;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Jangan Lewatkan Revisi UU Ketenagakerjaan dan industri 4.0  (Read 49 times)

achasawi

  • Cabin Crew
  • *
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 183
Jangan Lewatkan Revisi UU Ketenagakerjaan dan industri 4.0
« on: September 03, 2019, 02:48:52 am »

Jauh sebelum kita terkaget-kaget oleh karena ada disrupsi gara-gara perubahan tehnologi info, Jeremy Rifkin (1995) dalam The End of Work udah memperkirakan jika kedatangan masa info akan bawa banyak tehnologi software baru yg mutakhir serta akan bawa dunia bertambah dekat.

Saat ini, hampir seperempat era sejak mulai Rifkin memperkirakan akan berlangsung pengangguran massal di dunia gara-gara perubahan preferensi perusahaan gara-gara mengembangnya tehnologi, kita ditempatkan dengan masa revolusi industri 4. 0 yg mungkin tidak sempat kita asumsikan tiga windu yang silam. Dengan kedatangan revolusi industri baru ini, kita juga butuh waspada dalam cari kesetimbangan baru di antara pekerja, pebisnis, serta negara dalam hubungan pertalian industrial yg telah tersambung sampai kini.

Diakui ataukah tidak, andil negara, pebisnis, serta pekerja telah berpindah, bahkan juga sejak mulai Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan diundangkan pada 2003 lalu. Negara tak lagi punyai kekuasaan yg besar untuk memastikan apa satu sektor bisnis tetap akan hidup atau mati kalau sang aktor upaya tidak ingin menuruti peraturan negara.

Saat ini, pasar serta kebolehan penawaran serta keinginan yg lebih berkuasa. Bahkan juga, usaha-usaha yg minim aturan yg sukses tumbuh dengan cepat. Dari unicorn yg dijagokan serta dibanggakan pemerintah, beberapa sebagai upaya yg bergerak di area gak terjamah atau minim aturan.

Simak Juga : surat pengunduran diri kerja

Ojek online (ojol) yg pernah memunculkan masalah contohnya, atau toko online sebagai target perpajakan. Semua itu memberikan jika sekarang ini negara tak lagi punyai andil yg seperti sama satu dasawarsa yang lalu.

Ditengah-tengah pertarungan kita melawan halangan revolusi industri 4. 0 ini, kesetimbangan baru butuh juga dirumuskan dalam membahas pertalian ketenagakerjaan yg ditata dalam UU Ketenagakerjaan. Sampai kini, kita masih bergelut pada bab classic seperti penghasilan minimal, pekerja ubah daya (outsourcing) , serta pemutusan pertalian kerja (PHK) .

Untuk permasalahan paling akhir ini, ialah PHK sebagai desas-desus yg peka. Disadari ataukah tidak, penyusunan bab PHK dalam UU Ketenagakerjaan begitu ruwet serta legalistik (kalau tak mau dikatakan berputar-putar) . Walaupun sebenarnya, penyusunan PHK yg sehat serta fleksibel ialah kunci survival bukan hanya pebisnis akan tetapi pun pekerja tersebut dalam melawan disrupsi gara-gara revolusi industri 4. 0.

Sampai kini, deskripsi bab PHK ialah satu bentuk kesewenang-wenangan pebisnis bertindak sebagai faksi yg kuat pada karyawan bertindak sebagai faksi yg lemah. Tidak salah memang, akan tetapi tidak juga seluruhnya benar. Di masa disrupsi ini, malahan nantinya pekerja yg dibutuhkan agunan tentang jika dianya dapat berhenti dengan bebas tidak dengan desakan dari pekerja serta dipersulit untuk mendapat pekerjaan yg lebih pantas.

Memang benar jika masa revolusi industri 4. 0 akan bawa pengangguran massal, akan tetapi berarti beberapa orang yg kerja punyai kekhususan yg tidak dipunyai oleh rekan-rekan sejawatnya. Serta itu, berarti beberapa orang sesuai ini akan punyai daya tawar yg tinggi lantaran perebutan di antara industri yg satu dengan lainnya bertambah ketat.

Karenanya, ada masanya malahan kebebasan pekerja untuk pilih pekerjaan akan terkekang oleh tingkah satu atau dua pelaku pebisnis yg tidak tulus jika ditinggal pekerjanya. Surat pengunduran diri pekerja yg tidak diterima atau bahkan juga tidak diolah serta cuma disimpan dibawah laci jadi perihal yg tidak asing. Buat pekerja sesuai ini, tidak ada agunan dari UU Ketenagakerjaan berwujud kasus yg tegas mengendalikan hak atau kebebasan dari pekerja untuk tinggalkan pekerjaan lamanya disaat peluang baru terbuka buat sang pekerja.
Artikel Terkait : contoh surat resmi perusahaan

Penyusunan sesuai ini belumlah ada di UU Ketenagakerjaan. Penyusunan mengenai agunan jika pengunduran diri bisa diserahkan oleh pekerja tak perlu terikat dengan ewuh-pakewuh. Pun, agunan anti non-competition clause yg mudah merintangi pekerja untuk rubah ke perusahaan pesaing. UU Ketenagakerjaan kita masih melihat PHK jadi satu perihal yg tidak baik. Walaupun sebenarnya PHK yang pasti serta peraturan yg gak ruwet akan membantu pebisnis serta pekerja.
Logged
Pages: [1]   Go Up