;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Yuk Simak Imigrasi Tanjung Perak Surabaya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  (Read 317 times)

andresteav

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 169

Dalam wujudkan Zone Kredibilitas Ke arah Daerah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Surabaya terus lakukan pembenahan serta penguatan kredibilitas service pada warga.

"Ini jadi bentuk kepedulian layani warga baik pada Masyarakat Negara Indonesia (WNI) atau Masyarakat Negara Asing (WNA)," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Romi Yudianto diruang kerjanya, Rabu (26/6/19).
Simak Juga : sistem informasi manajemen

Romi menerangkan, mengenai terobosan yang dikerjakan Kanim Tanjung Perak diantaranya ialah membuat zone kredibilitas ke arah Daerah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Daerah Birokrasi Bersih serta Layani (WBBM). Untuk wujudkan WBK Kanim Tanjung Perak mempunyai beberapa sasaran prioritas kapasitas salah satunya ialah bebas pungutan liar service paspor.


"Tindakan pungutan liar serta praktik calo telah tidak lagi ada di sini (Kanim Tanjung Perak,red). Karena, pendaftaran paspor langsung lewat Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO). Tapi untuk service kelompok prioritas untuk Lanjut usia, Balita, Disabilitas, Ibu Hamil serta Ibu Menyusui tak perlu mendaftarkan lewat APAPO," jelas bekas Kakanim Mataram ini.

Pengerjaan paspor diyakinkan bebas dari pungli (pungutan liar) serta calo yang berkeliaran. Karena itu, warga yang sedang mengatur paspor untuk tenang serta tidak cemas adanya rumor terdapatnya tindakan pungutan liar serta calo.


"Saat ini tidak ada calo pengurusan paspor. Untuk ongkos sesuai peruntukan," katanya.

"Ini ialah loyalitas bersama dengan kami (Kanim Tanjung Perak,red), yang terus menahan pungutan liar dengan menyediakan skema info manajemen dengan online," paparnya.

Satu diantara cara yang dipakai Kanim Tanjung Perak dalam mencegah pungutan liar ialah pemakaian skema berbasiskan tehnologi info. Karena, lewat skema ini, hubungan di antara pemohon service publik serta petugas Imigrasi jadi makin sedikit.

"Satu diantara pengembangan kami dalam pengerjaan paspor ialah pemohon bisa isi formulir permintaan dengan online. Diluar itu, pembayaran dikerjakan langsung lewat Bank atau Kantor Pos, tanpa transaksi di Kanim Tanjung Perak," sebut Romi.

Beberapa petugas service paspor dilarang memakai media komunikasi waktu harus lakukan service tatap muka dengan pemohon paspor. Diluar itu, lanjut kata Romi, faksinya menyiapkan loker buat beberapa pegawai supaya alat komunikasi bisa tidak diaktifkan pada saat layani pemohon.
Lihat Juga : contoh sistem informasi manajemen


"Ini adalah usaha kami dalam menahan supaya petinggi/pegawai Imigrasi tidak punyai peluang untuk terkait dengan beberapa pemohon lewat jalan komunikasi yang ada, tidak hanya yang telah dipastikan," tegasnya.

Romi juga minta korps-nya untuk terus memaksimalkan service online. Ia menyarankan pada warga yang ingin membuat paspor supaya langsung mengatur sendiri tanpa ada lewat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Kita telah kerjakan terobosan lewat pendaftaran online. Walau ada banyak hal sebagai penghambat. Ada beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Tapi, kami belum pernah surut lakukan pengembangan dalam rencana memberi service publik. Pekerjaan kami layani warga," katanya.


Ia mengharap, dengan penambahan kapasitas, Kanim Tanjung Perak akan dapat menggerakkan iklim investasi yang positif di negeri buat investor asing. Tidak lupa, Romi juga memperingatkan korps-nya supaya patuh hukum serta berlaku profesional dalam jalankan pekerjaannya seharian.

"Dalam rencana penegakan hukum keimgrasian, kita harus berlaku professional, jaga tata krama yang baik, serta tidak lakukan tindakan perbuatan yang menantang hukum," ujarnya.
Logged
Pages: [1]   Go Up