;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Pidana Menanti!, Ikut Ajakan Waketum Gerindra Tak Bayar Pajak  (Read 119 times)

andresteav

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 153

Kembali efek penentuan Presiden 2019 yg sesungguhnya masih tunggu hasil juara jadi sorotan. Kesempatan ini hadir dari team pasangan calon nomer urut 02 Prabowo-Sandi.

Tidak lain serta tidak bukan ialah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bijaksana Poyuono yg kembali bikin sensasi. Kesempatan ini dia ajak penduduk yg tidak mengaku hasil Pemilihan presiden 2019 tidak untuk membayar pajak!

" Tolak bayar pajak terhadap pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019 yg dibuat oleh KPU yg tidak legitimate itu ialah hak penduduk sebab tidak mengaku pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019. "


" Dengan Kita menampik bayar pajak serta tidak mengaku pemerintahan yg dibuat oleh Pemilihan presiden 2019 serta anggota DPR RI Gerindra serta Partai politik konsolidasi tidak usah turut membuat DPR RI 2019-2024 ialah jalan tidak untuk mengaku pemerintahan hasil Pemilihan presiden 2019. "

Baca Juga :letak astronomis
Menyikapi perihal itu pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menuturkan, ajakan itu ialah aksi yg kelak efeknya dapat memberikan kerugian penduduk serta negara.

Tidak hanya itu, tidak membayar pajak sama berarti dengan tidak jalankan keharusan jadi warna negara Indonesia.

" Ajakan tidak mengaku pemerintahan yg resmi hasil pemilu yg demokratis serta resmi, miliki resiko serta kemungkinan pelanggaran pada keharusan serta tanggung jawab kewargaan, " kata Yustinus terhadap CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (16/5/2019) .

Tidak jalankan keharusan jadi penduduk negara yg udah ditata dalam Undang-Undang Perpajakan jadi dapat dipakai hukuman pidana.


" Beberapa pelanggaran itu bahkan juga miliki resiko hukum, termasuk juga pidana. Tidak membayar pajak meskipun sebenarnya kita perlu membayarnya ialah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Butuh diingat jika pelanggaran ini menempel dengan cara perorangan untuk setiap perlu pajak, " tegasnya.

Tertuang dalam Undang-Undangn Keputusan Umum Perpajakan (KUP) pemberian sangsi berkenaan perpajakan ini ada langkah-langkah yg dapat dikerjakan pemerintah ialah memberikannya surat peringatan, surat perintah penagihan saat itu juga serta sekaligus juga, surat paksa, pengumuman di media pers, penyitaan, lelang, mencegah, serta penyanderaan gijzeling.

Aksi gijzeling sebagai langkah paling akhir dari aksi hukum yang bisa dikerjakan pemerintah terhadap perlu pajak nakal itu dimasukkan ke penjara. Penyanderaan ini bisa dikerjakan sepanjang 6 bulan serta diperpanjang paling lama 6 bulan.

Respon Kemenkeu

Kepala Biro Komunikasi serta Kabar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menuturkan perintah itu sangatlah mengagetkan serta seharunya tidak usah direspon oleh penduduk.

Kemenkeu pula akan jalankan pekerjaan seperti ditata dalam Undang-Undang.

" Kita jalankan aturan berdasar pada hukum yg berlaku dalam pemerintahan yg resmi menurut hukum, " kata Frans terhadap CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (16/5/2019) .
Simak Juga : dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia

Dia pula mengharapkan penduduk dapat tahu hak serta kewajibannya jadi penduduk negara hingga tidak usah ikuti ajakan yg dapat memberikan kerugian diri pribadi juga negara.

" Dengan begitu, semuanya hak serta keharusan jadi penduduk negara harus dilakukan, " tegasnya.
Logged
Pages: [1]   Go Up