;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: kasus perebutan lahan pertambangan Muara Bungo  (Read 3188 times)

natane

  • Senior Sailor
  • ******
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 14949
  • nino..... males kul nih :P
    • masa lalu
kasus perebutan lahan pertambangan Muara Bungo
« on: December 10, 2008, 06:00:59 PM »

Selasa, 09/12/2008 17:13 WIB
Mutiara Hitam di Muara Bungo
Masalah Jelas, Pejabat Saling Lempar Tanggung Jawab
Ronald Tanamas - detikNews

(Foto: Ronald/detikcom) Muara Bungo - Kisruh di lahan pertambangan 2,7 hektar di Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi sudah jelas di pelupuk mata. Namun, mengapa para pejabat Muara Bungo seakan tutup mata? Saat ditanya mengenai kisruh ini, para pejabat itu malah saling melempar tanggung jawab.

Pejabat-pejabat Pemda Muara Bungo seakan menutupi kasus perebutan lahan di pertambangan Batubara beraset miliaran rupiah ini. Para pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat Kabupaten sampai dengan aparat penegak hukum Polres Muara Bungo menolak berbicara mengenai kasus ini.

Lokasi pertambangan batubara di Muara Bungo ini dibuka sejak tahun 2003. Lokasi pertambangan itu awalnya hanya rawa dan hutan karet sebelum akhirnya berubah menjadi lokasi pertambangan batubara.

Lokasi ini terkenal dengan rawan tindak kejahatan. Ada satu suku dekat lokasi bernama Kubu Luar, yang mayoritas penduduknya mempunyai temperamen yang tinggi. Pada saat pemberantasan premanisme beberapa waktu lalu, kurang lebih 100 orang Kubu Luar diangkut oleh kepolisian.

Perusahaan yang pertama kali mengetahui bahwa di lokasi ini terdapat batubara adalah perusahaan Nusantara Thermall Cool (NTC). Perusahaan ini telah melakukan riset sebelumnya dengan menggunakan teknologi satelit. Setelah menemukannya, NTC memberikan proyek pengerjaan penggalian batubara kepada beberapa perusahaan yang antara lain PT Bina Pratama Nusantara (PT BPN), PT Bungo Raya Nusantara (PT BRN), dan PT BAMA.

"Yang membuka terobosan di pertambangan ini adalah PT NTC pada tahun 2003,"  kata orang kepercayaan PT BPN Masrul, saat dihubungi detikcom.

PT BPN sendiri memberikan pengerjaan batubara itu kepada CV Karunia Bumi Perkasa (KBP) dengan memberikan perjanjian kerja sama yang disepakati pada tanggal 3 September 2008. Dalam hal ini CV KBP diwakili oleh direkturnya bernama Jhonny alias Ameng.

Dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pihak pertama adalah pemegang hak berdasarkan surat perjanjian prinsip penambangan tertanggal 30 juni 2006 dari PT BRN. PT BRN ini adalah pemegang hak Konsesi Penambangan dan Pengelola PKP2PB NTC di kecamatan Rantau Pandan dengan surat perintah kerja  bernomor 01/SPK/DIR-03-01/BRN/VII/2006.

Djendri, seorang pengusaha yang merupakan salah satu anak pemilik PT NTC, membeli lahan pertambangan tersebut dari kepala desa bernama Abdul Muis dengan disahkan oleh akte notaris tanggal 17 Juni 2003. Notaris yang mengesahkan bernama Ahmad Yani yang beralamat di Jalan Kesuma no 1 Muara Bungo dengan disaksikan oleh Suyoto dan Al Hamdi. Djendri membeli tanah dari kepala desa itu seharga Rp 9.281.700 dengan luas tanah 61.878 m2.

Keabsahan tanah ini juga diikuti oleh pernyataan yang dibuat oleh Abdul Muis dengan mengeluarkan surat penguasaan fisik bidang tanah. Dalam surat itu dijelaskan batas-batas tanah miliknya, yang antara lain  batas utara adalah jalan, batas timur adalah tanah milik Junis dan Jalan, batas Selatan adalah tanah milik Yusman sedangkan batas barat adalah hutan karet milik Anas P. 

Surat pernyataan Abdul Muis ini ditandatangani sendiri di atas materai dan disaksikan oleh Sarabahni yang merupakan warga desa Leban. Di dalam surat pernyataan itu juga diterangkan bahwa tanah itu tidak mempunyai sengketa dengan pihak mana pun.

Sayangnya, aparat kepolisian dari Polres Muara Bungo mengatakan belum menerima berkas keabsahan dari lahan pertambangan ini. Hal ini dikuatkan dengan lampiran berkas di berita acara pemasangan police line dengan No.Pol LP/B.284/IX/2008/SPK yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Aiptu Sujarwo. Dalam lampiran itu dikatakan bahwa lahan pertambangan tersebut tidak mempunyai kuasa penambangan dalam melakukan usaha penambangan. Di lampiran itu juga ditandatangani Agusri sebagai kepala pengawas dari KBP dengan disaksikan oleh Iskandar.

Kapolres Polres Muara Bungo AKBP Dody R Tauhid saat dihubungi mengaku sedang tidak enak badan. Kapolres menyerahkan semuanya kepada Kasat Reskrim. Kasat reskrim Polres Muara Bungo AKP Victor Siagian saat ditemui detikcom terlihat terkejut saat ditanya mengenai hal ini.

"Lahan itu memang tidak ada izinnya, kami belum menerimanya," kata Victor kepada detikcom diruang kerjanya, Kamis (4/12/2008) lalu.

Namun Victor mengakui memang ada kasus penyerobotan lahan di lokasi penambangan batubara itu. Tapi dia tidak menceritakan siapa yang menyerobot tanah tersebut.

Saat ditanya apakah sudah ada tersangka dalam kasus tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab belum menetapkan tersangka sampai detik ini. Padahal surat penetapan status tersangka direktur CV KBP Jhonny alias Ameng sudah dikeluarkan pihak Polres pada hari Rabu tanggal 3 desember 2008 dengan surat panggilan No. Pol. Spgl/780/XII/2008/Reskrim dengan ditandatangani oleh Victor Siagiaan.

Victor malah meminta kasus ini untuk tidak dipublikasikan dahulu sebelum proses penyidikan yang dilakukannya selesai. Menurut sumber detikcom masalah ini oleh Polres Muara Bungo memang sengaja tidak dilarikan ke arah tindak pidana, melainkan diarahkan kepada tindak perdata, sehingga kasus ini berakhir dengan alot dan dilupakan.

"Nanti saja dimuatnya, kita pasti buat rilis. Sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan," kata Victor.

Sementara Wakil Direktur Reskrim Polda Jambi AKBP Edy Iswanto saat dihubungi melalui telepon mengatakan belum ada laporan mengenai kasus penyerobotan lahan di lokasi pertambangan itu. Ia malah menyerahkan semuanya kepada pihak Polres Muara Bungo.

"Lokasi pertambangan itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Polres. Sampai saat ini belum ada laporan pidana dari lokasi tersebut, silakan tanya kepada Kapolres," Wakil Direktur Reskrim Polda Jambi kepada detikcom, Jumat (5/12/2008).

Jawaban yang menggantung juga diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muara Bungo, sedangkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Bungo malah mengatakan tidak mengetahuinya . Kepala seksi sengketa konflik dan perkara BPN Hardiansyah mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam urusan lahan pertambangan oleh Pemkab. Ia mengatakan hanya dipanggil jika membicarakan masalah analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) saja.

"Alasannya adalah kebijakan daerah dan tidak boleh BPN melakukan pemetaan di sana, kita diundang jika masalah AMDAL saja," kata Hardiansyah kepada detikcom diruang kerjanya.

Sementara itu humas Kabupaten Muara Bungo Darham mengatakan kasus penyerobotan lahan di lokasi pertambangan itu memang bukan baru pertama kali. Hal ini disebabkan pdrilaku pemilik tanah itu nakal dengan menggandakan surat kepemilikan tanahnya.

Namun Darham tidak bisa menjawab secara tegas berapa pajak atau keuntungan dari adanya pertambangan batubara itu untuk kas daerah kabupaten di Muara Bungo. Ia hanya berdalih bahwa masyarakat di sekitar lahan pertambangan itu sangat membutuhkan sekali pekerjaan di pertambangan itu. "Untuk berapa besar keuntungan yang didapat mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya, yang jelas cukup besar, " kata Darham.

Sebelumnya, pekerja pertambangan yakin bahwa kasus penyerobotan lahan pertambangan ini merupakan ulah Syamsudin Ibrahim. Syamsudin diyakini sangat dengan dengan polisi dan aparat Pemkab. Dia diduga sering memberi setoran kepada polisi dan pejabat. Sayangnya, hingga saat ini pihak Syamsudin belum bisa dihubungi untuk klarifikasi.(ron/asy)
Logged

natane

  • Senior Sailor
  • ******
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 14949
  • nino..... males kul nih :P
    • masa lalu
Re: kasus perebutan lahan pertambangan Muara Bungo
« Reply #1 on: December 10, 2008, 06:01:55 PM »

Selasa, 09/12/2008 13:01 WIB
Mutiara Hitam di Muara Bungo
Kisruh Akibat Premanisme dan Beking Polisi
Ronald Tanamas - detikNews

Lahan batubara (Foto: Ronald/detikcom) Muara Bungp - Lahan penambangan batubara seluas 2,7 hektar di Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi itu berpemandangan tak biasa. Sebagian lahan yang sudah menampakkan 'mutiara hitam' itu tampak dipasangi police line. Ada juga petugas Brimob yang berjaga.

Pemandangan tak biasa ini terjadi, karena memang ada masalah: perebutan lahan! Perebutan lahan pertambangan batubara di desa Leban ini bukan pertama kali terjadi. Dalam setahun terakhir ini, sudah delapan kasus penyerobotan lahan terjadi di tempat itu. Kisruh berawal dari teror seseorang yang dibeking polisi dan preman.

Lahan di Desa Leban ini memang bikin ngiler. Wajar kalau kemudian ada pihak yang ingin merebut, meski disayangkan dilakukan dengan cara premanisme alias ilegal. Lahan ini beraset miliaran rupiah, karena mengandung batu bara kelas tinggi. Sayangnya, para aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan daerah seolah tutup mata terhadap permasalahan ini.

Area yang mengandung mutiara hitam ini cukup jauh dari Kota Jambi, sekitar 285 km. Untuk menuju ke daerah ini, perlu waktu 6 jam dengan menggunakan jalan darat. Jalan menuju tempat ini hanya dihiasi hutan karet yang diselingi dengan rumah-rumah penduduk yang masing-masing berjarak 5 meter. Jalan menuju ke lahan 'basah' ini berkelok dan naik turun.

Saat ditemui detikcom pekan lalu, Agusri memperlihatkan raut wajah yang agak sedih. Pria ini adalah kepala pengawas lapangan dari salah satu tambang batubara di Desa Leban yang dikelola CV Karunia Bumi Perkasa (KBP). Rumah Agusri tidak jauh dari lahan batubara yang kini jadi sumber perebutan itu.

Yang agak mengejutkan lagi, sejumlah petugas Brimob berjaga di rumah Agusri. Mengapa dijaga? Beberapa hari terakhir, aparat Brimob memang menjaga lahan ini, karena berpotensi kisruh. Brimob yang berjaga mendapat perintah langsung dari Polda Jambi. Padahal, perebutan lahan ini juga diindikasikan melibatkan sejumlah oknum perwira Polres Bungo. Bahkan, police line yang melingkari lahan itu, dipasang oleh Polres Bungo. Jadi, antara oknum Polres Muara Bungo dengan aparat Brimob tidak seia sekata.

Agusri menceritakan lahan tempatnya bekerja sedang bermasalah, karena dipasangi garis polisi. Praktis, operasional pun terhenti. Pemasangan garis berwarna kuning itu atas perintah Kasat Reskrim bernama Victor Siagian. Pria berpangkat AKP ini mendapat tugas dengan surat perintah bernomor SPT/135/XI/ 2008/Reskrim dengan ditandatangani Kapolres Muara Bungo AKBP Dody R Tauhid tertanggal 29 November 2008.

Selain dipasangi garis polisi, beberapa kendaraan operasional juga disita oleh Polres Muara Bungo. Antara lain, 1 unit mobil dam truck merek Hino warna hijau no pol BA 3588 JH, plus kunci kontak tanpa aki. Selain itu masih ada dua kendaraan lagi, yaitu   1 unit mobil dam truck merek Hino warna hijau no pol BA 9588 JA, plus kunci kontak tanpa aki dan satu alat berat ekskavator warna oranye.

Menurut Agusri, kejadian seperti ini sudah sering dialaminya dalam 2 bulan terakhir. Setidaknya sejak mulai bekerja melakukan penambangan pada bulan oktober 2008, sudah ada 3 kali peristiwa seperti ini. Sebelumnya ada
intimidasi ringan sampai berat yang dilakukan oleh 15 preman dengan didampingi aparat dari Polres Muara Bungo. Perlakuan intimidasi ini, menurut dugaan Agusri, atas suruhan Syamsudin Ibrahim, seorang sipil.

"Siapa lagi yang bisa ngatur dan punya hubungan dekat dengan Polres, kalau bukan Tuan Takur," tuduh Agusri.

Sudah menjadi rahasia umum masyarakat di Muara Bungo, saat ini Syamsudin memang dikenal sebagai Tuan Takur, sebutan tokoh tuan tanah dari India. Dia memiliki hubungan dekat dengan petinggi Pemkab Muara Bungo dan juga seluruh jajaran Polres di sana.

Menurut seorang sumber, salah satu cara memperkaya diri sendiri dan keluarganya, Syamsudin selalu membuat pengakuan bahwa lahan pertambangan yang sudah kelihatan batubara itu adalah miliknya. Setelah berhasil merebutnya, Syamsudin memberikan setoran kepada para pejabat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

"Sebelumnya dia juga meminta kami pindah dari bekerja di depan untuk bekerja di belakang saja, itu setelah batu tampak," kata Agusri. Saat itu, proses penambangan sudah beberapa hari dilakukan, sampai akhirnya kandungan batubara sudah sangat jelas. Bahkan saat itu Agusri sempat melakukan pengiriman batubara pertama dengan hasil 1.000 ton dengan kualitas 6 up atau batubara yang berkalori tinggi kepada pemesannya. Harga per tonnya saat itu sekitar US$ 77.

Karena tak mau ribut dengan Syamsudin dan orang-orangnya, dan juga sudah dijamin keamanannya dalam bekerja oleh kepala desa setempat bernama Abdul Muis, maka Agusri dan karyawan lainnya pindah ke belakang. Namun baru bekerja 3 minggu melakukan penambangan, kandungan batubar di lahan di belakang itu sudah kelihatan. Eh.. Syamsudin lagi-lagi mengklaim lahan itu sebagai lahannya.

Kontan saja hal ini membuat marah seluruh pekerja tambang. Mereka merasa pekerjaannya selalu diusik oleh Syamsudin dan kelompoknya sehingga nyaris menimbulkan bentrokan fisik. Untung saja hal ini masih bisa diredam oleh Agusri. Gara-gara nyaris bentrokan fisik inilah, kemudian Polda Jambi menurunkan Brimob untuk melakukan penjagaan.

Salah satu pekerja tambang bernama Iskandar tampak marah besar. Apalagi saat beberapa anggota dari Reskrim Polres Muara Bungo yang berpakaian preman memasang police line dan patok di lahan itu. "Anggota Polres yang datang itu tidak mempunyai etika, apakah aparat hukum sekarang tidak pernah dididik sopan santun," kata Iskandar panas.

Menurut Iskandar, Syamsudin selanjutnya datang lagi pada tanggal 24 November bersama dengan pemilik lahan, sang kepala desa Abdul Muis dan beberapa anggota Reskrim. Sayangnya saat ditanya mengenai batas lahan ini, Abdul Muis  tidak bisa memberikan jawaban tegas.

Padahal, kata Iskandar, pihaknya sebelum mulai bekerja sudah menanyakan keabsahan prosedur yang dimiliki oleh perusahaannya tempat bekerja dan juga batasan lahan kepada Abdul Muis. Iskandar menduga semua elemen pejabat pemerintahan dan penegak hukum yang terlihat bungkam itu sudah sudah mendapat jatah dari Syamsudin.

Bagaimana sebenarnya keterlibatan oknum Polres Bungo dalam kasus ini? Salah seorang komandan regu dari Brimob yang menjaga kawasan ini, Bripka Daniele Matondang mengaku sudah melakukan pendekatan persuasif kepada anggota polisi Polres Muara Bungo terkait kasus ini. Namun menurut Daniel, hal itu tetap tidak ada pengaruhnya.

Daniele sempat bersitegang dan menanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Muara Bungo AKP Victor Siagian mengapa sampai ada penyitaan kendaraan milik pengelola pertambangan, padahal tidak ada tindakan melawan hukum yang terjadi. Tapi, rupanya Victor Siagian tidak menggubrisnya dan tetap mengatakan lahan pertambangan itu tidak dilengkapi surat izin dan sudah melanggar hukum. "Kasat reskrim itu mengatakan kendaraan operasional itu harus disita," kata Bripka Daniele Matondang.

Daniele menambahkan jika memang ada perbuatan melanggar hukum, tentu dirinya akan lebih dahulu tahu dan mempersilakan Polres Muara Bungo melakukannya. Namun buktinya, Daniele tetap ditugaskan oleh Polda Jambi untuk melakukan pengamanan di lokasi tersebut hingga saat ini.

"Perusahaan ini sudah di bawah naungan Brimob. Jika memang bermasalah, kenapa tidak dari 1 bulan lalu dilarang dan mengatakan tidak boleh bekerja," Kata Daniele.

Meski demikian Daniele tidak bisa menjawab dan mengira apakah tindakan dari Polres Muara Bungo itu karena disuap oleh Syamsudin. Daniele hanya menegaskan Kasat Reskrim sudah salah prosedur karena tidak bisa menunjukkan surat penyitaan pada saat itu dan hanya menjawab dengan singkat bahwa semua surat ada di kantor.

"Tapi Kasat mengaku laporan ini sudah diterima dari 1 bulan lalu, dan mengaku telah lambat dalam menindaklanjuti laporan tersebut," kata Daniele.(ron/asy)
Logged
Pages: [1]   Go Up