;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Yuk SImak Wacana Fatwa Haram PUBG Game  (Read 322 times)

andresteav

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 169
Yuk SImak Wacana Fatwa Haram PUBG Game
« on: June 21, 2019, 10:55:14 pm »

Ide Komisi Penentuan Umum (KPU) melarang eks terpidana korupsi berubah menjadi calon wakil rakyat dalam Penentuan Umum Legislatif 2019 nyata-nyatanya tak semuanya memperoleh support. Dalam Rapat Dengar Saran di Komisi II DPR Selasa (22/5) lalu faksi DPR, Pemerintah serta Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan menampik ide KPU. Ke-tiga instansi ini akan memutuskan eks terpidana korupsi diijinkan berubah menjadi calon anggota legislatif (calon legislatif) apabila dengan cara terbuka serta jujur mengatakan terhadap publik kalau yg terkait eks terpidana.

Ketentuan ini bukan saja menyebabkan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi pastinya memilukan KPU yg bermaksud memajukan pemilu yg lebih demokratis serta miliki integritas. Faksi KPU beralasan kalau keputusan melarang eks tahanan korupsi mendaftarkan jadi calon legislatif dibutuhkan biar penduduk dapat menentukan anggota parlemen yg bersih serta miliki reputasi bagus, termasuk juga tidak sempat terjegal soal korupsi.

Masukan KPU ini bisa disebut jadi suatu terobosan, mengingat larangan eks tahanan korupsi berubah menjadi calon legislatif tak dirapikan dengan cara tegas dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 terkait Penentuan Umum.

Simak Juga : kaidah kebahasaan teks eksposisi

Situasi ini tidak sama dengan Pemilu 2014 dimana KPU kala itu masih mengizinkan eks tahanan masalah korupsi turut mencalonkan diri jadi anggota legislatif apabila penuhi beberapa prasyarat. Beberapa prasyarat yang wajib dipenuhi salah satunya udah tuntas melakukan pidana penjara, dengan cara terbuka serta jujur mengatakan terhadap publik jadi eks tahanan, serta bukan jadi pemeran kejahatan yg berulang kali.

Berdasar pada ke-tiga prasyarat itu beberapa eks tahanan korupsi setelah itu daftarkan diri berubah menjadi calon legislatif pada Pemilu 2014. Katakan saja eks Ketua KPU periode 2001-2005 Nazaruddin Sjamsuddin yg terjebak masalah korupsi dana taktis KPU serta dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Nazaruddin pada Pemilu 2014 sempat dicalonkan oleh Partai Bulan Bintang buat Wilayah Penentuan Jawa Barat walaupun selanjutnya tak dipilih.

Contoh yang lain yaitu Muhammad Taufik, eks Ketua KPU Jakarta yg sempat dijatuhi hukuman18 bulan penjara lantaran bisa dibuktikan melaksanakan korupsi pemasokan barang serta alat peraga Pemilu 2004. Taufik yg diusung oleh Partai Gerindra setelah itu turut dalam Pemilu 2014 serta dipilih berubah menjadi anggota legislatif bahkan juga saat ini memegang jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Kehadiran calon legislatif yg tak miliki integritas pastinya bakal menaikkan soal untuk parlemen --baik di pusat ataupun di daerah-- waktu mendatang. Tampak kegalauan eks koruptor dalam parlemen cuma bakal menularkan bibit korupsi terhadap anggota legislatif yang lain, atau bahkan juga mengulangi praktik korupsi yg sempat dilaksanakan awal mulanya.

Kegalauan eks koruptor bakal kembali melaksanakan korupsi (residivis) bukan tiada argumen. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch sampai saat ini sekurang-kurangnya ada 3 residivis dalam perkara korupsi di Indonesia. Salah satunya salah satunya yaitu Mochamad Basuki Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra. Pada 6 Juni 2017 lalu Basuki diamankan KPK dalam perkara suap pengawasan aktivitas biaya serta koreksi ketetapan wilayah di Propinsi Jawa Timur 2017. Basuki dikatakan terima suap dari sejumlah Kepala Dinas Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Proses hukum pada M. Basuki masih berbuntut di KPK.
Artikel Terkait : contoh eksposisi

Bukan pertama kali Basuki terjegal korupsi. Awal mulanya pada 2002 Basuki kala memegang jadi Ketua DPRD Surabaya sempat ikut serta dalam perkara korupsi tunjangan kesehatan serta cost operasional DPRD Surabaya yg memberikan kerugian negara sejumlah Rp 1, 2 miliar pada 2002. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1 tahun 5 bulan penjara. Akan tetapi, pada tingkat banding hukumannya dikurangi berubah menjadi 1 tahun penjara. Basuki keluar dari penjara pada 4 Februari 2004.

Larangan eks tahanan korupsi mencalonkan diri jadi calon legislatif harusnya dimaknai jadi tekad baik KPU buat kembalikan citra instansi legislatif di mata publik. Sejauh ini muka legislatif senantiasa dianggap negatif gara-gara banyak anggotanya yg ikut serta dalam masalah korupsi. Data Kementerian Dalam Negeri menuturkan, ada 3. 169 anggota DPRD se-Indonesia sempat andil masalah korupsi saat kurun waktu 2004-2014. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak mulai 2004 sampai Maret 2018 bahkan juga udah mengerjakan 202 anggota legislatif baik pada tingkat pusat, propinsi, sampai kabupaten.
Artikel Terkait : contoh eksposisi
Faksi KPU jadi pengelola pemilu pada prinsipnya berotoritas bikin peraturan pelaksana asal tidak berseberangan dengan UU Pemilu. Perihal ini bahkan juga sempat dilaksanakan pimpinan KPU pada 2014 lalu dengan melarang anggota DPR yg andil pendapat masalah korupsi buat dilantik jadi DPR periode 2014-2019 walaupun perihal ini tak dirapikan dalam UU Pemilu. Disaat itu KPU kirim surat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono buat tunda pelantikan lima anggota DPR yg berstatus terduga korupsi. Mereka cuma bisa dilantik jadi anggota dewan seusai dikatakan tak bisa dibuktikan dengan cara hukum melaksanakan korupsi.

Kelanjutannnya walaupun tidak diterima DPR, Pemerintah, serta Bawaslu, faksi KPU seharusnya tak usah kuatir buat terus membela gagasannya. Ditambah lagi pandangan ini udah dapatkan support dari KPK, perguruan tinggi, serta publik. Support publik atas langkah KPU ini bisa disaksikan dari gugatan online change. org/koruptorkoknyaleg yg sampai 10 Mei 2018 udah diberi tanda tangan oleh 67. 200 orang. Banyaknya ini sekurang-kurangnya bisa memberikan kalau penduduk banyak yg menampik koruptor jadi calon legislatif, serta mengharapkan KPU berkesinambungan dengan masukan itu.

Terputus apa ide KPU selanjutnya sukses atau tidak sukses direalisasikan dalam suatu ketetapan, publik yang pasti meminta tanggung jawab antikorupsi dari semasing partai politik buat melakukan perbaikan proses seleksi internal mereka dengan melihat faktor reliabilitas dan mutu dari calon legislatif yg bakal maju dalam pemilu legislatif.  Partai politik bahkan juga selayaknya melarang kadernya yg bermental korup buat maju berubah menjadi calon legislatif.


Apabila tak ada lagi eks koruptor sebagai anggota legislatif sekurang-kurangnya bisa memajukan perbaikan citra partai politik serta parlemen di waktu mendatang. Ke dua instansi itu kedepannya tak lagi di tempatkan jadi instansi terkorup di negeri ini.
Logged
Pages: [1]   Go Up