;

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Pgrs-Paraku  (Read 2064 times)

jeff rizuki

  • Forum Machi
  • ***
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 2035
  • Still Fantasy On The Run Capricorn The Era
Pgrs-Paraku
« on: October 12, 2009, 03:41:00 PM »

“Dibalik peristiwa itu ada hikmah. Mungkin kalau tidak terusir, orang Tionghoa akan tetap di pedalaman, dan tidak bisa maju seperti sekarang,” kata Fung Jin.

Begitulah, kalimat yang mengalir dari perempuan paruh baya ini, menanggapi peristiwa pengungsian besar-besaran yang dilakukan etnis Cina di sepanjang perbatasan pada September-Oktober 1967.


Fung Jin tinggal di Pontianak. Usianya 58 tahun. Ketika peristiwa itu terjadi, usianya 21 tahun. Ketika itu, bersama keluarga dan pengungsi lainnya, dia berjalan kaki dari Toho ke Pontianak. Jaraknya sekitar 75 km. Dia berharap, peristiwa itu tak pernah terjadi lagi.

Fung Jin adalah satu dari 70 ribu warga Cina yang mengungsi karena “demontrasi” atau ethnic cleansing, pembersihan etnik yang dilakukan orang Dayak, terhadap orang Cina. Saat itu, sebagian besar etnik Cina hidup di pedalaman dan sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah peristiwa itu, mereka menyebar ke berbagai wilayah di Kalbar, Jakarta, Singapura, Hongkong, Taiwan, atau kembali ke Cina Daratan (RRC).

Peristiwa itu berkaitan dengan penumpasan yang dilakukan militer Indonesia, terhadap para mantan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU).

Keberadaan PGRS-PARAKU tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Peristiwa ini biasa disebut Dwikora. Presiden Sukarno mengobarkan semangat rakyat Indonesia dengan semboyan “Ganyang Malaysia”, untuk merespon kondisi politik yang terjadi saat itu.

Peristiwa Dwikora terjadi, karena Perdana Menteri Persekutuan Melayu, Tun Abdul Rahman ingin membentuk Negara Federasi Malaysia yang meliputi Semenanjung Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei.

Malaysia yang berada dibawah negara Persemakmuran, segera mendekat ke Inggris. Tun Abdul Rahman menemui Perdana Menteri Inggris, Harold Mc Millan di London, pada Oktober 1961.

Sikap Tun Abdul Rahman membuat AM Azahari meradang. Dia melakukan pemberontakan terhadap Brunei. Azahari mengumumkan berdirinya Negara Kalimantan Utara (NKU), dan pembentukan Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Wilayahnya terdiri dari Brunei, Serawak dan Sabah. Pernyataan itu disampaikan di Manila pada 8 Desember 1962

Menurut JAC Mackie, Azhari pemimpin Partai Rakyat Brunei patut kecewa, karena dalam Pemilihan Umum Agustus 1962, dia memenangkan 54 dari 55 kursi di Dewan Distrik dan 16 dari 33 kursi di Dewan Legislatif. Malaysia menuduh Indonesia berada dibalik aksi pemberontakan ini. Namun, hal itu ditepis pemerintah Indonesia, dan tidak merespon masalah ini.

Pemberontakan ini bisa diatasi. Inggris turut campur tangan memadamkan pemberontakan itu. Malaysia menuduh Indonesia berada di balik pemberontakan itu. Hubungan kedua negara langsung tegang.

Pada 31 Mei - 1 Juni 1963, terjadi pertemuan antara Presiden Sukarno dengan Perdana Tun Abdul Rachman di Tokyo. Hal ini bisa meredakan ketegangan sesaat.

Manai Sophiaan berpendapat, untuk merumuskan lebih lanjut hasil pertemuan Tokyo, diadakan lagi pertemuan para Menteri Luar Negeri tiga negara, yaitu: Indonesia, Malaya dan Filipina, di Manila dari tanggal 7-11 Juni 1963. Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ini, diperkuat dengan diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi antara Perdana Menteri Tun Abdul Rahman, Presiden Macapagal dan Presiden Sukarno yang dilangsungkan di Manila dari 31 Juli - 1 Agustus 1963, yang hakekatnya hanya mengesahkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri sebelumnya.

Dalam perundingan tersendiri antara Presiden Sukarno dan Presiden Macapagal, disetujui apa yang dikenal dengan Doktrin Sukarno - Macapagal yang menegaskan bahwa Masalah Asia supaya diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri. Doktrin ini dengan serta merta ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris, karena dinilai dapat menggagalkan tujuan pembentukan Federasi Malaysia yang dirancang di London yang sebenarnya untuk meng-contain Indonesia. Hasil KTT Manila ternyata menggelisahkan London dan Kuala Lumpur.

Tun Abdul Rachman menandatangani persetujuan dengan pemerintah Inggris mengenai pembentukan Negara Federasi Malaysia, 9 Juli 1963. Dan, pada 31 Agustus 1963, Negara Federasi Malaysia secara resmi akan diproklamirkan.

Kondisi makin memanas, karena pemerintah Filipina juga mengakui Sabah bagian dari wilayahnya. Sultan Sulu di Pilipina, pernah meminjamkan Sabah sebagai pelabuhan untuk perdagangan Inggris.

Pada 16 September 1963, Negara Federasi Malaysia terbentuk. Namun, pada perkembangannya, Singapura keluar dari keanggotaan. Begitu juga Brunei.

Pembentukan Negara Federasi Malaysia membuat Indonesia marah. Pada 17 September 1963, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur didemo rakyat Malaysia, pada 18 September 1963. Begitu juga Kedutaan Besar Persekutuan Tanah Melayu dan Inggris di Jakarta. Kedutaan Inggris di Jakarta, malah dibakar.

Sejak itu, mulai terjadi konfrontasi Indonesia dan Malaysia yang dibantu Inggris. Presiden Sukarno mengobarkan semangat rakyat Indonesia dengan semboyan “Ganyang Malaysia”. Sukarno segera membentuk Dwi Komando Rakyat atau Dwikora. Yang berisi, “Perhebat pertahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan Revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei, memerdekakan diri dan menggagalkan Negara Boneka Malaysia.”

Dalam pandangan Presiden Sukarno, terbentuknya Negara Federasi Malaysia, menjadi legitimasi bagi Inggris untuk “bermain” di wilayah itu, dalam rangka membendung laju pengaruh komunis. Saat itu, Sukarno sedang dekat dengan negara-negara komunis, seperti Soviet dan China. Bahkan, Indonesia juga telah membentuk poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Peking.

Menurut JAC Makie, terbentuknya Federasi Malaysia yang berada di lingkungan Persemakmuran, membuat Inggris merasa punya kewajiban memberi perlindungan secara militer. Ketika Malaysia baru merdeka, ada 2.000 tentara Inggris dan Australia di sana. Setelah Federasi Malaysia terbentuk, kekuatan militer itu, dengan cepat ditambah menjadi 50.000.

Pembentukan Federasi Malaysia tidak berjalan mulus. Berbagai kekuatan menentang. Di Semenanjung Malaya, Front Sosialis Malaya, terdiri dari Partai Rakyat Malaya dan Partai Buruh, serta Partai Islam se-Malaya. Di Singapura, Barisan Sosialis, Partai Pekerja dan Partai Rakyat. Di Kalimantan Utara, Partai Rakyat Brunei dan Serawak United People's Party (SUPP).

Khusus untuk Partai Rakyat Brunei di bawah pimpinan AM Azahari, sejak 1956 sudah mempunyai program, mengusir Inggris dari Kalimantan Utara.

Presiden Sukarno menganggap Inggris dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat merupakan Neo Kolonialis atau Nekolim. Semangat anti penjajahan dan penghisapan yang dimiliki Sukarno, membuatnya ingin mengusir pengaruh Inggris di Malaysia.

Namun, sebagian pihak menilai, konfrontasi terhadap Malaysia adalah “politik pengalihan” Bung Karno atas situasi sosial, ekonomi, dan politik domestik saat itu. Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti dalam tulisannya di Kompas menilai, perekonomian Indonesia sedang sulit, akibat revolusi yang katanya belum selesai. Antara TNI AD dan PKI pun sedang terjadi persaingan. Dalam konfrontasi PKI mendukung Bung Karno, sedangkan ABRI “setengah hati”.

Meski menghadapi kesulitan ekonomi, ABRI memiliki peralatan tempur tercanggih di Asia Timur. Peralatan perang itu dibeli dari Uni Soviet, untuk merebut Irian Barat. Pada masa Trikora (Tiga Komando Rakyat), Soviet mendukung Indonesia. Namun, pada saat Dwikora, Soviet enggan mendukung Indonesia. Soviet berpendapat, karena pengaruh PKI, Indonesia lebih condong ke RRC.

Dalam konfrontasi itu, Malaysia didukung Inggris, Australia, dan Selandia Baru, sebagai sesama anggota Persemakmuran Inggris.

Lie Sau Fat atau XF Asali, budayawan dari Kalbar berkata, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan membantu perang dengan Malaysia. Mereka terdiri dari gerilyawan dan sukarelawan. Para pelarian dari Serawak, pada umumnya etnis Cina dan komunis. Sukarelawan berasal dari Singkawang, Bengkayang dan berbagai wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari berbagai etnis. Ada Melayu, Dayak, Cina di Indonesia dan Cina dari Serawak. Yang merupakan pelarian dari Malaysia, ketika masih dijajah Inggris.

Tahun 1967, Indonesia sudah berganti pemerintahan. Orde Lama dianggap pro komunis, karena ingin menjadi bagian dari poros Jakarta-Hanoi-Pyongyang-Beijing. Amerika dan sekutu, membuat perang domino untuk membendung pengaruh komunis menyebar. Maka, Amerika menempatkan pasukan dan menyokong perang Korea. Hingga pecah perang Korea yang membuat Korea terpecah menjadi dua. Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang pro Barat. Di Vietnam, Amerika tidak bisa membendung laju komunis. Bahkan, tentaranya harus hengkang dari Vietnam.

“Nah, karena Malaysia mulai bergolak, sekutu membuat suatu strategi, untuk membendung masuknya komunis,” kata Asali.

Indonesia menerjunkan pasukannya ke Semenanjung Malaya, dan mengirim pasukan untuk menyusup ke berbagai wilayah di Kalimantan Utara. Dengan strategi gerilya, pasukan ini berhadapan langsung dengan pasukan Inggris yang terdiri dari pasukan Gurkha.

Selain melakukan perang langsung dengan Malaysia, Indonesia juga merekrut kelompok perlawanan yang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Antara lain dengan pucuk pimpinan TNKU, Azahari, Serawak United People’s Party (SUPP), dan lainnya.

Menurut Soemadi, dalam satu pertemuan di Sintang, 1963, Azahari dan perwakilan dari SUPP bertemu dengan Dr Subandrio, Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Nageri. Hasil kesepakatan, beberapa kelompok perlawanan itu, dilebur menjadi satu dengan nama PGRS dan PARAKU. Kelanjutan dari kesepakatan ini, sebanyak 850 pemuda-pemudi dari Cina Serawak menyeberang ke Kalimantan Barat. PGRS punya wilayah operasi di Sanggau hingga Sambas. PARAKU wilayah operasinya dari Sanggau hingga ke Serawak.

Untuk memenangkan pertempuran melawan Malaysia, PGRS-PARAKU dilatih tentara Indonesia. “Saat itu, kita melatih PGRS-PARAKU untuk dipergunakan membantu memerdekakan Malaysia. Mereka dilatih oleh RPKAD di Bengkayang,” kata Letkol Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura.

Menurutnya, PGRS kebanyakan orang Cina Serawak. PARAKU sebagian besar dari Sabah. Dua kelompok ini ideologinya komunis.

Lalu, kenapa pemerintah RI melatih anggota komunis? (bersambung)

http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/02/lost-generations-1.html
Logged
bye-bye FI

Kap_Free ---> Dilarang memberikan NOTE dengan menggunakan nama admin... Terima kasih.

yayangnino

  • Chingu
  • **
  • Keong: 1
  • Offline Offline
  • Posts: 1538
  • te neng ne re neng neng..dung dung dung..wing
Re: Pgrs-Paraku
« Reply #1 on: October 12, 2009, 06:40:01 PM »

dayak serem emang
aku juga takut masuk ke wilayahnya harus minum darah babi sama tuak
Logged

blogku: http://natanedan.wordpress.com/
Sometimes the only sane answer to an insane world is insanity [mulder]

jeff rizuki

  • Forum Machi
  • ***
  • Keong: 0
  • Offline Offline
  • Posts: 2035
  • Still Fantasy On The Run Capricorn The Era
Re: Pgrs-Paraku
« Reply #2 on: October 15, 2009, 12:49:50 PM »

“Saat itu, RI memang zaman Orde Lama, dan Bung Karno tidak melarang ideologi komunis,” jawab Letkol Harsono Subardi, mantan Biro Intel POM Kodam XII Tanjungpura. PGRS punya koran. Namanya Lae Tung Po. Isinya berbagai tema tentang gerakan PGRS.

Menurut Edward Tenlima, mantan Danlanud Singkawang 2, Bengkayang, banyak sukarelawan datang dari Malaysia, dilatih secara kemiliteran di Sanggau Ledo, Bengkayang. Setelah itu, mereka kembali ke Malaysia melakukan penyusupan. Sukarelawan itu sebagian besar dari Cina Serawak.


PGRS dilatih di tempat rahasia dan jauh dari perkampungan masyarakat. Alasan pemilihan Sanggau Ledo sebagai tempat latihan, daerah itu pusat pemukiman orang Cina. Seperti, di Piong San dan Sepang.

Dengan cara itu, para sukarelawan yang sudah dilatih, lebih mudah mengajak orang Cina di daerah itu, bergabung menjadi sukarelawan dan melawan Malaysia. Daerah itu juga dekat dengan perbatasan Malaysia sebelah barat. Jaraknya sekitar 43 kilometer.

Kedatangan awal para anggota PGRS ke Sanggau Ledo dibenarkan Thong Fuk Long, biasa dipanggil Tomidi. Dia diminta tentara menjadi penerjemah para gerilyawan. Ketika itu, Tomidi menjadi guru bahasa Indonesia di Sanggau Ledo. Kebetulan, dia menguasai bahasa Mandarin, Belanda, dan Khek.

Pada akhir Desember 1963, ada 31 orang dari Serawak, Malaysia datang ke Sanggau Ledo. Mereka para pentolan PGRS. “Kami mendapat persetujuan dari pemerintah RI, untuk memerdekakan Sabah dan Serawak. Pemerintah minta etnis Cina untuk membantu. Kalau bukan etnis Cina, siapa lagi yang bantu,” kata Tomidy menerjemahkan pembicaraan itu.

Tentara malah meminta seorang fotografer mendokumentasikan kegiatan latihan para anggota PGRS-PARAKU.

“Saya tahu tempat latihan mereka, karena saya ikut tentara dan memotret mereka latihan,” kata Bong Bu Tjin.

Setelah dilatih di Indonesia, mereka dikembalikan ke Serawak. Yang ketika itu ingin memerdekakan diri. Bong kadang ke hutan dan mengikuti berbagai operasi yang dilakukan tentara.

Selain di Sanggau Ledo, ada beberapa tempat yang digunakan. Misalnya Singkawang. “Latihan tidak resmi. Tentu saja supaya bisa perang. Latihan itu selama 15 hari. Senjata tidak diberikan Kodam. Senjata juga tidak lengkap. Maksudnya, tidak satu orang pegang satu senjata,” kata Sarwono WHD, eks Waasintel Kodam XII Tanjungpura.

Menurutnya, setengah dari jumlah anggota PGRS-PARAKU hidup sendiri di tengah masyarakat. Diurusi penuh oleh Kodam juga tidak. Setahu dia, yang urus banyak. Salah satunya dari Biro Pusat Intelejen (BPI). Kepala BPI, Dr Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I, merangkap Menteri Luar Negeri.

Ya, maklumlah urusan politik, katanya.

Operasi intelejen khusus tidak ada. Kodam hanya memberikan bahan untuk bergerak. Misalnya, wujudnya latihan yang ikut diproses intelejen. Jadi, intelejen tidak bergerak sendiri. Intelejen lebih didominasi BPI. Saat itu, BPI lebih banyak dikuasai PKI. Yang mendirikan barak-barak di sepanjang perbatasan adalah BPI.

“Kalau yang lewat orang PGRS-PARAKU, mereka yang pakai. Kalau tentara Indonesia yang lewat, ya, mereka yang pakai,” kata Sarwono.

Barak itu ada di sepanjang perbatasan Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Putussibau, Benua Martinus, hingga Badau. BPI bergerak sendiri dan tidak mengikutsertakan Kodam. Cuma, Kodam tetap diberitahu. Ketika itu, BPI bermarkas di garasi rumah orang di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Tapi, ia lupa alamatnya.

Selain PGRS-PARAKU, Indonesia banyak merekrut sukarelawan. Mereka dilatih di beberapa tempat. Salah satunya ada di Singkawang. Sebagian besar yang mengurus dari BPI. “Kapan masuknya ke Kalbar juga tidak jelas, karena itu urusan Pusat dan bukan Kodam,” kata Sarwono.

Operasi tentara di perbatasan dipimpin Brigjen Supardjo dari Kodam VII Diponegoro, Jawa Tengah. Dia Panglima Komandan Tempur (Pangkopur) di Kalbar, sepanjang perbatasan.

Brigjen Supardjo sering keliling kampung sendirian, tanpa pengawal. Orangnya ramah pada penduduk kampung. Setiap ketemu masyarakat, dia mau menyapa duluan. Orang kampung juga heran. Ini ada jenderal jalan sendiri tanpa ada yang mengawal.

“Setiap ada orang Cina, bakal dikunjungi. Dia berkawan dengan orang Cina. Orangnya baik sekali. Sering mengajak masyarakat untuk bicara,” kata Durani, warga Dusun Sebol, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Brigjen Supardjo memberikan ultimatum kepada penduduk di Bengkayang, membuat lubang di belakang rumah setiap penduduk.

“Lubang itu berfungsi menghindari bom, bila ada serangan udara,” kata Supardjo.
Satu keluarga satu lubang. Lubang itu berbentuk hurur L. Dalam satu meter, panjang tiga hingga empat meter. Makin banyak jumlah keluarga, makin besar lubangnya.

Perintah membuat lubang di belakang rumah dilakukan serempak bagi warga di sepanjang perbatasan. Syahrir Mochtar dari Putussibau, memaparkan pengalaman yang sama. Setiap rumah diperintah membuat lubang di belakang rumah.

Semasa konfrontasi dengan Malaysia, banyak tentara Indonesia diterjunkan secara langsung ke Semenanjung Malaya. Untuk wilayah Kalimantan Utara, operasi lebih banyak dilakukan melalui jalur darat.

Sungai Kapuas menjadi urat nadi mobilisasi pasukan. Pelabuhan Pontianak, dulu bernama Pelabuhan Dwikora, menjadi pendaratan pasukan dari Jawa. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai Kapuas, menuju perbatasan Malaysia bagian barat.

Semitau dijadikan basis penyerangan ke Malaysia. Jalan darat belum banyak dibuat. Kalau ada pasukan baru datang, mendarat di Semitau. Kodim ada di Semitau. Jarak ke perbatasan lebih dekat dari sungai.

Masa konfrontasi hampir tidak ada perahu Bandong yang berangkat atau datang dari Pontianak. Jalur sungai yang menjadi urat nadi dan jalur utama transportasi masyarakat, menjadi rawan. “Orang tidak berani mengarungi sungai yang kala itu, dijadikan sarana utama bagi mobilisasi pasukan dari Pontianak,” kata Syahrir.

Akibatnya, semua rakyat jadi sengsara. Bahan pokok menjadi susah dan mahal. Bahkan, jatah beras bagi pegawai negeri, baru bisa diambil 6-7 bulan sekali. Sangking sulitnya transportasi.

Malaysia lebih bersikap bertahan, dan hanya berusaha membendung masuknya tentara Indonesia ke Malaysia. Usaha Malaysia dibantu tentara Inggris dan Australia.

AURI menyiapkan 8 Tu-16, 4 P-51, 9 B-25, 2 C-130, 11 C-47, serta 4 Il-14, dinyatakan siap. ALRI juga menyatakan kesiapannya dengan menempatkan ratusan kapal didukung pesawat terbang serta beberapa batalion marinir. Celakanya, kekuatan AURI harus berhadapan dengan AU Inggris dan AU Australia yang melindungi negara persemakmurannya. Kekuatan gabungan Inggris-Australia diduga terdiri dari 50-an bomber, 24 Hawker Hunter, 24 Gloster Javelin, 30 F-86 Sabre, serta 6 skadron pesawat angkut dan 12 helikopter. Belum dihitung skadron rudal Blood Hound serta 2 skadron pesawat siap di Australia. Pertahanan Malaysia makin sempurna dengan dukungan pasukan darat dan laut. Semua terdiri dari 27 batalion, 16 batalion artileri, belasan kapal, serta pasukan Gurkha (Angkasa-online).

“Dalam berbagai pertempuran, tentara Malaysia lebih banyak berada di garis belakang menjaga perbatasan. Yang lebih banyak bertempur adalah, pasukan khusus Gurkha,” kata Halim Ramli, wartawan senior di Kalbar.

Gurkha adalah pasukan bayaran yang dipakai Inggris sejak Perang Dunia Kedua. Mereka orang tangguh dan biasa hidup di pegunungan Himalaya.

Semasa konfrontasi dengan Malaysia, banyak sekali tentara Indonesia meninggal di pertempuran. “Setiap hari ada 3-4 tentara dibawa dengan helikopter dari daerah perbatasan,” kata Jomandi Loka, warga Singkawang.

Saat itu, dia duduk di bangku SMP Singkawang. Setiap hari menyaksikan mayat diangkut ke Rumah Sakit Umum Singkawang (sekarang RS Santo Vincentius, Jalan Pangeran Diponegoro 5 Singkawang).

Karenanya, Taman Makam Pahlawan di Singkawang, isinya sebagian besar tentara dari Jawa. Terutama pasukan dari Kodam VII Diponegoro, Jawa Tengah.

Tak hanya melalui pertempuran, Indonesia juga melancarkan perjuangan secara diplomatik. Ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia keluar dari PBB dan membentuk Conefo (Conference of New Emerging Forces).

Suasana politik makin keruh dengan terjadi peristiwa penculikan terhadap para jenderal di Jakarta, pada 30 September 1965. Sembilan petinggi militer diculik. Peristiwa ini menimbulkan rentetan dan peristiwa kemanusiaan lainnya. Inilah lubang hitam sejarah bangsa Indonesia yang hingga kini masih misteri.

Banyak muncul buku dengan berbagai teori mengenai peristiwa ini. Ada yang menganggap, peristiwa ini pemberontakan PKI. Ada yang berpendapat, rivalitas di tubuh Angkatan Darat. Teori lain, usaha dan kekuatan asing mengakhiri kekuasaan dan politik Presiden Sukarno. Banyak teori bersliweran hingga sekarang. Satu yang pasti, akibat peristiwa ini, ada sekitar 2 jutaan orang dibantai dan meregang nyawa, karena dianggap anggota dan simpatisan PKI.

Peristiwa 30 September berimbas pada tentara di lapangan. “Posisi tentara pada waktu G30SPKI dalam keadaan sulit semua. Siapa kawan dan lawan, tidak jelas,” kata Sarwono. Hal itu tentu sangat rawan bagi jalur komando.

Kodam XII Tanjungpura juga kesulitan mengetahui mana kawan dan lawan. “Setelah itu diketahui Asisten 1, Letkol Langlang Buana dan Asisten 2, Letkol Kestam, termasuk sebagai anggota PKI,” kata Sarwono. Sarwono datang ke Kalbar pada tahun 1963. Dia berasal dari Jawa Tengah.

Hal serupa diungkapkan Edward Tenlima atau Edo. Dia menjadi pilot pesawat Mustang dan berpangkalan Lapangan Udara (Lanud) Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pada 2 Oktober 1965, dia diminta terbang bersama puluhan pesawat tempur lainnya ke Jakarta. Bila sebelum operasi pilot tahu, operasi apa yang akan dijalankan, malam itu dia tidak tahu.

“Pokoknya kenakan pakaian dan terbang,” kata Edo.

Dia terbang menyisir laut utara Jawa. Begitu mendekati udara Jakarta, tiba-tiba mendapat perintah mendarat di Bandung. Selanjutnya, dia harus mengenakan terus baju pilot siap tempur dan berada di samping pesawatnya, menunggu perintah selanjutnya. Hingga sebulan lebih, dia berada di samping pesawat tempurnya. “Pokoknya, harus siap terus. Makan dan tidur tidak boleh jauh dari pesawat,” kata Edo.

Dari empat pilot pesawat Mustang yang ada, hanya dia yang boleh terbang. Alasannya, karena dia dari Ambon. Lainnya dari Jawa dan “dianggap berbahaya.” Dia mendapat perintah langsung dari Leo Watimena, Panglima Pasukan Gerak Tjepat (PGT), sekarang bernama Paskhas. Leo orang Ambon dan dekat dengan Suharto. Laksamana Madya Omar Dhani, Menteri/Panglima AURI, yang menjabat Panglima Dwikora dianggap lebih dekat kepada Presiden Sukarno.

Pangdam XII Tanjungpura yang ketika itu dipimpin Brigjen Ryakudu, juga mengalami kesulitan, mana kawan dan lawan. Semua serba tak jelas.

Pascaperistiwa 30 September 1965, ada pesawat dari Jakarta yang menyebarkan selebaran dari udara di Bengkayang. Isinya, Jakarta dalam kondisi aman. Peristiwa itu terjadi sekitar 1966.

Brigjen Supardjo, Pangkopur di perbatasan dituduh dan dianggap sebagai anggota komunis. Dia ditangkap dan dihukum. Beberapa penduduk perbatasan mengingat pesan yang disampaikan Supardjo, “Nanti pada tanggal 30 September, jangan keluar rumah. Takut kena hujan yang tak bisa diobati,” kata Durani, menirukan ucapan sang Jenderal.

Pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno memberikan mandat kepada Jenderal Suharto. Pengalihan kekuasaan ini disebut dengan Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret.

Perubahan kepemimpinan, turut pula memengaruhi kebijakan pemerintah. Konfrontasi dengan Malaysia dihentikan dengan pertemuan di Bangkok, Thailand pada 28 Mei 1966. Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengadakan perjanjian damai pada 11 Agustus 1966.

Perdamaian ini, berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Juga kepada para tentara dan gerilyawan yang pernah direkrut, untuk membantu konfrontasi dengan Malaysia.□ (bersambung)
http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/02/lost-generations-2.html
Logged
bye-bye FI

Kap_Free ---> Dilarang memberikan NOTE dengan menggunakan nama admin... Terima kasih.
Pages: [1]   Go Up