebut menyesalkan kenapa hal semacam itu yg disinggung oleh Presiden. "Itu kan tidak produktif. Nggak penting itu," ujar Maarif.
Tak hanya itu, Maarif juga mempertanyakan monarki yang dipersoalkan SBY mengenai kesultanan Yogyakarta. Menurutnya, wacana seperti itu jelas membuat SBY semakin terkesan tidak arif dan bijaksana.
"Yogyakarta ini monarki yang bagaimana? Sultan ini kan kekuasaanya hanya di keraton. Kalau sebagai gubernur kan dia juga perwakilan pemerintah pusat yang juga harus tunduk dengan pemerintah pusat. Jadi monarkinya di mana?" tanya Buya heran.
Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2011 sebesar Rp1,1 juta ditolak mentah-mentah oleh kalangan buruh di Sulsel. Pasalnya,nilai upah tersebut dianggap tidak relevan dengan biaya hidup saat ini. Dan dukungan untuk BlackBerry Products.
Bahkan,aliansi buruh mengancam melakukan unjukrasa besar-besaran jika pemprov tetap mengesahkan UMP 2011.Selain itu,mereka menuding, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo lebih berpihak kepada kapitalisme dan mengabaikan kesejahteraan rakyat khususnya buruh. Koordinator Wilayah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sulsel Mukhtar Guntur menyatakan, saat ini sejumlah aliansi buruh tengah melakukan konsolidasi untuk menolak keras usulan Gubernur Sulsel yang menetapkan UMP dibawah yang diusulkan para pekerja. “Ini menandakan pemerintah masih berpihak kepada kapitalisme.
Kami sementara konsolidasi dan dalam satu dua hari kedepan untuk melakukan aksi unjukrasa besar-besaran menolak usulan tersebut,” pungkasnya kepada SINDO kemarin. Aktivis buruh ini mengungkapkan, besarnya UMP yang ditetapkan oleh Syahrul Yasin Limpo sama saja dengan membohongi rakyat Sulsel. Khususnya pada saat kampanye pemilihan Gubernur yang berjanji untuk mensejahterakan rakyat dan berpihak kepada kalangan pekerja. “Ketika kampanye lalu Gubernur Syahrul Yasin Limpo berjanji akan mensejahterakan rakyat.Tetapi dengan upah serendah ini, bagaimana bisa diperbaiki,”katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, pemprov berencana menetapkan UMP 2011 senilai Rp1,1 juta.
Usulan tersebut telah diserahkan kepada Dewan Pengupahan (DP) Sulsel, pekan lalu. Nilai UMP yang ditetapkan tersebut telah mengambil jalan tengah dari apa yang diusulkan oleh pihak buruh di Sulsel dengan kalangan pengusaha. Muhktar Guntur berharap,usulan Gubernur tersebut dapat direvisi dan harus memihak kepada kaum buruh dengan menetapkan UMP diatas Rp1,2 juta.Angka tersebut juga dinilainya sangat relevan dengan tingginya bahan pokok serta bahan kebutuhan lainnya pada tahun 2011 mendatang. “UMP bagi kami adalah hak dasar. Kalau itu sudah dilanggar, berarti itu pelanggaran HAM.Kenaikan upah itu tidaklah fatal, malah akan menambah motivasi buruh untuk lebih giat bekerja,” kata Mukhtar.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel resmi mengusulkan UMP untuk 2011 senilai Rp1,1 juta.Usulan tersebut juga telah diserahkan kepada Dewan Pengupahan (DP) Sulsel untuk disahkan.Menurutnya, penetapan ini diharapkan bisa menjembatani kepentingan kaum buruh dan pengusaha. Dia mengatakan,kebijakannya tersebut untuk menaikkan Rp100 ribu dari UMP 2010 yang hanya Rp1 juta itu, memperlihatkan tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Apalagi,kata mantan Bupati Gowa dua periode ini,pertumbuhan ekonomi Sulsel di tahun ini meningkat 9 % dari tahun sebelumnya.
Syahrul berharap, keputusan penetapan UMP ini bisa diterima oleh semua kalangan, utamanya dalam meningkatkan perekonomian Sulsel di bidang investasi, serta meningkatnya kesejahteraan dan penghasilan kaum buruh di daerah ini. Sementara itu,Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Latunreng mengatakan, pemerintah seyogyanya tidak harus bangga atas tingginya tingkat UMP di Sulsel beberapa tahun terakhir. Menurut dia, hal ini dipastikan akan berdampak pada meruginya sejumlah dunia usaha karena tingginya UMP.
Menurut Latunreng,Dewan Pengupahan sebelumnya telah memutuskan jika UMP 2011 mendatang hanyalah Rp1.083.000. Hal tersebut berdasarkan fakta ril dan merupakan hasil survei yang dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.