;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: InI Alasan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Dinilai tak Berjalan Efektif  (Read 46 times)

achasawi

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 119

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengakui pada realitanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tak berjalan lewat cara efisien. Bahkan juga arti MGMP, ujarnya, acapkali jadikan anekdot untuk singkatan 'makan, guyon, minum serta pulang'.


Simak Juga : teks anekdot pendidikan
" Memang realitanya demikian. Ini pun jadi autokritik untuk guru-guru serta kepala sekolah, " kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kala dihubungi Republika, Selasa (6/11) .

Meski sebenarnya baik MGMP ataupun MKKS memiliki fungsi jadi wadah untuk sama sama share pengetahuan, pengalaman serta cara ajar yg modern. Walaupun ia pun tidak menolak sampai kini ada pula MGMP yg udah berjalan lewat cara efisien.

(Baca : Umumnya MGMP Dipandang tak Kerja Profesional)

Menurutnya banyak elemen kenapa MGMP serta MKKS tak berjalan maksimum di satu wilayah. Pertama dapat disebabkan tak terdapatnya budget, terhambat akses, serta peluang lantaran guru atau kepala sekolah direpotkan oleh jam mengajar yg padat sampai tak sudah sempat kumpul di komunitas MGMP atau MKKS.

Satriwan memaparkan, MGMP ada pada tingkat sekolah, Kabupaten atau Kota serta MGMP tingkat Propinsi. Rata-rata, ada budget dari pemerintah untuk membiayai operasional MGMP.

" Tetapi ya itu permasalahannya tak semua pemda yg sungguh-sungguh mendistribusikan dana untuk MGMP ini. Sampai kerapkali di beberapa daerah MGMP dibiayai lewat cara swadaya, " jelas ia.

Kalau MGMP serta MKKS akan diperlukan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ia mereferensikan biar pemerintah sungguh-sungguh memperkuat MGMP serta MKKS di semua wilayah. Triknya, kata Satriwan, dengan mengendalikan kapasitas MGMP serta MKKS lewat cara serius.

" Pemerintah juga dapat merangkum kebijaksanaan yg terperinci tupoksi MGMP serta MKKS. Apa yg musti dikerjakan MGGP, batasannya seperti apa dan seterusnya, " jelas ia.

Untuk didapati mulai tahun ajaran 2019/2020 sistem PPDB dapat berdasarkan pada zonasi. Nanti metode zonasi ini yg akan menunjang memetakan banyak siswa ketujuan level pendidikan setelah itu. Dengan aplikasi zonasi baru ini, karena itu tak ada lagi proses penerimaan siswa baru saat tahun ajaran baru.
Artikel Terkait : teks anekdot lucu 

Direktur Jenderal Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano mengemukakan Kemendikbud udah membagi kira-kira 1900 zone se-Indonesia. Ia yakin, program zonasi ini dapat membuat mudah penyelesaian problem serta penambahan kwalitas pendidikan di tiap-tiap wilayah atau zone.

“Sebab kelak ke dua hal tersebut akan dipecahkan oleh MGMP, Barisan Kerja Guru (KKG) serta yang lain di tiap-tiap zone semasing. Jadi andil MGMP ini penting, ” kata Supriano waktu lalu.
Logged
Pages: [1]   Go Up