;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Ini Dia Sosok Dibalik “In House Lawyer” Pemerintah Spesialis Hukum Internasional  (Read 354 times)

andresteav

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 169

Sedikit yang mengerti kedatangan Direktorat Jenderal Hukum serta Kesepakatan Internasional Kementerian Luar Negeri (Ditjen HPI Kemlu) jadi penyangga penting kesuksesan beberapa diplomasi Indonesia. Kemlu kelihatan sekedar hanya mengatasi dinamika serta taktik politik Indonesia di luar negeri. Walau sebenarnya, penghitungan serta analisa hukum yang tepat jadi kunci kesuksesan diplomasi.



Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal yang pimpin direktorat ini memberi contoh menarik mengenai peranan Ditjen HPI dalam politik luar negeri Indonesia. “Kami jadi in house lawyer Pemerintah,” tutur diplomat yang sudah berkarier sepanjang lebih dari dua dekade ini pada hukumonline saat interviu spesial di ruangan kerjanya, Kamis (9/8).



Dia memvisualisasikan bagaimana beberapa diplomat di Ditjen HPI harus kuasai diplomasi dengan mengerti hukum internasional sekaligus juga tahu permasalahan tehnis. Bahkan juga menurut Damos, diplomat di Ditjen HPI butuh mengerti banyak segi hukum internasional serta mengatahui beberapa hal tehnis lintas bagian sebab “klien” mereka tidak cuma Kemlu, tetapi semua Kementerian serta Instansi Negara.





“Kami back up segi hukum untuk beberapa penyikapan berkaitan rumor internasional. Jika direktorat lain itu keseluruhan diplomasi serta politik, dan cuma kuasai lokasi,” kata Damos yang mendapatkan gelar Doctor iura dengan predikat magna cum laude dari Goethe University of Frankfurt.



Dia memberikan contoh bagaimana Ditjen HPI harus waspada memberi referensi penyikapan masalah beberapa penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh aparat negara tetangga. Kadang-kadang tempat penangkapan ialah daerah laut yang diklaim Indonesia berdasar UNCLOS/Konvensi Hukum Laut, walau sebenarnya belumlah ada kesepakatan sah dengan negara itu untuk menetapkan garis batas.



Konvensi Hukum Laut memang baru mengaku rezim Negara Kepulauan, tetapi tidak mengendalikan masalah pengesahan garis batas antarnegara bertetangga. “Publik seringkali mengerti seakan-akan pagar kita itu telah selesai. Hingga apa yang berlangsung disana itu tentu hak kita. Kami waspada lihat lebih dekat,” katanya.



Damos, demikian dia akrab dipanggil, ialah lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Kampus Padjajaran dengan konsentrasi studi hukum internasional tahun 1987. Mulai sejak itu, pria kelahiran Aceh Barat ini sudah habiskan separuh hidupnya berkarya pada bagian hukum internasional.



Simak Juga : perumusan pancasila sebagai dasar negara


Damos tertera sudah pernah jadi asisten dosen dari Guru Besar Hukum Internasional kenamaan di almamaternya, Prof. Mieke Komar. Dia cukup aktif mengajar hukum internasional di sejumlah universitas sekalian melalui karier diplomat sampai pada akhirnya ditugaskan ke Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda.



Profesi yang terus naik tidak hentikan Damos menyempatkan diri untuk mengajar jadi dosen. Saat yang sama dia juga terus meneruskan studinya di beberapa peluang. Gelar Master of Art on International Law and Politics dicapai Damos di University of Hull, UK. Hal yang paling susah diakui masalah reputasi pendidikan akademis Damos ialah menyelesaikan studi doktor di Jerman cuma dalam tempo dua tahun. Itu juga sekalian memegang jadi Konsul Jenderal RI yang berkedudukan di Frankfurt.



“Banyak orang protes, saya katakan jika saya tidak kerjakan studi ini dua tahun. Saya cuma menulisnya dalam dua tahun. Risetnya telah selama profesi saya, jadi jika bertanya berapakah lama saya S-3 ya 20 tahun,” tuturnya sambil ketawa.
Simak Juga : perumusan pancasila sebagai dasar negara

Diplomat yang berstatus dosen di FH Kampus Padjajaran, FH Kampus Indonesia, serta FH Kampus Pelita Keinginan ini sudah sempat share panduan mengakhiri studi doktor dalam sekejap.



Menurut dia, riset studi doktor harus diawali jauh sebelum tercatat jadi mahasiswa program doktor. Strateginya, Damos memahami hal yang sudah jadi bagian kerjanya jadi diplomat. Disertasi yang dipertahankan Damos empat tahun yang lalu sudah diedarkan di Indonesia jadi buku berjudul “Treaties under Indonesian Law: Comparative Study”.



Hukumonline mendapatkan peluang terlibat perbincangan bersama dengan Damos Dumoli Agusman tentang beberapa rumor hukum internasional. Tersebut cuplikan interviu hukumonline sekalian nikmati satu cangkir teh hangat di ruangan kerja Direktur Jenderal HPI, lantai 2 Gedung Penting Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Logged
Pages: [1]   Go Up