Print

[blue_scorpion]

PESERTA LPI

   
Aceh United
Bali Dewata
Bandung FC
Batavia Union
Bogor Raya
Cendrawasih Papua
Jakarta 1928
Kabau Padang
Kesatria XI Solo
Manado United
Medan Bintang
Medan Chiefs
Persebaya 1927
Persema Malang
Persibo Bojonegoro
PSM Makassar
Real Mataram
Semarang United
Tangerang Wolves

Liga Primer Indonesia, disingkat LPI (bahasa Inggris: Indonesia Premier League) adalah kompetisi sepak bola antar klub profesional di Indonesia yang diselenggarakan sejak 2011. LPI diselenggarakan oleh PT Liga Primer Indonesia yang dimotori oleh pengusaha Arifin Panigoro. LPI tidak berafiliasi dengan PSSI, sehingga menjadi ajang tandingan terhadap Liga Super Indonesia yang diselenggarakan oleh PSSI.

Dasar hukum

PSSI menganggap penyelenggaran LPI ilegal karena tidak memiliki izin dari asosiasi sepakbola tersebut. Akan tetapi pihak LPI menyatakan bahwa penyelenggaraan LPI tidak melanggar hukum karena sesuai dengan rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Maret 2010. Konsorsium LPI juga menyatakan sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi dan meminta izin kepada PSSI, namun PSSI bersikap menutup diri terhadap penyelenggaraan LPI. PSSI memaparkan secara panjang lebar alasan mengapa LPI melawan hukum,, namun tidak pernah menjelaskan alasan mengapa mereka tidak merestui LPI, kecuali menyebut LPI sebagai "kompetisi ecek-ecek", "tarkam", dan "banci." LPI akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Sanksi PSSI

PSSI mengancam menghukum berat semua klub, pemain, dan perangkat pertandingan yang terlibat di liga ini. Diantara ancaman yang dilontarkan PSSI, klub Liga Super Indonesia yang terlibat LPI akan didegradasi ke divisi satu. dan diminta mengembalikan aset-aset PSSI. Empat klub LPI yang diancam menyatakan tidak takut dengan ancaman PSSI tersebut.
Pemain yang terlibat LPI juga diancam tidak dapat memperkuat timnas. Keputusan tersebut ditentang oleh beberapa pihak, termasuk Menpora, Anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Meski PSSI mengeluarkan ancaman tersebut, Badan Tim Nasional tetap memanggil beberapa pemain dari klub-klub anggota LPI untuk seleksi timnas U-23 yang disiapkan untuk Sea Games 2011 dan kualifikasi Olimpiade 2012.

Pelatih timnas Indonesia Alfred Riedl juga menyatakan tidak akan memanggil pemain yang bermain di LPI dengan alasan "pemain yang tampil di kompetisi yang tidak diakui oleh FIFA, tidak bisa tampil di timnas."Padahal statuta FIFA hanya menyatakan bahwa "setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak tergantung pada masa tinggal di negara tertentu memenuhi syarat untuk bermain mewakili tim nasional asosiasi negara itu."
Tidak cukup dengan klub dan pemain, pelatih klub-klub LPI diancam dicabut lisensinya.Selain itu, PSSI juga mengancam wasit yang terlibat dalam penyelenggaraan LPI dengan sanksi FIFA dan pencabutan lisensi.
[sunting]Izin penyelenggaraan pertandingan

Laga perdana di Stadion Manahan Solo

Pertandingan perdana di Stadion Manahan Solo antara Solo FC melawan Persema hampir tidak dapat dilangsungkan karena tidak mendapat izin dari Polri. Menurut UU, segala macam acara yang berpotensi pada kericuhan massa harus mendapat izin tertulis dari Polri, termasuk penyelenggaraan pertandingan sepakbola. Polri beralasan mereka tidak dapat memberi izin pertandingan LPI karena PSSI tidak memberikan rekomendasi. Desakan publik membuat Menpora mengadakan mediasi dengan mengundang PSSI, LPI, dan Polri, akan tetapi tidak satu pun perwakilan PSSI hadir di pertemuan tersebut. Menpora kemudian menyatakan penyelenggaraan LPI tidak membutuhkan izin PSSI, melainkan hanya membutuhkan izin Badan Olahraga Profesional Indonesia. Polri akhirnya memberikan izin pertandingan setelah BOPI memberikan rekomendasi. Belakangan diketahui bahwa PSSI cabang Kota Solo yang diketuai oleh F.X. Hadi Rudyatmo (sekaligus ketua Persis Solo) memberikan rekomendasi kepada Polresta Surakarta untuk memberikan izin pertandingan LPI, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pengurus PSSI pusat.

Format kompetisi

LPI menggunakan format kompetisi penuh. Setiap tim akan menghadapi tim lawan yang sama sebanyak 2 kali dalam 1 musim melalui pertandingan kandang dan tandang. Pemenang akan ditentukan dari jumlah poin paling banyak selama 36 pertandingan.
Televisi penyiar

LPI disiarkan oleh Indosiar. Indosiar direncanakan akan menyiarkan secara langsung 68 pertandingan pada hari Sabtu dan Minggu setiap pekannya. MetroTV juga menyiarkan 1 pertandingan pada pekan pertama.

wikipedia

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pesepakbola Internasional di LPI

# Lionel Charbonnier, penjaga gawang ketiga Prancis pada world cup 1998 dan ikon klub Auxerre Prancis.(Aceh United)
# Jose Basualdo pelatih Real Mataram, eks punggawa Argentina di Piala Dunia 1990 dan 1994
# Paulo Camargo ( brazil ) pelatih Tangerang Wolves,  anak didiknya kini bergabung dengan Los Galacticos, Real Madrid, yaitu Kaka.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Alasan PSSI Menolak Liga Primer Indonesia (LPI)

PSSI menggunakan pasal 11 dalam statuta FIFA yang berbunyi (hal 4) untuk melarang pemain diluar LSI untuk mewakili timnas

Player: any football player licensed by an Association.

disini sekilas bagi orang awam akan memahami
"oh pemain LPI kan tidak diakui PSSI,jadi tidak dilisensi/dicabut oleh PSSI,otomatis gak bisa mewakili timnas"

benarkah begitu?

coba kita simak hal 66. Eligibility to Play for Representative Teams (kelayakan untuk mewakili timnas)
bisa dilihat pada pasal 15

Any person holding a permanent nationality that is not dependent on
residence in a certain country is eligible to play for the representative teams of
the Association of that country.

mari kita terjemahkan per-frase:
1. Any person: siapa saja
2. holding permanent nationality: yang memegang/memiliki kewarganegaraan tetap
3. that is not dependent on residence in certain country: yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu
4. is eligible to play: layak/berhak untuk bermain
5. for the representation teams of the Association of that country: untuk perwakilan tim dari Asosiasi dari negara tersebut(dalam hal ini PSSI)

jadi jelas, tidak disebutkan "Player" dalam principle tersebut.  pasal lainnya(16,17,18) hanya membahas spesial case apabila seseorang tersebut pny 2 kewarganegaraan atau persoalan tempat kelahiran.

fortang

Pemerintah Restui LPI

(ANTARA News) - Pemerintah akhirnya secara tegas mengakui keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI) walaupun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoensia (PSSI) menganggap penyelenggara kompetisi sepak bola itu ilegal.

Pengakuan pemerintah terhadap LPI disampaikan Menneg Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu. Namun, Andi Mallarangeng menyatakan bahwa sikap pemerintah itu bukan berarti memihak kepada LPI ditengah adanya kontroversi atau polemik mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola antara LPI dengan PSSI.

Andi mengatakan, dasar pemerintah bersikap adalah ketentuan perundang- undang dan ketentuan lain dibawah UU. Keberadaan LPI dapat ditelusuri dari UU No. 3 /2005 tentang Keolahragaan. Pasal 51 UU itu menggariskan bahwa masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan olahraga. Namun harus tetap menginduk kepada organisasi olahraga yang diakui pemerintah. "Pasal ini memang menjadi dasar bagi PSSI untuk menolak memberi izin penyelenggaraan kompetisi yang diselenggarakan LPI," katanya.

Dalam UU juga diatur mengenai penyelenggaraan olahraga profesional yang diarahkan untuk mencapai prestasi dan membuka lapangan kerja. Karena itu, pemerintah membentuk lembaga sendiri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksana UU itu dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada 2007 juga telah menerbitkan Peraturan Menpora No.16 /2007 mengenai Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). "Jadi BOPI sudah ada berdasarkan UU, PP serta Permenpora sebelum saya, tahun 2007 ketika Menpora Pak Adyaksa Dault," katanya yang menambahkan bahwa BOPI telah menjadi induk tinju dan golf.

Dia mengatakan, BOPI baru menaungi sepak bola karena adanya hambatan psikologis. "Ketika muncul penolakan terhadap keberadaan BOPI, ya kita kembalikan kepada UU dan peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai hal itu," katanya. (ANTARA/S026)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

bersambung...

[blue_scorpion]

LPI Selamatkan APBD Sebesar Rp 650 Miliar

Selama ini mayoritas klub sepakbola di Indonesia masih bergantung dari dana APBD. Tanpa APBD, klub dipastikan bakal sulit bertahan. Tapi dengan digulirkannya Liga Premiere Indonesia (LSI), problem dana bakal teratasi.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Persebaya Surabaya, Saleh Ismail Mukadar. Selama dua musim terakhir, Persebaya menghabiskan dana APBD kurang lebih Rp 11 miliar. Tapi dengan ikut LPI, justru klub bakal mendapat subsidi dari pihak penyelenggara.

"Hanya klub bodoh yang tidak ikut Liga Premier. Sebab, selama ini klub kesulitan mencari dana. Kondisi ini sangat menyulitkan sulit karena kompetisi yang ada sudah tidak sehat lagi," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (17/9/2010).

Sebenarnya tak hanya Persebaya, banyak klub yang menggunakan dana APBD, salah satunya adalah tlub ibu kota, Persija Jakarta. Klub ini musim lalu menghabiskan dana APBD sebesar Rp 21 miliar. Jumlah yang sama juga dihabiskan klub asal Kalimantan Timur, Bontang FC. Selain Persija, tetangga mereka Persitara Jakarta Utama juga menggunakan uang rakyat sebesar Rp 10 miliar.

Dengan adanya subsidi yang ditaksir sebesar Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, maka ketergantungan akan APBD dapat teratasi. "Kalau ikut Liga Premier, klub dapat subsidi, sehingga dana APBD sekitar Rp 650 miliar bisa diselamatkan," jelas Saleh.

Tak hanya bebas APBD, LPI bisa mengatasi kerugian tim akibat beban keuangan yang terlampau berat. Padahal di sisi lain sumber dana sangat terbatas. Derita tim semakin berat dengan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh klub.

"Klub selama ini seolah-olah diperas. Begitu kompetisi selesai, masih banyak utang. Jangankan Persebaya, tim yang keuangannya paling sehat seperti Arema saja masih menyisakan utang Rp 6 miliar," tutup Saleh.

Sementara itu, kabar yang diterima beritajatim.com, sebelum deklarasi LPI, para petinggi PSSI mengumpulkan klub di salah satu hotel di Jakarta. Mereka mengancam akan mencabut keanggotaan klub jika ikut dalam PLI. ”Tapi klub justru tidak takut, mereka semua tetap ngotot menentang rezim Nurdin Halid,” ujar sumber tersebut.

Aturan FIFA Melarang Pakai APBD

Seperti diketahui bahwa sebagian besar klub yang berlaga di Liga Super Indonesia (ISL) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata hal ini menyalahi aturan dari FIFA.

Dalam salah satu pasalnya FIFA dengan tegas melarang klub profesional menggunakan dana pemerintah.

Hal ini tentu menjadi ironis bagi PSSI yang saat ini menggunakan payung aturan FIFA untuk memberi sanksi kepada klub dan segala perangkatnya yang berkompetisi di Liga Primer Indonesia (LPI).

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepakbola Yesayas Oktovianus dalam sebuah diskusi Save Our Soccer di LBH Jakarta, Minggu (16/01).

“Ini aturan FIFA. Klub-klub dilarang memakai dana dari pemerintah. Nah, kalau memakai dana APBD, itu jelas melanggar aturan FIFA,” kata Yesayas.

Hal senada juga disampaikan oleh eks pengurus PSSI, IGK Manila yang menyatakan bahwa mayoritas klub di ISL menggunakan biaya operasional dari APBD daerah dimana klub tersebut berasal.[Oa]

[blue_scorpion]

Perbedaan Sistem Kontrak Pemain/Pelatih Klub ISL Dengan LPI

Sudah merupakan aturan di dunia persepakbolaan dalam menggunakan jasa seorang pemain/pelatih, sebuah klub harus mengkontrak pemain/pelatih tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan nominal kontrak yang telah disepakati antara agen pemain dan manajemen klub.

Setiap kompetisi sepakbola pasti mempunya aturan kontrak pemain/pelatih yang berbeda-beda tapi tetap mengacu pada aturan FIFA. Berikut ini akan dibahas bagaimana perbedaan Sistem Kontrak Pemain/Pelatih Klub ISL dengan Klub LPI.

Sistem Kontrak Klub ISL

Bujet klub-klub ISL yang mengandalkan dana APBD memengaruhi durasi kontrak antara klub dam pemain atau pelatih mereka.

Klub setiap tahun menyusun anggaran pendanaan baru yang berasal dari APBD sehingga rata-rata durasi kontrak pemain serta pelatihnya hanya semusim.

PT Liga Indonesia sama sekali tidak mencampuri urusan penandatanganan kontrak. Mereka hanya memberi panduan penyusunan kontrak kepada klub, sementara negosiasi dan kesepakatan tertulis dilakukan langsung antra manajemen klub dengan pemain dan pelatih.

Klub hanya diwajibkan menyetorkan salinan kontrak ke PT LI menjelang kompetisi bergulir untuk kemudian dilakukan pengecekan dan pengesahan.

Sistem pembayaran kontrak ada dua mekanisme. Pada awalnya klub diwajibkan menyetorkan uang ke pemain maupun pelatih sebanyak 25% dari total kontrak yang disepakati. Sisanya dibayarkan dalam interval dua belas bulan masa kerja.

Soal berakhirnya kontrak PT LI menyiapkan pasal khusus. Jadi pelaksanaan kompetisi molor lebih dari 12 bulan karena alasan force majeure, maka pemain atau pelatih diwajibkan tetap tinggal di klubnya dengan bayaran sama dengan gaji yang mereka kantungi setiap bulan.

Poin penting lain adalah para pemain atau pelatih diperkenankan bernegoisasi dengan klub lain saat kontraknya tersisa dua bulan. Mereka pun bisa pindah ke klub baru tanpa melalui mekanisme transfer begitu transfernya berakhir, seperti halnya aturan kontrak pemain FIFA.

Sistem Kontrak Klub LPI

Berbeda dengan sistem kontrak pemain maupun pelatih di ISL, yang berdurasi pendek, hanya semusim, iming-iming kontrak di LPI berdurasi jangka panjang. Rata-rata pemain maupun pelatih LPI dikontrak antara dua sampai empat tahun.

Yang menarik, penandatanganan kontrak melibatkan tiga pihak, yakni pemain/pelatih, klub, serta konsorsium LPI. Perhatian khusus diberikan kepada klub-klub kontestan yang belum memiliki badan hukum.

Kontrak dilakukan langsung oleh konsorsium LPI dengan pemain atau pelatih yang bersangkutan. Kontrak yang melibatkan dua belah pihak ini hanya bersifat sementara hingga klub tersebut resmi mendirikan PT.

Alasan utama penerapan sistem ini adalah untuk menghindari penyelewengan nilai kontrak. Pengurus klub tidak bisa bermain api menggelembungkan kontrak karena angka pasti yang dibayarkan diketahui secara langsung oleh konsorsium LPI dan pemain/pelatih. Agen pemain pun tidak bisa mengutip uang kontrak pemain serta pelatih karena mereka mendapatkan fee langsung dari konsorsium LPI sesuai kesepakatan.

Perlakuan khusus diberikan kepada marquee player serta marquee coach. Kontrak kerjasama dilakukan langsung antara konsorsium LPI dengan mereka tanpa melibatkan klub. Para pemain bintang serta pelatih top yang disalurkan ke klub dibayar langsung oleh konsorsium LPI, yang memenuhi kewajiban yang diminta langsung oleh marquee yang rata-rata dibandrol 200 ribu dolar (sekitar Rp 1,8 miliar).

Hal penting lain adalah bahwa uang muka kontrak angkanya dibebaskan sesuai kesepakatan antara pemain/pelatih dengan klub.

[hyofan 15]

wah udah ada tretnya, gw dukung Bandung FC biarpun td kalah

[blue_scorpion]

EDITORIAL: Ancaman FIFA Terhadap LPI Salah Sasaran, Sepakbola Indonesia Disorot GOAL.com Edisi Internasional

Oleh Agung Harsya
19 Jan 2011 00:07:00

Atas masukan dan melalui PSSI, FIFA memperingatkan agar penyelenggaraan sepakbola di Indonesia sejalan dengan otoritas resmi yang berlaku. Hal itu ditegaskan dalam surat resmi FIFA kepada PSSI yang sempat diragukan keabsahannya. Surat tersebut membahas perkembangan terkini sepakbola Indonesia, yaitu digelarnya Liga Primer (LPI) yang dinilai sebagai sebuah pembangkangan terhadap otoritas.

Perkembangan tersebut menjadi salah satu perhatian GOAL.com edisi Internasional, yang merupakan 'ibu kandung' dari edisi GOAL.com lainnya. Tidak kalah dengan maraknya berita seputar bursa transfer musim dingin di Eropa, Ewan Macdonald dan pemimpin redaksi edisi Indonesia Bima Said mencoba menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia sepakbola Indonesia.

Latar belakang Ketua Umum Nurdin Halid mendapat sorotan. Ketika Nurdin memerintah PSSI dari balik jeruji karena menjalani tiga jenis tindakan pidana yang berbeda-beda mulai dari korupsi gula, distribusi minyak goreng, serta tuduhan pelanggaran impor beras; FIFA seolah-olah tutup mata.

Posisi Nurdin sebagai kader Golkar jelas menimbulkan tanda tanya tentang penegakan semangat FIFA yang memisahkan campur tangan politik di dalam sepakbola. Jika dilihat sumber pendanaan kompetisi sepakbola Indonesia yang mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tanda tanya itu jelas kian besar.

Masalah lain adalah pembenahan sistem selama PSSI diperintah Nurdin. Kompetisi model baru dengan nama Superliga Indonesia (ISL) digelar sejak 2008, tetapi tidak banyak perubahan yang terjadi. Lebih jelas lagi, tidak ada peningkatan kualitas yang signifikan. Prestasi klub-klub Indonesia di kancah Asia memalukan.

Juara ISL 2008/09 Persipura Jayapura, dengan segala hormat, dibombardir lawan-lawannya di Liga Champions Asia 2010. Dalam enam pertandingan, Persipura kebobolan 29 kali atau rata-rata hampir lima gol setiap kali berlaga. Saat melawan wakil Cina, Changchun Yatai, Persipura dilibas sembilan gol tanpa balas meski mampu membalasnya di Jayapura.

Di tengah situasi stagnan, sepakbola internasional masih menganggap eksistensi Indonesia. Ketika FIFA menggelar World Cup Trophy Tour, Indonesia menjadi salah satu tempat persinggahan. Rombongan trofi Piala Dunia bahkan disambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Januari tahun lalu. Hal inilah yang kemudian mendorong Pemerintah memerhatikan sepakbola nasional.

Melalui bantuan beberapa pihak, bulan Maret 2010 digelar Kongres Sepakbola Nasional dengan tujuan memperbaiki sistem. Ada tujuh butir Rekomendasi Malang dan PSSI diharapkan melaksanakannya. Tapi, tidak ada tanda-tanda itikad menjalankan.

Ketika timnas Indonesia gagal menjuarai AFF Suzuki Cup pada Desember, sorotan kembali mengarah pada PSSI. Di samping kekecewaan karena gagal menjurai turnamen meski tim-tim lawan tampil dengan kualitas yang cenderung tidak kompetitif, publik juga kesal atas manajemen penyelenggaraan turnamen yang kacau balau -- terutama masalah penjualan tiket.

Seakan tidak memiliki kesempatan sela, sepakbola Indonesia kembali marak oleh kontroversi. Upaya sekelompok klub memperbaiki mutu kompetisi dengan nama LPI ditentang keras oleh PSSI.

LPI menjanjikan model kompetisi profesional, dengan jadwal yang tidak berubah-ubah, skuad profesional penuh, serta pembagian pendapatan termasuk hak siar televisi yang menggiurkan. Hal ini malah mengundang kemurkaan PSSI. Pada perkembangannya, menyeret campur tangan FIFA dengan ancaman sanksi pengucilan di pentas sepakbola internasional.

Dalam suratnya, FIFA memberi mandat kepada PSSI untuk menghukum semua klub pembangkang. Sanksi dapat merembet kepada perangkat pertandingan serta para pemain yang terlibat di LPI.

PSSI memiliki segala kewenangan yang ada, seperti mandat dari FIFA dan satu-satunya otoritas sepakbola resmi yang mengelola sepakbola negeri ini. Tetapi, di tataran praktis, rezim PSSI saat ini tidak memiliki dukungan dari akar rumput. Dengan pindahnya tiga klub ISL ke LPI, terbukti PSSI tidak dapat menyediakan jawaban yang memuaskan terhadap penyelenggaraan kompetisi yang bersih dan profesional.

Mungkin saja dukungan FIFA dan sekjen Jerome Valcke kepada PSSI salah alamat. Betul, FIFA memiliki regulasi yang ajeg dan harus dipatuhi tetapi sepertinya pengurus PSSI sekarang bukan orang yang tepat menjalankannya.

Sekadar mengendalikan sepakbola di negerinya saja tidak cukup bagi sebuah federasi nasional, tetapi juga harus memiliki visi mengembangkan sepakbola berjangka panjang. PSSI sudah terlalu lama mengenakan kosmetik untuk menutupi boroknya selama ini: kejujuran pengurus, sportivitas kompetisi, serta pemanfaatan dana negara yang tidak transparan.

Penyelenggaraan LPI seperti puncak dari segala masalah di tubuh PSSI. LPI sendiri sebenarnya masih punya segudang pertanyaan, antara lain apakah klub peserta bertahan hingga akhir kompetisi atau tidak ataupun apakah kompetisi menjawab kerinduan masyarakat Indonesia akan sebuah industri sepakbola yang maju dan profesional.

Jika ingin bersikap adil, FIFA dapat menggerakkan otoritasnya untuk mengusut pengelolaan sepakbola yang dilakukan PSSI. Bagaimana dengan masalah buruknya kualitas lapangan? Bagaimana dengan kualitas wasit yang memprihatinkan? Bagaimana dengan keterlambatan gaji pemain yang terjadi dari waktu ke waktu?

Jika LPI dianggap dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut, pantaskah mereka dihukum? Mandat FIFA salah sasaran. LPI sepatutnya diberikan kesempatan menyelenggarakan kompetisi profesional tanpa harus diganggu ancaman, kecuali ada pihak-pihak tertentu yang ingin menonjolkan kekuasaan ketimbang masalah prinsip.

Editorial: FIFA Weigh In On Indonesian "Rebel League", But They Are Missing The Point

[blue_scorpion]

Inilah Keuntungan Jika Mengikuti Premier League Indonesia (LPI)

“Klub yang ikut kompetisi ini tidak perlu lagi minta APBD, uang rakyat, karena seluruh keuntungan dari kompetisi ini akan dikembalikan kepada klub, sebagai pemegang saham kompetisi ini,” ungkap Ketua Umum Persebaya Surabaya Saleh Ismail Mukadar kepada Tribunnews.com.

Saleh menjelaskan bahwasannya klub yang akan mengikuti kompetisi ini akan mendapat keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ini berbeda degan Indonesia Super League (ISL) dimana Hadiah kompetisi oleh BLI (penyelenggara ISL) hanya Rp.1.5 Miliar sedangkan Hadiah kompetisi LPI Rp.5 Miliar.

Menurut Saleh, kompetisi yang dicetuskan oleh pengusaha Arifin Panigoro itu menjadi milik klub pesertanya, sehingga seluruh keuntungan yang didapat dari kompetisi itu dikembalikan kepada pemiliknya.

Bahkan pada musim pertama, rencananya akan digelar pada 2010-2011, setiap peserta akan diberikan subsidi sebesar Rp 10 miliar – 20 miliar dari empat pengusaha nasional yang mendukung kompetisi tersebut.

“Coba, klub mana yang tidak mau ikut? Bodoh kalau sampai ada klub yang tidak mau ikut. Justru saya curiga kenapa mereka tidak mau ikut. Jangan-jangan karena mereka masih ingin main-main dengan APBD,” ujar Saleh.

Kata Saleh, hal itu berbalik dengan yang terjadi pada kompetisi yang digelar PT Liga Indonesia (LI).

“Keuntungan dari kompetisi itu hanya dinikmati oleh PSSI dan Bakrie, karena 95 persen saham PT Liga Indonesia dimiliki oleh PSSI dan yang lima persen dimiliki Bakrie. Klub hanya dijadikan sapi perah,” ujar Saleh Ismail Mukadar.

Karena saham kompetisi tersebut dimiliki oleh pesertanya maka klub tersebut juga ingin kompetisi itu berjalan secara beradab. Kata Saleh, para pemilik saham ingin kompetisi tersebut tidak diganggu oleh mafia sepak bola, yang sering menjadi momok dalam persepakbolaan Indonesia.

“Apa yang kami lakukan ini juga untuk membantu pemerintah, agar jangan ada lagi uang APBD yang digunakan oleh klub sepak bola. Saya ingin pemerintah membantu kami, dengan menekan pemerintah daerah agar jangan lagi memberikan dana APBD ke klub sepak bola,” jelas Saleh.

Menurut Saleh, kompetisi yang digelarnya bersama klub-klub lain juga tidak melanggar Statuta PSSI. Katanya, pihaknya tetap meminta izin kepada PSSI sebagai wakil FIFA dan AFC.

“Kami tidak akan pernah meninggalkan PSSI,” kata Saleh. Namun, ditambahkan Saleh, Persebaya tidak akan mengikuti kompetisi yang digelar PSSI karena ingin berkonsentrasi di kompetisi baru tersebut. “Kami cukup ikut satu kompetisi saja,” kata Saleh lagi.

[blue_scorpion]

KORUPSSI DI PSSI

Kompetisi dengan Spesialis Blunder dan Kado Penalti

JAUH hari sebelum dibuka, sudah terasa Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akhir pekan lalu di Hotel Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Tanah Lot, Bali, bakal berlangsung panas. Sehari sebelum acara, petugas keamanan hotel menghalau siapa pun yang tak berkepentingan. Polisi bertebaran di mana-mana. Belasan wartawan bahkan sempat diusir karena tak punya kartu izin meliput Kongres PSSI. Organisasi yang dipimpin Nurdin Halid itu memang sedang gonjang-ganjing, antara lain, karena lahirnya kompetisi tandingan Liga Primer Indonesia (LPI). <-- biar ga OOT 

Pertikaian klub pendukung Liga Super Indonesia, yang bernaung di bawah PSSI, dengan klub yang "hijrah" ke Liga Primer menambah ketegangan kongres. Ada kabar ratusan suporter Bonek-pendukung klub Persebaya Surabaya, yang pindah ke LPI-akan menggelar unjuk rasa di Bali. Bonek memprotes kebijakan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang membekukan keanggotaan Persebaya dan melarang eks Ketua Persebaya Saleh Ismail Mukadar menghadiri kongres. "Begini jadinya kalau PSSI dipimpin orang seperti Nurdin," ujar Saleh pedas. Bersama sejumlah pendukungnya, Saleh diam-diam sudah masuk arena kongres di hotel milik keluarga Bakrie itu. "Nurdin selalu bikin aturan sendiri," kata Saleh dengan kesal.

PSSI juga membekukan keanggotaan PSM Makassar, Persis Solo, Persibo Bojonegoro, dan Persema Malang. Selain Persis Solo, tiga klub itu sudah pindah ke Liga Primer Indonesia. Sejak awal Januari lalu, meski tidak direstui PSSI, liga yang digagas Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional dan pengusaha Arifin Panigoro itu memang sudah bergulir. Meski tak diundang, semua klub yang dicoret PSSI sudah merapat ke Bali. "Kami menganggap surat pembekuan ini tidak sah," kata Ketua Umum Persibo Taufik Risnendar.

Dari luar arena kongres, serangan terhadap PSSI tak kalah gencar. Sejumlah mantan pengurus PSSI-antara lain Sumaryoto, Tondo Widodo, dan Abu Bakar Assegaf-menggugat kepengurusan Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Mereka cacat hukum dan harus mundur secepatnya," kata Harjon Sinaga, kuasa hukum para penggugat.

Meskipun PSSI dirundung setumpuk masalah, sepak bola Indonesia dua bulan terakhir ini mendadak jadi buah bibir masyarakat. Ditangani pelatih asing Alfred Riedl, tim nasional mencapai final Piala Federasi Sepak Bola ASEAN, Desember lalu. Ketika tim nasional "tewas" di tangan negeri jiran Malaysia, publik kembali menyorot kepemimpinan buruk Nurdin Halid.

Selama tujuh tahun Nurdin memimpin PSSI, boleh dikata tak ada prestasi membanggakan. Indonesia tak sekali pun merebut Piala ASEAN. Satu dekade terakhir, Indonesia cuma jadi penggembira di panggung sepak bola dunia. Kompetisi kacau-balau, diwarnai kericuhan, baku hantam, juga dugaan pengaturan hasil pertandingan.

Pada pertengahan 2010, sebuah kantor auditor internasional diundang mencari tahu apa yang salah dengan pengelolaan klub-klub di Indonesia. Auditor itu memeriksa 16 klub-sebagian besar bertarung di Liga Super Indonesia, kompetisi divisi utama di negeri ini-dan menemukan fakta memprihatinkan. Meski menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai puluhan miliar setiap tahun, hanya tiga klub yang punya laporan keuangan teraudit. Bahkan hanya empat klub yang berbadan hukum. Selebihnya tak jelas bentuk organisasinya.

Semua klub tidak punya sistem pembukuan standar. "Laporan keuangan hanya dibuat dengan program Excel dan bisa diakses siapa saja tanpa proteksi memadai," tulis laporan itu. Semua klub tidak punya aset. Stadion, asrama, dan kendaraan merupakan pinjaman pemerintah daerah. Manajemen dan pemain datang dan pergi. Sebagian pemain dan pelatih tak punya kontrak hitam di atas putih. Laporan setebal 165 halaman itu menunjukkan betapa kacau manajemen sepak bola di negeri ini.

Tak mungkin prestasi lahir dari keadaan runyam begini. Ada indikasi, dalam kompetisi, semua bisa diatur. Segala cara dianggap halal, termasuk mengatur wasit, kartu kuning dan merah, juga skor pertandingan. Bahkan pengaturan diduga sampai pada penentuan klub juara. Kemenangan diraih lewat jalan apa saja, demi mempertahankan kucuran anggaran (APBD) dan prestise daerah.

~~~*****~~~

STADION seakan segera meledak. Teriakan dan nyanyian puluhan ribu suporter kedua kesebelasan memecahkan telinga. Minggu ketiga Februari tahun lalu itu Persebaya Surabaya bertamu ke kandang Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, dalam kompetisi Liga Super. Aremania dan Bonek "bertempur" adu keras suara, memberi semangat kedua tim yang menyerang silih berganti.

Tak ada yang aneh sampai menjelang menit terakhir. Tiba-tiba, hanya semenit sebelum peluit panjang ditiup wasit, ketika pemain Persebaya, Anderson da Silva, berebut bola dengan pemain lawan, pemain Arema jatuh di kotak penalti Persebaya. Prittt.... Wasit Olehadi dari Tangerang menunjuk titik putih: penalti untuk Arema. Stadion seperti pecah oleh gemuruh teriakan Aremania. Kapten Arema, Pierre Njanka, mengeksekusi tendangan "12 pas" itu dengan mulus. Arema unggul satu gol.

Seusai pertandingan, Saleh Ismail Mukadar, yang ketika itu masih menjabat manajer, tak sanggup menahan marah. Dia menuntut polisi memeriksa dan menahan wasit Olehadi. Saleh menduga ada "faktor nonteknis" yang membuat Persebaya kalah. Wasit tak akan memberikan penalti jika tak ada pelanggaran yang mencolok mata. "Sejak itu saya mulai curiga kepada pemain saya sendiri," kisah Saleh tentang kejadian buruk itu.

"Faktor nonteknis" dalam sepak bola Indonesia merupakan istilah sopan pengganti "pengaturan" dari luar lapangan-sesuatu yang tak ada urusannya dengan keterampilan menggocek bola atau melesakkan bola ke gawang lawan. Klub yang hebat dalam menyerang bisa sangat frustrasi jika wasit terus-menerus meniup peluit tanda penyerang berdiri offside-berdiri di belakang barisan pertahanan lawan ketika bola dioper. Di menit-menit penghabisan, klub yang andal bisa kalah dengan konyol bila wasit mendadak memberi lawan hadiah penalti untuk pelanggaran kecil. Pemain juga punya sejuta trik untuk "mengundang" wasit memberikan kado penalti.

Penyelidikan Saleh Mukadar akhirnya mengungkap kebusukan itu. Seorang pemain tim "Bajul Ijo"-julukan Persebaya-mengaku ada lima pemain di tim itu yang bisa "dibeli" di Liga Super. Pemain belakang tim itu terkenal spesialis membuat blunder alias kesalahan fatal-yang ternyata merupakan "pesanan". Dari 22 pertandingan paruh pertama musim lalu, gawang Persebaya kemasukan 36 gol. "Kami akhirnya sepakat merombak tim," kata Saleh.

"Perdagangan gol" bukanlah barang baru. Sejumlah sumber yang dihubungi Tempo mengaku sub-agen pemain atau bahkan pemain sendiri sering datang menawarkan diri untuk bermain "sandiwara". Biasanya mereka datang sehari sebelum pertandingan. Setelah deal, manajer tim lawan akan berhubungan melalui pesan pendek. Bahkan sumber Tempo mengungkapkan, sebuah klub cukup mendapat tiket pesawat pulang untuk mau menerima kekalahan dengan selisih gol tipis.

Isi pesan pendek untuk mengatur pertandingan itu lucu-lucu. Ada yang menawarkan, "Ini ada lima kambing siap disembelih, tertarik atau tidak?" Tarif "kambing" alias pemain yang bersedia membuat timnya kalah itu bervariasi antara Rp 5 juta dan Rp 10 juta. "Besarnya tergantung tim dan penting atau tidaknya pertandingan," kata sumber itu. Pemain sering kepepet, karena gaji bulanan sering terlambat. Nilai kontrak pun kadang disunat.

Akhir Februari 2010, Persebaya akhirnya memecat pelatih Danurwindo. Pelatih senior Rudy William Keltjes masuk. Namun itu bukan akhir nasib buruk Persebaya. Dua bulan kemudian, Persebaya makin terpuruk di zona degradasi. Mereka terancam jatuh ke Divisi Utama. Pada pertandingan menentukan, melawan Persik Kediri, akhir April 2010, terjadilah insiden yang praktis membunuh peluang Persebaya.

"Empat hari sebelum pertandingan di Kediri, izin polisi tidak turun," kisah Saleh Mukadar. Alasannya, pertandingan terlalu dekat dengan pemilu. Panitia lalu memindahkan laga ke Yogyakarta sepekan kemudian. Lagi-lagi pertandingan batal. "Sesuai keputusan Komisi Disiplin, seharusnya kami menang walk-out 3-0," ujar Saleh. Dengan begitu, Persebaya lolos dari degradasi. Namun Persik meminta banding. Komisi Banding PSSI memutuskan pertandingan itu ditunda sampai Agustus. Lokasinya pun ditetapkan di Palembang. Frustrasi dengan keputusan PSSI, Persebaya menolak bertanding dan dinyatakan kalah.

Saleh pun meradang. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan ini dengan lantang menyatakan, "Kami memang sengaja disingkirkan untuk menyelamatkan tim lain." Tim yang lolos dari zona degradasi ketika itu adalah Pelita Jaya-klub milik Grup Bakrie. Ketika ditanya, Manajer Pelita Jaya, Lalu Mara Satriawangsa, menampik tudingan Saleh. "Biasa, kalau kalah pasti marah-marah," katanya santai.

~~~*****~~~

APRIL 2010. Musim kompetisi tinggal sebulan lagi. Arema masih kokoh bertengger di pucuk klasemen, ditempel ketat Persipura Jayapura. Klub asal Papua ini siap menyalip jika Arema kalah dalam pertandingan berikutnya.

Laga yang menanti Arema tidak sembarangan. Mereka harus menghadapi Persiwa Wamena di kandang lawan, Stadion Pendidikan, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Selama kompetisi Liga Super berlangsung, tak ada satu pun tim sepak bola yang bisa mengalahkan Persiwa di kandangnya.

"Persiwa Wamena ini tim aneh, karena selalu mendapat penalti di menit-menit akhir," kata pelatih Arema, Robert Alberts, sebelum berangkat ke Papua. Gol ajaib akibat keputusan wasit yang ganjil memang kerap terjadi pada pertandingan Liga Super di Papua. Walhasil, Arema seperti menjalani misi mustahil.

Pemain Arema juga "terteror" insiden kasar dalam pertandingan dua pekan sebelumnya di Wamena. Pemain-pemain Persiwa tak hanya mengalahkan Persisam Samarinda dengan satu gol, tapi juga memukuli enam pemain Persisam. Manajer Persiwa Jhon Banua bahkan turun ke lapangan dan memukul pemain hanya karena ada pemain Samarinda yang memprotes gol tunggal Persiwa yang dianggap offside. Jhon sudah meminta maaf atas insiden memalukan itu.

Tapi, di luar dugaan banyak orang, Arema justru menang 2-0. Lewat pertandingan yang bersih, Arema bermain cantik. Dua gol Arema dicetak Muhammad Ridhuan dan Roman Chmelo.

Ketika dihubungi dua pekan lalu, Jhon Banua mengaku masih ingat betul pertandingan menentukan itu. "Saya marah sekali," kata Wakil Bupati Jayawijaya itu. Itulah kekalahan pertama dan satu-satunya Persiwa di kandang sendiri. "Sepertinya PSSI memang memberi kesempatan kepada Arema untuk juara pada musim lalu," ujar Jhon bersungut-sungut.

Apa rahasianya? Arema mengaku meminta tim khusus PT Liga Indonesia memantau pertandingan di Wamena. "Kami ingin mengantisipasi semua faktor nonteknis," kata Manajer Arema Mudjiono Mudjito. "Apa salahnya menghubungi semua pihak terkait untuk berjaga-jaga?" Artinya, Arema menang justru ketika pertandingan tidak diganggu "keanehan" macam-macam.

Menurut sumber Tempo, kejadian di Wamena itu indikasi bahwa Arema memang "dikawal" petinggi PSSI. Di Liga Super dan divisi-divisi di bawahnya, memang sudah jamak dikenal pentingnya sebuah klub membeli "pengawalan" khusus dari "bapak asuh". Biasanya mereka adalah petinggi PSSI.

Di Kalimantan, tim Divisi I seperti Persepar Palangkaraya, misalnya, pernah menghabiskan Rp 400 juta untuk urusan ini. Sigit Wido, Wakil Sekretaris Umum Persepar, mengaku menyerahkan fulus itu dalam beberapa tahap kepada Subardi, Ketua Badan Liga Amatir Indonesia, dan anggota Komite Eksekutif PSSI. "Itu harga paket untuk mengantarkan kita naik ke divisi berikutnya," kata Sigit.

Dihubungi terpisah, Subardi membantah cerita ini. "Itu pembunuhan karakter," katanya. Menurut dia, yang ada di PSSI adalah pembagian wilayah untuk pembinaan klub. Sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI mendapat tugas dari Nurdin Halid untuk mengawasi wilayah tertentu.

Subardi, misalnya, ditugasi mengawasi klub-klub di Jawa. Anggota lain, Mafirion dan Muhammad Zein, bertanggung jawab mengawasi Sumatera. Nurdin sendiri mengawasi langsung klub di Sulawesi dan Kalimantan. "Pembagian ini berdasarkan kedekatan kami dengan kultur setempat," kata Subardi.

Singkat cerita, pada Mei 2010, setelah bermain imbang 1-1 dengan PSPS Pekanbaru, Arema resmi menjadi juara. Ribuan suporter Aremania membanjiri pertandingan terakhir Arema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di sana, Arema mengempaskan Persija 2-1. Lengkap sudah kesaktian tim Singo Edan.

~~~*****~~~

KALAU dirunut ke belakang, Arema sesungguhnya bukan tim andalan. Ketika musim dimulai, September 2009, mereka nyaris bubar. Pemilik Arema, PT Bentoel Indonesia, mendadak menarik diri. Perubahan kepemilikan di Bentoel adalah biang keladinya. British American Tobacco, pemilik baru perusahaan rokok itu, melarang Bentoel mengurus klub olahraga.

Arema pun kelimpungan. Apalagi orang-orang Bentoel di Arema mundur satu per satu. Darjoto Setyawan, Ketua Yayasan Arema, dan Gunadi Handoko, Direktur Utama PT Arema, mengundurkan diri. Berbagai skenario penyelamatan pun dicoba. Mereka bahkan pernah menjajaki merger dengan klub sepupunya, Persema Malang. Tapi gagal.

Ketika krisis itulah ikatan lama antara keluarga Bakrie dan Arema hidup lagi. Di masa awal pendiriannya, pada 1987, Arema pernah mendapat bantuan Rp 61 juta dari Nirwan Dermawan Bakrie. Ini jumlah yang lumayan besar untuk zaman itu. Andi Darussalam Tabusalla, ketika itu menjabat Sekretaris Galatama, juga terhitung pendiri Arema.

Kini Nirwan dan Andi jadi orang penting di PSSI dan PT Liga Indonesia. Nirwan adalah Wakil Ketua Umum PSSI dan Komisaris Utama PT Liga. Sedangkan Andi Darussalam-orang kepercayaan keluarga Bakrie dalam penyelesaian krisis Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur-adalah Presiden Direktur PT Liga.

Nama keduanya tercatat dalam akta notaris pendirian PT Liga, tertanggal 8 Oktober 2008. Dalam akta itu tertulis bahwa pemilik mayoritas saham PT Liga adalah PSSI, yang diwakili Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes.

Sumber Tempo di dalam manajemen Arema membenarkan adanya bantuan Bakrie. "Jumlahnya lebih dari Rp 7 miliar," katanya. Ketika mulai berlaga di musim ini November lalu, klub itu memang masih berutang Rp 7,1 miliar.

Peran Andi Darussalam tak kalah besar. Dia turun tangan langsung ketika Arema mengalami krisis keuangan. "Saya punya ikatan batin yang kuat dengan Arema," ujarnya ketika itu. Menurut Andi, Arema harus diselamatkan untuk menjadi proyek percontohan bagaimana sebuah klub profesional dikelola dan sukses. Tak hanya soal dana, Andi juga mencarikan pelatih dan pemain asing terbaik.

Keterlibatan Andi dan Nirwan inilah yang-mau tak mau-membuat Arema disegani klub lain. "Mana ada yang berani mengganggu Arema?" kata seorang pengawas pertandingan. Ketika sebagian klub lain berjibaku, kasak-kusuk kanan-kiri menyiasati "faktor nonteknis", Arema bisa melenggang. Gelontoran dana Rp 4,5 miliar untuk Arema dari Ijen Nirwana-perusahaan pengembang perumahan milik Grup Bakrie-di awal musim ini mempertegas kedekatan antara Arema dan keluarga Bakrie.

Sumber Tempo menyebutkan ada deal lain di balik kemenangan Arema di Liga Super. Bank Rakyat Indonesia kabarnya sudah dijajaki untuk jadi sponsor utama jika Arema juara. Nilai kontrak itu mencapai Rp 20 miliar. Tapi batal. "Arema memang pernah memberi presentasi di hadapan manajemen BRI. Tapi kami menolak karena sudah berkomitmen membantu basket dan karate," kata Muhamad Ali, Sekretaris Korporat BRI.

Joko Driyono, Direktur Utama PT Liga, menegaskan tidak pernah ada skenario mengangkat Arema jadi juara. "Itu hanya ungkapan kekecewaan tim yang kalah," ujarnya. Andi Darussalam hanya berkomentar singkat, "Soal itu tanya Pak Nugraha saja. Kami sudah sepakat dia juru bicaranya."

Ketika dihubungi, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes hanya tertawa dan menolak berkomentar panjang. "Itu ribut-ribut lama," katanya. Sama seperti Joko, dia menilai kabar ini hanya isu yang diembuskan pihak yang kecewa.

Nirwan Bakrie sendiri menanggapi tuduhan ini dengan ringan. "Saya juga dengar itu," katanya sambil tersenyum. Tapi dia membantah punya andil memenangkan Arema jadi juara Liga Super. "Arema memang bagus. Mereka jadi juara ya karena menang terus," ujarnya.

Ketua Satgas Anti-Suap dan Mafia Wasit PSSI Bernhard Limbong mengakui memang tak mudah menembus mafia pertandingan dan membongkar praktek suap-menyuap di tubuh PSSI. "Ini seperti bau kentut. Semua mencium dan merasakan, tapi sulit dicari buktinya," katanya.

Koteka dan Kambing Pinggir Lapangan

Permainan atraktif dan dinamis yang dulu disebut sepak raga ini selalu menyedot perhatian. Banyak kepentingan pun menungganginya: dari urusan judi sampai politik. Jalan pintas kerap ditempuh agar tim yang dijagokan menang, termasuk menggelontorkan suap. Pemain, manajer, pelatih, wasit, dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pernah tercemar rasuah. Sebagian terungkap, tapi lebih banyak yang lolos.

Inilah sejumlah modus yang kerap digunakan untuk mengatur skor pertandingan.

Manajer/pelatih:
Manajer klub menelepon atau mengirim pesan pendek ke manajer klub lawan, baik secara langsung maupun lewat perantara. Ia menawarkan pemainnya yang bisa dibeli. �Saya punya lima koteka, nih. Mau beli?" Atau, �Ini ada lima kambing siap disembelih."

Wasit:
Sebelum hari pertandingan, manajer klub memesan wasit tertentu yang telah dikenalnya. Tarifnya Rp 20-50 juta, tergantung tawar-menawar dan penting-tidaknya pertandingan. Di kamar ganti, klub akan mengirim orang untuk menjaga wasit agar tidak �digarap" tim lain. Saat pertandingan, wasit bisa menghadiahkan penalti, menghujani pemain lawan dengan kartu kuning/merah, dan tutup mata terhadap pelanggaran tim yang membayar.

Pemain:
Untuk mengamankan kemenangan, cukup �membeli" minimal tiga pemain klub lawan: kiper, bek, dan penyerang. Menurut seorang pengurus klub, penyerang ditugasi terus-menerus menendang bola ke luar lapangan saat mendekati gawang lawan. Pemain belakang diorder mengendurkan penjagaan dan melakukan pelanggaran kasar di kotak penalti. Sedangkan kiper diminta gagal menangkap bola.

Tarif suap
Rp 5-25 juta per pemain per pertandingan

Fulus di Sekitar Lapangan

Aroma suap mulai kencang tercium dari lapangan hijau pada 1960-an. �Kreativitas" mafia yang ingin mengatur hasil pertandingan kian mencengangkan.

1960
Persatuan Sepak Bola Makassar menonaktifkan Ramang, striker andalannya, karena diduga menerima suap.

1961
�Skandal Senayan" mengguncang sepak bola Tanah Air. Delapan belas pemain tim nasional, seperti Bob Hippy dan Wowo Soenaryo, serta tiga wasit dituduh menerima suap sekitar Rp 25 ribu per orang ketika Indonesia menjamu Yugoslavia pada laga persahabatan.

Oktober 1978
Kiper tim nasional, Ronny Pasla, dilarang bertanding lima tahun karena menerima suap pada ajang Merdeka Games di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiga rekannya diberi sanksi dua tahun. Sedangkan Iswadi Idris dan Oyong Liza mendapat sanksi satu tahun.

Juli 1979
Javeth Sibi, pemain klub Perkesa 78, dan empat rekannya menerima suap Rp 1,5 juta dari bandar judi. Mereka diberi sanksi setahun larangan bermain.

Oktober 1979
Endang Tirtana, kiper klub Warna Agung, dan gelandang tengah Marsely Tambayong menerima suap Rp 1 juta dari bandar judi.

Agustus 1981
Budi Santoso, Bujang Nasril, dan M. Asyik dari klub Jaka Utama mengantongi suap minimal Rp 100 ribu dari bandar judi. Mereka diganjar sanksi lima tahun.

1982
Budi Trapsilo dari Persatuan Sepak Bola Medan dan Sekitarnya dilarang bermain sepak bola sepuluh tahun karena suap.

April 1984
Sun Kie alias Jimmy Sukisman, bendahara klub Caprina Bali, dihukum lima tahun tidak boleh aktif dalam sepak bola nasional karena menyuap pemain Makassar Utama. PSSI juga membekukan klub Cahaya Kita milik Lo Bie Tek dan Kaslan Rosidi. Keduanya dilarang mengurusi sepak bola lagi.

April 1987
Pemain tim nasional Noach Maryen, Elly Idris, Bambang Nurdiansyah, dan Louis Mahodim menerima suap saat penyisihan pra-Olimpiade di Singapura dan Tokyo. Mereka diberi sanksi tiga tahun.

Maret 1998
Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI Djafar Umar dan 40 wasit lain terbukti menerima suap. Ia dilarang aktif di sepak bola selama 20 tahun. Tapi pengurus klub yang menyuap malah lolos.

Periode Nurdin Halid 2003-sekarang

Juni 2007
Ketua Komisi Disiplin PSSI Togar Manahan Nero dan Wakil Sekretaris Jenderal Kaharudinsyah dituduh menerima suap Rp 100 juta dari klub Penajam. Sekretaris Umum Penajam Syawal Rifai dan Asisten Manajer Arismen Bermawi dihukum tak boleh mengurus sepak bola selama lima tahun. Togar dan Kaharudinsyah lolos dan sampai sekarang menjadi pengurus PSSI.

Oktober 2010
Pelatih Persibo Bojonegoro, Sartono Anwar, mengaku dimintai Rp 10 juta oleh wasit ketika bertanding melawan Persema Malang di Stadion Gajayana. Satgas Anti-Suap dan Mafia Wasit PSSI memanggil wasit Iis Permana, hakim garis Trisnop Widodo dan Musyafar, serta wasit cadangan Hamsir. Tak ada sanksi buat para pengadil. Sartono justru didenda Rp 50 juta karena berkata kasar kepada wasit.

Uang Saku Jago Kandang
Menjadi tuan rumah adalah keuntungan, baik ada suap maupun tidak. Tapi di Liga Super Indonesia sungguh luar biasa. Hampir tak ada tuan rumah yang kehilangan poin pada pertandingan kandang. Resepnya sederhana: �Kita kasih uang saku ke wasit," kata satu manajer klub. Kalau tim tamu ngotot bertahan, hadiah penalti di menit-menit terakhir siap diberikan.

~~~*****~~~

Arema...Inter Milan dari Indonesia 

[Vegz]

wah thx banget ya bulu, lengkap abis laporannya

keliatan bgt tuh keangkuhan n kecemenan PSSI.
pssi terlalu di politisasi sih
mendingan semua pindah aja ke LPI

[c1ark_k3nt]

wah muantap nih, infonya bner2 lengkap kap kap
btw kmrn katanya konsorsium LPI lg nunggu satu klub besar utk gabung, jadi ga ya?*ketinggalan berita*

mnrt gue pribadi LPI juga punya bbrp kelemahan sih *tp maklum lah namanya juga baru mulai* :
1. blm ada promosi-degradasi *mungkin br 2-3 musim lagi stlh ada tambahan klub lain yg bergabung*
2. kehadiran konsorsium bikin klub2 ga berani bersuara krn mrk kan dpt dana dr sana *moga2 ga terjadi dan sesuai janji LPI, dlm 5-7 thn klub bs mandiri*
3. basis pendukung, selain persema dan psm kyknya klub lain msh kesulitan utk bkn penuh stadion *wajar lah namanya jg klub baru, moga2 dlm waktu 2-3 thn ke dpn bs lbh baik*

kl keunggulannya semua juga dah pd tau hrsnya, cm ga bs dipungkiri kl LPI vs LSI adalah merah vs kuning.
cm si kuning skrg lg kalah angin krn maksain kehendak dan ga ada prestasi.
gue sendiri termasuk yg dukung LPI, biarin lah si merah dominan selama perubahan yg dijanjikan bner2 ada dan akhirnya bs imbas ke kemajuan sepakbola indonesia.

TOGETHER WE CHANGE THE GAME

[valerye]

^^
liet nama-nama club peserta kek club2 di eropah
paling banter masih nonton Persema Malang