Rapat tim kecil, Sejumlah anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank
Century yang tergabung dalam tim kecil menggelar rapat internal, di
Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Lobi-lobi politik antarfraksi
semakin gencar dilakukan menjelang kesimpulan akhir Panitia Khusus
(Pansus) Hak Angket Kasus Bank Century yang akan dibacakan pada sidang
paripurna DPR,2 Maret 2010.
Lobi bukan hanya terjadi di antara
partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah, melainkan juga
oposisi. Ketua DPP Partai Golkar Kanghari,
maksudnya Priyo Budi Santoso mengungkapkan, beberapa hari terakhir,
dirinya mewakili Golkar sering mengadakan pertemuan demi mendiskusikan
perbedaan persepsi dalam memandang kasus Bank Century.
“Saya
akui hari-hari ini telah terjadi lobilobi yang intensif, saya
berpendapat wajar. Lobi adalah tindakan yang sah dalam politik,”kata
Priyo di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Seperti diberitakan,dalam
pandangan awal, sebagian besar fraksi dalam Pansus Hak Angket Kasus
Bank Century menilai ada indikasi tindak pidana korupsi pada proses
pengucuran data talangan (bailout) Rp6,7 triliun kepada Bank Century.
Dari
sembilan fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa yang menyatakan kebijakan bailout Century tidak
melanggar hukum. Menjelang kesimpulan akhir Pansus, sejumlah elite
parpol sering menggelar pertemuan. Lobi antara lain dilakukan pada
Minggu (14/2) malam.
Ketika itu sejumlah pimpinan partai
pendukung koalisi bertemu di rumah Ketua Umum DPP Partai Amanat
Nasional (PAN) yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kompleks
menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan juga digelar di
kediaman Menkop dan UKM Syarifuddin Hasan.
Selasa lalu (16/2),
Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bidang Sosial dan
Penanganan Bencana Andi Arif menemui Sekretaris Jenderal DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua DPR Pramono
Anung. Pertemuan itu mengindikasikan ada pembicaraan politik lantaran
Pramono didampingi putri Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPP
PDIP Puan Maharani.
Yang terbaru adalah pertemuan beberapa
anggota Pansus serta para petinggi partai di pusat perbelanjaan Senayan
City, Jakarta. Bahkan, pertemuan tersebut juga diselingi dengan
berkaraoke. Mereka yang disebut-sebut ikut dalam pertemuan itu antara
lain anggota Pansus dari FPDIP Gayus Lumbuun,Agun Gunandjar Sudarsa
(Fraksi Partai Golkar), Fachri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera), Akbar Faizal (Fraksi Partai Hanura), serta Anas Urbaningrum
(Fraksi Partai Demokrat).
Adapun dari petinggi partai antara
lain Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra Fadli Zon. Priyo mengatakan, lobi yang dilakukan
terhadap Golkar terkait kasus Century merupakan hal wajar. Namun,
menurut dia, Golkar tidak akan mungkin mengubah sikapnya dari pandangan
awal.
“Partai Demokrat menganggap benar (bailout), sedangkan
Golkar menemukan banyak indikasi yang bersifat pelanggaran.Golkar akan
tetap menjaga martabatnya,” ungkap Priyo. Gayus Lumbuun mengakui adanya
pertemuandiSenayanCity. Namun dia membantah bahwa ada lobi dalam
pertemuan yang acara sebenarnya adalah ulang tahun salah satu televisi
swasta itu.
Jikapun ada yang melobi PDIP, lanjut Gayus,hal itu
akan siasia lantaran PDIP sebagai inisiator Angket Century tidak akan
terpengaruh. “Ini kejahatan sistemik di bidang keuangan negara dan
perbankan nasional yang perlu dibongkar. Kami tidak akan bisa
diintervensi. Sebagai inisiator, sikap kami tak akan pernah abuabu,”
ungkapnya. Adanya lobi terkait Pansus juga diakui Fachri Hamzah.
Dia
menganggap hal itu wajar saja, apalagi jika lobi dilakukan di lingkup
internal koalisi. Meski begitu, dia berjanji tetap konsisten dalam
bersikap.“Kalau lobi yaitu bagian dari pertemuan antarkoalisi.Tapi, PKS
tetap pada sikapnya, kita tidak mungkin menutup-nutupi karena ini sudah
dibuka ke publik,” ungkapnya. Anas Urbaningrum juga membenarkan adanya
pertemuan di Senayan City.
Namun,Ketua Fraksi Partai Demokrat
itu membantah pertemuan tersebut untuk melobi partai terkait pandangan
akhir di pansus nanti.“Tadi malam memang ada di Senayan City,tapi bukan
lobi koalisi.Hanya minum kopi sambil diskusi ringan,”ungkapnya. Anggota
Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengaku tidak ikut dalam acara tersebut
seraya menandaskan tetap fokus pada proses penyelidikan Pansus.
Ditanya
apakah ada lobi-lobi ke PKS,Mahfudz mengatakan komunikasi adalah hal
wajar baik dalam koalisi maupun lintas fraksi. Namun dia menegaskan
sejauh ini sikap PKS tidak berubah. Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali
mengatakan, fraksinya masih akan mengumpulkan datadata berdasarkan
temuan akhir anggota Pansus.Temuan itu akan menjadi dasar pandangan
resmi PPP.
Dia mengatakan, temuantemuan baru dalam kasus Century
sampai saat ini terus berkembang. “Kalau ada lobi,itu merupakan hal
yang wajar bagi kalangan partai politik,”ujarnya. Mennteri Koperasi dan
UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, sebagai mitra koalisi, lobi-lobi
harus intens dilakukan.
Dia mengibaratkan hubungan mitra koalisi
ini seperti hubungan suami istri yang kadang kala mengalami pasang
surut.“Jadi all the time pasti lobi. Ya namanya suami istri aja bisa
beda pandangan. Suami istri kalau lagi ribut-ribut, mesra lagi
kanbagus,”ujarnya.
Indikasi Korupsi
Sementara itu, hasil
kompilasi tim ahli Pansus terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR dalam
penyelidikan kasus Bank Century memperlihatkan mayoritas fraksi,
kecuali Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa, mengindikasikan
ada tindak pidana korupsi terkait bailoutBank Century.
Hal itu
tertuang dalam laporan Tim Ahli Pansus atas kompilasi pandangan
fraksi-fraksi tentang ada/tidaknya pelanggaran hukum pada proses
akuisisi/merger, fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), penyertaan
modal sementara (PMS) atau bailout, dan aliran dana. Kompilasi tim ahli
menjadi bahan Tim Kecil Pansus dalam membuat kerangka hasil kesimpulan
Pansus atas penyelidikan kasus Bank Century.
Tim kecil
beranggotakan 15 orang perwakilan seluruh fraksi. “Berdasarkan
kompilasi, tujuh fraksi mengindikasikan tindak pidana korupsi,sedangkan
PKB dan Demokrat menyatakan tidak ada pelanggaran, “ ujar anggota
Pansus dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait seusai rapat Tim kecil Pansus
di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Maruarar mengungkapkan,tujuh
fraksi menyatakan yang diduga terlibat dalam tindak pidana itu ialah
Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan
Bank Century. “Sebagian fraksi ada yang memasukan Unit Kerja Presiden
untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R),”ujarnya.
Maruarar
mengatakan, hasil kompilasi ini menjadi acuan bagi tim 15 untuk
merumuskan pandangan fraksi-fraksi menjadi kesimpulan penyelidikan Bank
Century.“ Apabila nanti ada fraksi yang memiliki pandangan berbeda akan
kelihatan,”ujarnya. Hasil laporan tim kecil akan dibawa ke rapat pleno
Pansus pada Senin (22/2) mendatang.
Kemudian, fraksi-fraksi akan
memberikan pandangan akhirnya atas hasil tim kecil pada Rabu (24/2).
Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP akan memasukkan pihak yang
bertanggung jawab dalam kasus Bank Century pada laporan tim kecil,
khususnya di bagian rekomendasi dan lampiran.“Kami akan menyebut
lembaga dan pihak yang bertanggung jawab (atas dugaan pelanggaran)
dalam lampiran,” ujar anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Agun
Gunandjar Sudarsa.
Dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno
menyatakan fraksinya akan menyebut pihak yang bertanggung jawab atas
pelanggarannya.“ Misalnya kami akan menyebut jabatannya,”tegas
Hendrawan. Fraksi PPP menyatakan penyebutan nama akan rumit. Oleh
karena itu Fraksi PPP akan menyebut lembaganya.
“Pansus tidak
spesifik atau sedetail itu karena Pansus untuk penyelidikan, bukan
penyidikan,” ujarnya. Di bagian lain,muncul gagasan agar dibentuk tim
ad hoc untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus Angket Century DPR.Tim
ad hocini untuk menghindari intervensi dalam penyelesaian kasus yang
melibatkan dana Rp6,7 triliun.
Ketua Presidium Indonesia Police
Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tim ad hoc terdiri atas berbagai
kalangan. “Anggotanya bisa dari kalangan kepolisian yang pandai dan
jujur, dari KPK, kejaksaan, DPR, wartawan, LSM, serta para ekonom.
Publik akan mengawasinya,” katanya.
Sebuah proses penting baru saja dilewati bangsa ini. Proses yang
melewati masa-masa meletihkan, ditengarai sejuta kecurigaan, dan
berakhir dengan keputusan pahit bagi yang sedang berkuasa. Namun, apa
pun yang terjadi, bangsa ini harus mulai menatap ke depan. Menghadapi
lawan-lawan tangguh yang terkonsolidasi kuat, sementara di antara kita
masih suka berhadap-hadapan. Semoga saja kemelut politik di negeri ini
segera berakhir. Menghapus semua amarah dan dendam. Saya ingin mengajak
Anda merenungi kisah dua negara, yang satu berhasil keluar dari kemelut
dan satunya lagi terbelenggu dalam siklus dendam tiada akhir.
Zimbabwe dan Afrika Selatan
Bapak
psikologi positif Seligman pernah membandingkan keduanegaraini. Afrika
Selatan adalah negeri apartheid yang kental dengan tetesan darah
berceceran. Mereka memenjarakan tokoh kulit hitam Nelson Mandela hampir
dalam seluruh usia mudanya. Suasana berubah setelah dunia mulai menaruh
perhatian pada masalah human right. Komunisme di era 1980-an bukanlah
lagi musuh bagi kapitalisme.
Penindasan terhadap hak asasi
manusia, itulah musuh bersama dunia.Pemerintah apartheid terus ditekan
dunia dan mereka tak kuasa membendung perlawanan rakyat Afrika Selatan.
Mandela pun harus dilepaskan dan apartheidberakhir. Pemerintah kulit
putih yang menjalankan prinsip apartheid tentu cemas melepas Mandela.
Dunia
usaha sangat khawatir, salah satunya adalah Shell, perusahaan asal
Belanda yang sudah mengakar kuat di ujung selatan Afrika yang beriklim
sejuk itu. Menjelang pelepasan Mandela, Shell tergopohgopoh melepas
seluruh kepemilikannya pada jaringan pompa bensin di Afrika Selatan
yang kelak dibeli Petronas.
Apa yang dikhawatirkan Shell dan
ratusan investor riil asing lainnya di Afrika Selatan? Benar! Mereka
khawatir Mandela dan rakyat kulit hitam yang meraih kemerdekaan akan
membalas dendam. Begitulah jalan berpikir umum. Mandela bukan hanya
membalas, melainkan juga merampas kembali hak-haknya.
Menasionalisasi
perusahaan-perusahaan asing. Namun, apa yang dilakukan Mandela? Mandela
ternyata memilih jalur damai. Persis seperti Megawati yang memaafkan
keluarga Soeharto. Ia tidak menuruti kehendak para pengikutnya dengan
membalas dendam, melainkan meneruskan apa adanya. Ia mengajak bangsanya
keluar dari perilaku buruk balas-membalas. Ia memaafkan lawan-lawan
politik seikhlas-ikhlasnya.
Sekarang mari kita lihat apa yang
terjadi di Zimbabwe. Berbeda dengan Mandela yang mengambil jalan damai,
Robert Mugabe mengambil jalan memaafkan ”abuabu”. Maaf oke, tapi proses
hukum jalan terus. Ia mewariskan dendam, menangkap lawan-lawan
politiknya, dan melakukan nasionalisasi tanpa henti. Lantas apa yang
bisa kita lihat dari ekonomi kedua negara itu? Afrika Selatan telah
tumbuh menjadi negeri yang stabil dan sejahtera.
Negeri ini
sebentar lagi akan menjadi tuan rumah perebutan Piala Dunia sepak bola
2010. Polisi Afrika Selatan bahkan belum lama ini memberikan jaminan
negerinya aman bagi semua tim sepak bola asing yang akan berlaga di
sana. Saat mengunjungi Afrika Selatan beberapa waktu lalu, saya tidak
menyaksikan dendam.
Semua adalah suka cita dan rakyat sibuk
mengejar masa depan. Lantas, bagaimana dengan Zimbabwe? Silakan buka
mesin pencari data dari komputer atau handphone Anda. Anda akan
menemukan fakta-fakta yang sebaliknya. Rusuh, kumuh, konflik, rasa
tidak puas,dan seterusnya.
Dendam Politik Ekonomi
Suka
atau tidak suka, diakui atau tidak, krisis demi krisis politik yang
dialami bangsa ini di era Reformasi erat dengan warna dendam antarpara
penguasa atau antarbendera yang diwarnai berbagai kepentingan. Budaya
malu yang kental di Asia ditambah unsur perasaan yang begitu dominan
telah membuat kepemimpinan diwarnai dendam dan amarah.
Selain
mudah tersinggung, konon, orang-orang Asia tidak mudah melupakan suatu
kejadian yang mempermalukan dirinya, menurut informasi yang Type Approval Indonesia
dapatkan melalui mesin pencari google. Gesekan-gesekan kecil dapat
bermuara menjadi besar. Ditambah dengan tradisi kepatuhan dan ketaatan
melakukan tugas demi kemenangan atasan menambah hubungan antarorang dan
antarlembaga politik menjadi kompleks.
Saya jadi teringat dengan
studi yang dilakukan Stanley Milgram pada 1960-an. Milgran ingin
mengetahui apa yang menyebabkan prajurit dan elite Jerman yang cerdas
itu begitu patuh terhadap Hitler semasa Perang Dunia II? Milgran
melakukan eksperimen dengan menggunakan seseorang yang dilatih
bersandiwara. Ia bertindak sebagai orang yang diinterogasi dan bila ia
tidak menjawab apa yang diajukan seorang yang dibayar lainnya, ia akan
disetrum.
Orang itu dilatih menjadi seorang aktor yang pandai
bersandiwara. Padahal, kabel listrik tidak dipasang. Milgram merekrut
sejumlah orang yang ditugaskan menjadi interogator. Ia harus menekan
seseorang yang dicurigai.Bila ia tidak memberi jawaban,ia akan
menaikkan voltage-nya dan orang itu akan mengerang kesakitan
(berpura-pura tanpa diketahui interogator). Milgran hanya ingin tahu
seberapa besar ”orang bayaran” menjalankan misi yang dibebankan
kepadanya.
Dalam bukunya yang berjudul Obedience to Authority,
Milgram menyimpulkan, seseorang yang diberi tugas bisa fokus pada
perintah dan kehilangan hati nuraninya. Saya tidak tahu seperti apa
teman-teman di dunia politik menjalankan misinya. Untuk siapa dan
misiapayangdibawa tiaporang? Namun, saya ingin mengatakan, kita bisa
saja fokus pada cita-cita dan nasionalisme menggebu-gebu dalam diri
kita, tetapi sangat berbahaya bila kita tidak menyadari di balik itu
semua ada balas-membalas yang dapat berkelanjutan tiada ujung.
Apa
pun yang telah diambil, negeri ini harus mulai berbenah. Stop
balas-membalas sampai di sini dan bersatulah! Kita sudah letih
menyaksikan pertunjukan yang melemahkan bangsa ini. Mulailah memimpin
dengan integritas dan jangan melakukan kecurangan untuk mengantar
negeri ini ke hari esok.